Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02962/PP/M.VII/10/2004

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02962/PP/M.VII/10/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1999

Pokok Sengketa

:

Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebesar Rp1.274.141.196,00, Karena Belum Dilaporkan

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan bukti hasil pemeriksaan berupa contract for engineering, procurement and construction services No. 876, Mr. TG dan Mr. HI merupakan pegawai Pemohon yang ditugaskan dalam proyek tersebut yang keduanya mendapatkan penghasilan, yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21, sebesar Rp1.274.141.196,00.

Penghasilan TG dan Mr HI belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Selama pemeriksaan dilakukan, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa kontrak tersebut batal.

Terbanding telah meminta kelengkapan data sesuai Surat Nomor : S-3379/WPJ.07/BD.03/2002 tanggal 18 Desember 2002 (daftar gaji karyawan Pemohon dan laporan perpajakan atas nama Mr. TG, Mr. HI, serta kontrak kerja karyawan asing tersebut dengan Pemohon), namun Pemohon tidak dapat memberikan bukti pendukung tersebut sehingga sulit bagi Terbanding untuk meneliti ulang dasar keberatan Pemohon.

Menurut Pemohon

:

Sebagaimana ditetapkan untuk Tahun Pajak 1999, Terbanding menganggap terdapat 2 (dua) pekerja asing dari Jepang (Ekspatriate) yang penghasilannya selama tahun 1999 belum diperhitungkan dan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21-nya oleh Pemohon.

Terbanding telah menetapkan bahwa dua ekspatriate tersebut, yaitu Mr. TG dan Mr. HI merupakan karyawan Pemohon dan bekerja di Indonesia sebagai Project Manager Pemohon.

Selanjutnya Terbanding telah menetapkan kedua ekspatriate tersebut sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, dimana atas penghasilan yang diterimanya terutang Pajak Penghasilan Pasal 21.

Karena Terbanding tidak mengetahui jumlah penghasilan yang diterima kedua ekspatriate tersebut dari Pemohon, maka Terbanding menetapkan secara jabatan penghasilan kedua ekspatriate tersebut berdasarkan standar gaji karyawan asing sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.43/1993 sebesar USD 10,050 per bulan.

Pemohon tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Mr. TG dan Mr. HI adalah masing-masing Project Manager dan Deputy Manager Kantor Pusat Pemohon di Jepang dan beliau tidak bertanggung jawab atas kantor perwakilan Pemohon di Indonesia, karena Kantor Pusat di Jepang telah menunjuk Mr. YO sebagai Kepala Perwakilan di Indonesia, yang juga berwenang menandatangani dokumen perpajakan Pemohon di Indonesia, seperti SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 1999.

Selama tahun 1999, Mr. TG pernah datang ke Indonesia selama 3 hari tetapi bukan dalam rangka bisnis Pemohon sedang Mr. HI tidak pernah datang ataupun bekerja di Indonesia sebagaimana terlihat dalam fotokopi paspor yang telah Pemohon sampaikan kepada Terbanding dan yang telah Pemohon jelaskan.

Untuk mendukung keterangannya Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan foto kopi berupa Paspor Mr. TG dan Mr. HI.

Pendapat Majelis

:

Dari keterangan Terbanding diketahui bahwa yang dijadikan dasar koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.274.825.466,00 oleh Terbanding adalah dokumen kontrak Darajat Geothermal Project Stages II & III Power Plant & Steamfield Engineer, Procure & Construct Contract.

Dari penelitian lebih lanjut atas Darajat Geothermal Project Stages II & III Power Plant & Steamfield Engineer, Procure & Construct Contract diketahui bahwa yang menandatangani kontrak pada 30 Januari 1997 di Jakarta tersebut adalah PT Amoseas Indonesia yang bertindak sebagai operator dengan konsorsium yang terdiri dari Stone and Webster Engineering Corporation, AEC International Project Inc., Process Engineers,Inc., Hyundai Engineering Company Ltd., dan Kanematsu Corps Japan (KCJ) sebagai kontraktor.

Berdasarkan keterangan dalam kontrak, Mr. TG menandatangani kontrak dengan kapasitas sebagai Project Manager konsorsium yang diusulkan KCJ.

Di dalam organisasi konsorsium Mr. HI bertindak selaku Deputy Project Manager, yang berarti wakil dari Mr. TG.

Menurut Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, “yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

a.

Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus depalan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”

Dari penelitian Majelis atas dokumen berupa paspor milik Mr. TG nomor: TF 2899215 dan Mr. HI nomor MN 9112656, diketahui bahwa berdasarkan halaman cap visa Republik Indonesia, selama tahun 1999 Mr. T Gondaira pernah mengunjungi Indonesia selama 3 hari tetapi tidak ada hubungan bisnis Pemohon, sedang HI tidak pernah datang ke Indonesia.

Kunjungan Mr. Taizo Gondaria ke Indonesia dilakukan pula pada tahun 2001 dengan izin visa nomor 5Q/4486/2001 462 pada tanggal 21 Agustus 2001 untuk lama kunjungan 60 hari, tanggal 22 Oktober 2001, 18 Desember 2001, dan tanggal 14 Desember 2001 sedangkan Mr. HI yang pada tahun 1999 tidak pernah mengunjungi Indonesia, pernah melakukan kunjungan ke Indonesia dengan izin visa nomor 5Q/6547/1996 431 pada tanggal 18 Juni 1996 untuk lama kunjungan 60 hari.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Mr. TG dan Mr. HI selama tahun 1999 tidak pernah bertempat tinggal di Indonesia atau sebagai orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus depalan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Selama tahun 1999 Mr. TG berpergian ke sejumlah negara, yaitu Taiwan, Singapura, Spanyol, Gana, Thailand, dan Pilipina, sedangkan Mr. HI selama tahun 1999 hanya melakukan kunjungan ke Pilipina.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, diperoleh petunjuk yang kuat bahwa Mr. TG dan Mr. HI selama tahun 1999 tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.274.825.466,00 tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2272 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :