Sabtu, 23 Juni 2018  

Belajar Perpajakan

Proyek Pemerintah

A A A 

PROYEK PEMERINTAH

Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (LOA).

Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah dokumen rencana anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar Isian Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Angaran Biaya  (RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

*

Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, mendapat fasilitas PPN dan PPn BM tidak dipungut yang dilakukan oleh Kontraktor Utama. Fasilitas tersebut hanya berlaku atas bagian Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri.

*

PPN dan PPn BM  tidak dipungut atas:

 

-

Impor Barang Kena Pajak (BKP);

 

-

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean;

 

-

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;

 

-

Penyerahan BKP dan/atau JKP.

*

Atas PPN dan PPn BM yang tidak dipungut sehubungan dengan impor oleh Kontraktor Utama tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Pajak.

*

Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut tersebut, Kontraktor Utama wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut"

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6792 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :