Kamis, 19 September 2019  

Belajar Perpajakan

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dilaporkan

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.03184/BPSP/M.IV/10/2001

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dilaporkan

Menurut Terbanding

:

Koreksi positif berdasarkan penelitian atas buku kas Pemohon diketahui terdapat pengeluaran yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan sebesar Rp.28.554.771,00.

Menurut Pemohon

:

Pada tanggal 24 Nopember 1999 Pemohon menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut Pemohon menemui adanya data yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan yaitu mengenai jumlah rupiah menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhutang

Rp 18.748.415,00

Kredit Pajak

Rp 19.064.780,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 Lebih Bayar

Rp 316.365,00

Semestinya menurut laporan serta data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemohon adalah untuk golongan pegawai tetap dan penerima pensiun/tunjangan hari tua/tabungan hari tua adalah Rp.18.764.784,00 bukannya Rp.18.748.415,00 seperti dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Untuk pegawai tidak tetap/penerima honorarium dan penghasilan lainnya/penerima penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final/pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah Rp.300.000,00 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang adalah Rp.19.064.784,00, jadi tidak seperti yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pendapat Majelis

:

Setelah Majelis meneliti Kertas Kerja Pemeriksaan, tidak terlihat adanya rincian objek Pajak Penghasilan Pasal 21 per-pegawai sehingga tidak dapat diketahui pembayaran kepada pegawai mana yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21-nya, yang ada hanya data pembayaran bulanan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan perorangan sehubungan dengan pekerjaan, penyetoran pajak tersebut ke kas negara dan pelaporannya ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga untuk melakukan pemotongan itu harus jelas siapa-siapa yang dipotong.

Dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, Terbanding tidak menjelaskan nama-nama karyawan yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21-nya serta berapa Penghasilan Tidak Kena Pajak dari masing-masing karyawan tersebut.

Penghasilan Tidak Kena Pajak dari masing-masing pegawai tersebut sangat perlu diketahui karena berkemungkinan pula terdapat pegawai yang menerima penghasilan tersebut, penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis tidak dapat menyakini kebenaran koreksi Terbanding dan oleh karena koreksi Terbanding tidak dapat diyakini kebenarannya, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi tersebut harus dibatalkan.

Dalam melakukan pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 21, jika menemukan biaya pegawai dalam laporan keuangan lebih besar dari biaya pegawai menurut Surat Pemberitahuan Tahuan Pajak Penghasilan Pasal 21, Terbanding harus meminta kepada Wajib Pajak, pegawai mana yang menerima penghasilan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan disertai bukti pendukungnya, untuk kemudian melakukan koreksi dengan memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak pegawai yang bersangkutan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3207 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :