Sabtu, 23 Juni 2018  

Belajar Perpajakan

Pemusatan

A A A 

PEMUSATAN

Pengusaha yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Mekanismenya adalah:

-

Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan PPN dimohonkan dan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum saat dimulainya pemusatan;

-

Permohonan dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 

a.

Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipusatkan tidak menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi pembelian, semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;

 

b.

Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli barang atau penerima jasa atas perintah tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai;

 

c.

Semua Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;

 

d.

Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan, kecuali Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara on line dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya; dan

 

e.

Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi kegiatan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang dananya berasal dari kas-kecil (petty cash).

-

Permohonan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pedagang Eceran dapat dikabulkan apabila kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar di berbagai tempat, dipusatkan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai dimohonkan.

-

Atas permohonan tersebut dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk memperoleh keyakinan dipenuhinya syarat-syarat tersebut.

-

Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima lengkap. Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan Kepala Kantor Wilayah tidak memberikan keputusan, maka permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap diterima dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir.

-

Keputusan Persetujuan Pemusatan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal berlakunya pemusatan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya. Bila tidak diajukan permohonan perpanjangan pada waktunya, Kepala Kantor Wilayah mencabut ijin pemusatan tersebut.

Sumber : KEP - 128/PJ./2003 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5700 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :