Sabtu, 23 Juni 2018  

Belajar Perpajakan

Restitusi

A A A 

RESTITUSI

Umum
Restitusi dapat diajukan untuk setiap Masa Pajak oleh setiap Pengusaha Kena Pajak. Dengan memberikan hak yang sama terhadap semua Wajib Pajak diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan memenuhi Kriteria tertentu akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apabila perlu baru akan dilakukan pemeriksaan.

Untuk pengawasan pengembalian pembayaran kelebihan pajak maka sebelum diterbitkan SKPLB, terlebih dahulu dilakukan konfirmasi atas Faktur Pajak Masukan yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak. Konfirmasi ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa Pajak Masukan yang dimintakan sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual.

Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
Kriteria Tertentu Bagi PKP Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak:

-

tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir

-

tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

-

tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir

-

dalam hal laporan diaudit oleh Akuntan Publik atau BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal

-

dalam hal laporan tidak diaudit oleh Akuntan Publik maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP Kriteria Tertentu.

Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, meskipun batas waktu penerbitan SKP atas permohonan restitusi oleh Wajib Pajak kriteria tertentu sesuai ketentuan adalah paling lambat 1 (satu) bulan. Kepala KPP setelah melakukan penelitian harus menerbitkan SKP paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

Wajib Pajak dengan Kegiatan Tertentu
Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu adalah ekspor dan penyerahan kepada Pemungut PPN.

Jangka waktu penyelesaian restitusi bagi PKP yang melakukan kegiatan tertentu adalah sebagai berikut:

-

SKP harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) bulan, kecuali apabila dilakukan pemeriksaan untuk semua jenis pajak, SKP harus diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) bulan.

-

Mengenai jangka waktu penyelesaian resitusi bagi PKP kriteria tertentu dan PKP Lainnya sesuai dengan UU KUP adalah paling lambat 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) bulan.

-

Meskipun ketentuan batas waktu penerbitan SKP atas permohonan restitusi oleh Wajib Pajak selain yang melakukan kegiatan tertentu, dan kriteria tertentu adalah paling lambat 12 (dua belas) bulan. Namun demikian, Kepala KPP setelah melakukan pemeriksan harus menerbitkan SKP paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

-

Khusus permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh PKP sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan atas impor dan atau perolehan barang modal yang tidak mendapat fasilitas perpajakan (tidak dipungut PPn atau dibebaskan dari pengenaan PPN), harus diterbitkan  SKP paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.   

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 15834 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :