Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Perhitungan Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Karyawan Asing Karena Tidak Ada Kontrak Kerja

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02971/PP/M.III/10/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

2001

Pokok Sengketa

:

Perhitungan Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Karyawan Asing Karena Tidak Ada Kontrak Kerja

Menurut Terbanding

:

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 karena Pemohon tidak dapat menunjukkan kontrak kerja atas nama Mr. KJH (Direktur Utama) sebagai tenaga kerja/karyawan asing.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.43/1993 perihal Pedoman Standar Gaji/Upah Karyawan Asing ditetapkan gaji/upah untuk seorang direktur sektor industri lainnya yang berasal dari Korea adalah sebesar US$ 5,950.00 per bulan (Rp718.391.100,00).

Menurut Pemohon

:

Atas koreksi fiskal, Pemohon mengemukakan sebagai berikut :

1.

Fiskus telah salah melakukan koreksi.

2.

Fiskus telah terburu-buru dan tanpa menggunakan fakta yang terjadi di lapangan.

3.

Fiskus tidak pernah melakukan konfirmasi ke KPP terkait tempat Pemohon terdaftar sebagai wajib pajak yakni melakukan equalisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan.

4.

Fiskus menetapkan beban pajak hanya berdasarkan asumsi dan tidak pernah meneliti bukti apakah benar terjadi transaksi pembayaran gaji, fiskus tidak pernah menemukan adanya slip pembayaran gaji kepada tenaga kerja asing.

5.

Fiskus tidak pernah menerima dokumen yang disampaikan oleh Pemohon berupa notulen RUPS.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah berdampak cukup luas dan memukul dunia usaha tidak terkecuali Pemohon yang mengalami kerugian dan berdasarkan perhitungan anggaran Pemohon mencapai puncaknya pada tahun 2001, Pemohon mengalami kesulitan keuangan baik untuk pembelian bahan baku maupun untuk membayar upah tenaga kerja ditambah harga bahan baku yang terus melambung.

Untuk menghindari dari bencana kebangkrutan dan tetap mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan yang telah mempekerjakan ribuan tenaga kerja maka melalui Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Juli 2001 yang dikuatkan dengan Akte Notaris tanggal 31 Juli 2001 terhitung sejak Januari 2001 Pemohon sementara tidak memberikan gaji kepada Mr. JKH.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak all taxes yang dilakukan KPP PMA Tiga tidak ditemukan adanya pembayaran dan pembebanan gaji.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP PMA Tiga, salah satu hasil pemeriksaan adalah tidak adanya pembayaran gaji direksi.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT FS tanggal 30 Juli 2001 yang telah disahkan dengan Akte Notaris, antara lain diputuskan untuk tidak memberikan gaji kepada Mr. JKH, sehingga perusahaan hanya memberikan fasilitas-fasilitas alat transportasi, mess dan biaya hidup secukupnya.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, dan selanjutnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah menganut prinsip pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, dan oleh karena Mr. KJH tidak memperoleh penghasilan, maka tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Berdasarkan penelitian atas laporan pemeriksaan pajak tanggal 26 Maret 2003 dapat diketahui bahwa pembukuan wajib pajak telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, dan tidak ada koreksi mengenai biaya gaji.

Berdasarkan penelitian atas notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT FS tanggal 30 Juli 2001 yang telah disahkan dengan Akte Notaris dan laporan keuangan tahun 2001 tidak terdapat pembayaran gaji kepada Mr.KJH.

Dalam laporan pemeriksaan pajak tanggal 26 Maret 2003, Terbanding telah mengakui bahwa pembukuan wajib pajak telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penghitungan gaji/upah Kim Jung Han sebesar Rp718.391.100,00 yang ditetapkan Terbanding berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.43/1993 tentang Pedoman Standar Gaji/Upah Karyawan Asing tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, karenanya tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5044 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :