Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Koreksi Objek PPh Pasal 21 Sebesar Rp442.773.500,00 Berasal Dari Upah Bongkar Muat

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02958/PP/M.VIII/10/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

2001

Pokok Sengketa

:

Koreksi Objek PPh Pasal 21 Sebesar Rp442.773.500,00 Berasal Dari Upah Bongkar Muat

Menurut Terbanding

:

Koreksi berasal dari upah bongkar muat sebesar Rp442.773.500,00 berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan objek PPh Pasal 21.

Menurut Pemohon

:

Dalam melakukan operasional perusahaan selalu menggunakan jasa para kuli/buruh angkut setiap kali pembongkaran barang.

Mengingat para kuli/buruh bukan merupakan karyawan perusahaan jadi perusahaan menggunakan jasa kuli setempat dimana aktifitas pembongkaran tersebut terjadi, jadi setiap kali pembayaran dilakukan kepada orang yang berbeda.

Jumlah yang dibayarkan kepada para kuli tidak melebihi nilai upah terutang pajak (Rp24.000,00 per hari).

Pendapat Majelis

:

Dari bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon, Terbanding telah meneliti bukti-bukti tersebut dan dapat menerima pembuktian oleh Pemohon atas koreksi Terbanding, namun Terbanding menyatakan bahwa Pemohon pada Lembar Peryataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan menyatakan telah menyetujui hasil pemeriksaan sehingga Terbanding menyerahkan putusan kepada Majelis .

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan, selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan/ ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan Terbanding atas adanya pernyataan persetujuan dari Pemohon saat clossing conference Majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat mengajukan banding sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.

 

Dari bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon berupa bukti pengeluaran kas, kuitansi, bukti perincian pengeluaran buruh pelabuhan maka Terbanding dapat menerima pembuktian dari Pemohon mengenai koreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp442.773.500,00.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan Pemohon dan Terbanding, Majelis berkesimpulan atas koreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp442.773.500,00 tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3122 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :