Kamis, 19 September 2019  

Belajar Perpajakan

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp120.000.000,00 karena tidak melakukan pembayaran penghasilan kepada tiga pegawai (direksi)

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.03512/PP/M.III/10/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp120.000.000,00 karena tidak melakukan pembayaran penghasilan kepada tiga pegawai (direksi)

Menurut Terbanding

:

Koreksi tersebut dilakukan karena Pemohon tidak membayarkan penghasilan kepada tiga pegawai (direksi) karena pada kenyataannya Pemohon memiliki pegawai untuk mengelola usaha, namun atas kontribusi yang yang diberikan tersebut tidaklah wajar jika tidak diberikan imbalan.

Menurut Pemohon

:

Pada kenyataannya Pemohon tidak pernah membayar atau terhutang gaji kepada para direksi tersebut. Ini dapat dibuktikan Pemohon dengan tidak adanya pembebanan gaji pada pembukuan/Laporan Keuangan Pemohon.

Ada atau tidaknya penghasilan yang dibayarkan kepada Direksi/Karyawan oleh Pemberi Kerja tidak dapat ditetapkan berdasarkan data perpajakan dari perusahaan lain berupa Form 1721- A1. Terbanding hendaknya dapat melihat langsung dari data yang ada di perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, disebutkan bahwa yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 adalah “pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.” Jadi kalau suatu pemberi kerja tidak/belum melakukan pembayaran berarti tidak/belum ada kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas laporan buku besar bulan Januari sampai dengan Desember 1998 dan laporan laba rugi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1998 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon tidak pernah membebankan atau melakukan pembayaran biaya gaji kepada para Direksi.

Karena Pemohon nyata-nyata tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, dengan demikian tidak ada objek/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas koreksi fiskal positif Dasar Pengenaan Pajak atas penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp120.000.000,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2996 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :