Kamis, 21 Juni 2018  

Belajar Perpajakan

Fasilitas PPN

A A A 

FASILITAS PPN  

Barang Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan
BKP Tertentu yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN:

1.

Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI yang belum dibuat di dalam negeri;

2.

Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program PIN

3.

Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

4.

Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan  kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang  diimpor dan atau diserahkan dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;

5.

Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan atau diserahkan dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Niaga Nasional;

6.

Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan atau diserahkan dan  digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia; dan

7.

Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

8.

Rumah Sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro,asrama mahasiswa, dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

 

Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan
JKP Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN:

1.

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi : jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhan yang meliputi jasa tandu, jasa tambat, dan jasa labuh, dan jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;

2.

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi : jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan atau reparas pesawat udara;

3.

Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT.Kereta Api Indonesia;

4.

Jasa yang diserahkan oleh oleh kontraktor untuk pemborongan  bangunan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah  susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;

5.

Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana;

6.

Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia.

 

Barang Strategis
BKP Strategis yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN:

1.

Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas tidak termasuk suku cadang;

2.

Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;

3.

Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan  kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;

4.

Bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau perak dalam bentuk batangan;

5.

Bahan baku berupa kertas uang dan logam uang yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah.

BKP Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN:

1.

Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani;

2.

Air bersih yang dialirkan melaui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta;

3.

Listrik, kecuali perumahan dengan daya di atas 6600 watt.

 

 

Fasilitas di Karimun dan Bintan
PPN dan PPn BM Tidak Dipungut atas :

1.

Impor BKP;

2.

Pemanfaatan BKP tdk berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean, sepanjang utk menghasilkan  BKP ekspor;

3.

Perolehan Dalam Negeri BKP maupun JKP.

oleh Pengusaha yang melakukan kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan dalam rangka pengembangan Kawasan Karimun dan Bintan

Impor Barang Yang Tidak Dipungut PPN
Sepanjang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, PPN dan PPn BM yang terutang tidak dipungut atas impor barang berikut ini:

a.

barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik;

b.

barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;

c.

barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;

d.

barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

e.

barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

f.

peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

g.

barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat;

h.

barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;

i.

barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

j.

perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 7530 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :