Rabu, 17 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.04847/BPSP/M.IV/10/2001

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.04847/BPSP/M.IV/10/2001

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

Koreksi atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebesar Rp 652.208.189,00

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan Manajemen Statement dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, pemeriksa melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan bruto pegawai tetap/tidak tetap sebesar Rp 652.208.189,00;

Perincian penghasilan bruto pegawai tetap menurut pemeriksa :

Nomor Account

Nama Account

Jumlah

(Januari-Desember)

AAL-4

 

 

202

Hutang Usaha Pabrik/Upah Karyawan

27.242.240

320

Biaya Pengolahan/Gaji

24.422.240

AAL-2

 

 

540

Gaji & Tunjangan Site

557.237.506

610

Gaji & Tunjangan HO (Non Mgr)

359.193.347

202

Hutang Kontraktor Pabrik/Gaji

273.148.216

AAL-9

 

 

540

Gaji & Tunjangan Site

44.016.646

AAL-10

 

 

200

Gaji

7.265.000

550

Gaji Karyawan Pekanbaru, THR, Jamsostek

9.454.640

AAL-1

540

Gaji & Tunjangan Site

188.228.037

200

Hutang Kontraktor Tanaman/Gaji & Astek

1.035.900.246

201

Hutang Kontraktor Teknik/Gaji & Astek

60.515.421

202

Hutang Kontraktor Pabrik/Gaji & Astek

106.818.917

204

Upah Karyawan Proteksi Tanaman

2.685.925

912

Aris Suparman

2.500.000

AAL-HO

 

 

610

Gaji & Tunjangan HO (Non Mgr)

2.441.742.348

611

Gaji & Tunjangan HO (Mgr)

8.994.462.362

914

Wila Chandrawila S., SH

191.489.363

Total

 

14.326.322.454

 

Menanggapi sanggahan Pemohon, Terbanding menyatakan apabila dalam persidangan Pemohon dapat memberikan bukti koreksi sebesar Rp 652.208.189,00 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21, Terbanding dapat menerimanya.

Menurut Pemohon

:

Upah berasal dari penghasilan buruh perkebunan dan pabrik yang berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Atas jumlah koreksi sebesar Rp652.208.189,00 selain untuk pembayaran buruh/karyawan di bawah PTKP, juga terdapat pembayaran-pembayaran yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar kurang lebih Rp197 juta, yaitu :

-

Pembayaran rekening listrik pabrik bulan Oktober dan Desember sebesar kurang lebih Rp 126 juta.

-

Pembelian peralatan pabrik sebesar kurang lebih Rp 7,4 juta.

-

Pembayaran biaya legal kepada Pengacara Wila Chandrawila S., S.H. sebesar kurang lebih Rp 53 juta.

-

dan terdapat biaya yang diperhitungkan dua kali sebagai Objek Pajak sebesar kurang lebih Rp 9 juta.

Pemohon mempunyai bukti-bukti pendukung mengenai hal-hal tersebut di atas.

Pendapat Majelis

:

Antara Pemohon dengan Terbanding telah melakukan rekonsiliasi data-data untuk membuktikan kebenaran keterangan dari Pemohon, dengan hasil sebagai berikut:

1.

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disanggah Pemohon karena merupakan pembayaran rekening listrik, telah diteliti melalui Ledger dan bukti voucher dan terbukti memang untuk pembayaran rekening listrik, dengan perincian sebagai berikut :

Bulan Oktober Rp 65.614.800,00

Bulan Desember Rp 60.810.000,00

Jumlah Rp126.424.800,00

2.

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 53.191.484,00 yang disang-gah Pemohon sebagai pembayaran biaya legal kepada pengacara Wila Chandrawila, SH, setelah dilakukan penelitian ternyata memang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan bukti yang diberikan Pemohon berupa bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp3.191.489,00.

3.

Koreksi Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disanggah Pemohon, karena oleh Terbanding diperhitungkan dua kali sebagai objek, setelah diteliti melalui Ledger Pemohon ternyata memang telah diperhitungkan dua kali sebagai objek, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Bulan Juni Rp 1.197.000,00

Bulan Juli Rp 1.862.935,00

Bulan Agustus Rp 1.669.081,00

Bulan September Rp 1.752.700,00

Bulan Oktober Rp 1.614.500,00

Bulan Nopember Rp 1.813.200,00

Jumlah Rp 9.909.416,00

4.

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disanggah Pemohon, karena merupakan pembayaran upah buruh di bawah PTKP telah diteliti melalui Ledger dan bukti Voucher dan telah disetujui Terbanding sebagai pembayaran upah di bawah PTKP sebagai berikut :

Bulan

Hutang Usaha Teknik /Upah

Hutang Usaha Pabrik/Upah

Hutang Usaha Pabrik/Upah BHL

Total

Januari

3.099.945,00

 

 

 

Pebruari

2.227.725,00

 

 

 

Maret

2.815.262,00

 

 

 

April

3.137.209,00

 

8.935.143,00

 

Mei

4.714.901,00

9.225.833,00

9.637.730,00

 

Juni

2.819.595,00

8.611.084,00

8.520.796,00

 

Juli

2.593.013,00

9.648.996,00

11.660.514,00

 

Agustus

16.632.513,00

10.816.911,00

20.752.284,00

 

September

3.920.651,00

10.566.053,00

 

 

Oktober

3.821.950,00

10.891.739,00

11.179.778,00

 

Nopember

4.203.766,00

12.036.640,00

 

 

Desember

4.194.807,00

12.066.469,00

35.256.817,00

 

Jumlah

54.181.337,00

83.863.725,00

105.943.062,00

243.988.124,00

 

Dengan demikian atas koreksi sebesar Rp 652.208.189,00, Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian diantaranya tidak seharusnya merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan telah disetujui oleh Pejabat yang mewakili Terbanding, yaitu sebesar Rp 433.513.824,00.

Atas sisa koreksi dari Terbanding sebesar Rp 218.694.365,00, Pemohon merasa kesulitan untuk mencari bukti-buktinya dan menyerahkan keputusannya kepada Majelis.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan atas koreksi objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 652.208.189,00 harus dibatalkan sebesar Rp433.513.824,00, dan sisanya sebesar Rp 218.694.365,00 tetap dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1971 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :