Rabu, 23 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01702/PP/M.II/10/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01702/PP/M.II/10/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1997

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Positif Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

2. Penambahan Objek PPh Pasal 21

3. Koreksi Positif Kredit Pajak

1. Koreksi Positif Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Terbanding

:

Terbanding menghitung objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, kewajiban pemberi kerja untuk memotong pajak atas pembayaran gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding terhadap buku besar masih terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dipotong dan dilaporkan Pemohon dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 1997 baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang Pemohon.

Menurut Pemohon

:

Pemohon keberatan atas koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 21, karena tidak seluruh biaya karyawan menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sebagian dari biaya karyawan tersebut diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan lain dan tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto oleh Pemohon.

Dalam persidangan Pemohon menyerahkan buki-bukti atas inspection dan menurut Pemohon pengeluaran atas inspection tersebut bukan merupakan pembayaran berupa upah atau sejenisnya tetapi merupakan pembelian bahan/material berupa sticker dan sejenisnya, sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon hanya bisa menunjukkan bukti-bukti atas inspection, sedangkan untuk bukti-bukti atas pengeluaran yang lainnya tidak dapat diserahkan oleh Pemohon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti inspection tersebut berupa purchase order, inspection tersebut bukan merupakan pembayaran gaji, upah atau sejenisnya tetapi merupakan pembelian bahan/material berupa sticker dan sejenisnya, sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam persidangan Terbanding telah melihat bukti atas inspection tersebut dan berdasarkan bukti tersebut Terbanding mengakui bahwa inspection tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon dalam sidang, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 atas inspection tidak dapat dipertahankan.

2. Penambahan Objek PPh Pasal 21

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding, diketahui bahwa Terbanding belum memasukkan tunjangan kepada TB sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tunjangan tersebut digunakan oleh TB untuk menyewa rumah kepada Ny. PS sesuai dengan perjanjian antara TB sebagai penyewa dengan Ny. PS sebagai yang menyewakan rumah tanggal 17 Februari 1997 dan rumah yang disewa tersebut adalah untuk TB sendiri.

Oleh karena Terbanding belum memasukkan tunjangan kepada TB tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21, maka Majelis menambah objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Koreksi Positif Kredit Pajak

Menurut Terbanding

:

Terbanding melakukan koreksi positif atas Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp32.764.900,00 karena tidak adanya bukti pendukung.

Menurut Pemohon

:

Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor Pemohon adalah sebesar Rp37.482.400,00 yaitu sesuai dengan jumlah Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan jumlah tersebut telah dilaporkan Pemohon dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 1997.

Pemohon keberatan dengan pernyataan Terbanding yang menyatakan tidak ada bukti, karena pada waktu menyampaikan SPT PPh Pasal 21 baik SPT Masa maupun SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1997, bukti Surat Setoran Pajak merupakan persyaratan mutlak yang harus dilampirkan oleh Pemohon.

Dalam persidangan Pemohon menyerahkan bukti-bukti Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait beserta daftarnya.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon dalam persidangan berupa Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 diketahui bahwa jumlah Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemohon adalah sebesar Rp37.482.400,00.

Dalam persidangan Terbanding telah melihat dan memeriksa Surat Setoran Pajak tersebut dan Terbanding mengakui bahwa jumlah Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar Rp37.482.400,00.

Berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon dalam sidang, Majelis berkesimpulan bahwa jumlah Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemohon adalah sebesar Rp37.482.400,00, sehingga koreksi positif Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar Rp32.482.400,00 tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2005 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :