Senin, 14 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00232/BPSP/M.II/15/1998

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00232/BPSP/M.II/15/1998

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1991

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi atas Biaya Welfare sebesar Rp12.862.886,13

2. Koreksi atas Biaya Donation Allowable sebesar Rp350.780,47

3. Koreksi atas Biaya Representative and Entertainment sebesar Rp433.752,85

4. Koreksi atas Biaya Accomodation sebesar Rp264.644,77

5. Koreksi atas Biaya Travel lokal sebesar Rp27.869,12

6. Koreksi atas Biaya Employees Sport and Social sebesar Rp4.295.475,60

7. Koreksi atas Benefit in Kind sebesar Rp31.699.945,90

8. Koreksi atas Biaya Service Charge sebesar Rp136.451.274,00

1. Koreksi atas Biaya Welfare sebesar Rp12.862.886,13

Menurut Terbanding

:

Dikoreksi karena biaya tersebut digunakan untuk keperluan karyawan, antara lain untuk keanggotaan Medan Club, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, pemberian tersebut merupakan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak dibenarkan sebagai pengurang atas penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Menurut Pemohon

:

Biaya welfare merupakan biaya untuk kesejahteraan staf dan karyawan, seperti mesjid, gereja, Taman Pendidikan Islam dan pemutaran film hiburan setiap 2 minggu sekali.

Biaya welfare tidak dimasukkan sebagai benefit in kind karena bersifat umum.

Pendapat Majelis

:

Koreksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp.12.862.886,13 tetap dipertahankan.

2. Koreksi atas Biaya Donation Allowable sebesar Rp350.780,47

Menurut Terbanding

:

Dikoreksi karena biaya tersebut merupakan sumbangan yang diberikan Pemohon kepada pihak lain di luar perusahaan dan berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, sumbangan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Menurut Pemohon

:

Terdapat 2 donation account, yaitu allowable donation dan non-allowable donation, yang dibebankan sebagai biaya perusahaan adalah allowable donation, yang berupa biaya security atau biaya keamanan perkebunan yang dibayarkan kepada instansi Kodim.

Bukti donation allowable yang merupakan pembayaran keamanan kepada Kodim dan Kepolisian setempat, hanya berupa cash voucher yang ditandatangani oleh pihak Kodim atau Kepolisian.

Pendapat Majelis

:

Walaupun diberi nama sumbangan, namun secara material adalah pengeluaran untuk biaya keamanan, maka boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Namun demikian apabila pengeluaran donation allowable tersebut digunakan untuk biaya keamanan, seharusnya tidak digunakan istilah donation allowable yang dapat menimbulkan kerancuan dengan sumbangan dan ternyata Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti untuk meyakini bahwa pengeluaran tersebut benar-benar digunakan untuk biaya keamanan.

Oleh karenanya koreksi Terbanding tersebut telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.350.780,47 tetap dipertahankan.

3. Koreksi atas Biaya Representative and Entertainment sebesar Rp433.752,85

Menurut Terbanding

:

Dikoreksi karena merupakan biaya perjamuan untuk relasi perusahaan yang daftar nominatifnya yang digunakan sebagai dasar penilaian kebenaran tidak dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986.

Menurut Pemohon

:

Biaya representative and entertainment merupakan pengeluaran perjalanan, akomodasi dan konsumsi untuk relasi perusahaan, seperti pegawai Akuntan Publik Price Waterhouse yang bertugas ke perusahaan Pemohon.

Pemohon menunjukkan contoh bukti pengeluaran biaya representative and entertainment.

Pendapat Majelis

:

Untuk mengetahui besar biaya representative and entertainment yang dapat menjadi biaya dan pengurang penghasilan bruto, harus ditelusuri dan dihitung kembali bukti-bukti pengeluaran serta daftar nominatifnya, namun Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti-bukti tersebut dan oleh karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp 433.752,85 tetap dipertahankan.

4. Koreksi atas Biaya Accomodation sebesar Rp264.644,77

Menurut Terbanding

:

Dikoreksi karena biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk tamu perusahaan yang sama bentuknya dengan entertainment dan tidak dibuat daftar nominatifnya.

Menurut Pemohon

:

Biaya accomodation tersebut benar-benar merupakan biaya bagi perusahaan, seperti biaya penginapan para konsultan Pemohon yang datang dari luar negeri.

Pendapat Majelis

:

Untuk mengetahui besar biaya accomodation yang dapat menjadi biaya dan pengurang penghasilan bruto, harus ditelusuri dan dihitung kembali bukti-bukti pengeluaran serta daftar nominatifnya, namun Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti-bukti tersebut dan oleh karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp.264.644,77 tetap dipertahankan.

5. Koreksi atas Biaya Travel lokal sebesar Rp27.869,12

Menurut Terbanding

:

Dikoreksi karena biaya tersebut merupakan biaya transportasi karyawan ke rumah sakit yang diperoleh karyawan tidak dalam bentuk uang, sehingga disimpulkan merupakan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 biaya tersebut tidak dibenarkan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Menurut Pemohon

:

Walaupun travel lokal diberikan kepada karyawan tidak dalam bentuk uang, kenikmatan tersebut telah dimasukkan sebagai penghasilan karyawan dan telah diperhitungkan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pendapat Majelis

:

Koreksi Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan apabila Pemohon telah memperhitungkan biaya travel lokal sebagai penghasilan karyawan dan menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21, maka dapat dibetulkan melalui Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp.27.869,12 tetap dipertahankan.

6. Koreksi atas Biaya Employees Sport and Social sebesar Rp4.295.475,60

Menurut Terbanding

:

Dikoreksi karena biaya tersebut merupakan pemberian kenikmatan kepada karyawan berupa biaya rekreasi, olah raga dan sosial yang berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 biaya tersebut tidak dibenarkan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Menurut Pemohon

:

Biaya employees sport and social merupakan biaya bagi perusahaan dengan ketentuan jumlah tersebut telah ditambahkan ke dalam penghasilan staf dan karyawan dan telah diperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21-nya.

Namun demikian dalam persidangan Pemohon mengemukakan bahwa terdapat kesalahan dalam pembukuan Pemohon, yaitu biaya employees sport and social telah masuk dalam Benefit in Kind.

Pendapat Majelis

:

Koreksi Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan sebagaimana penjelasan Pemohon dalam persidangan, yaitu biaya employees sport and social telah masuk dalam benefit in kind, sehingga Pemohon dapat menerima koreksi Terbanding dan karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp 4.295.475,60 tetap dipertahankan.

7. Koreksi atas Benefit in Kind sebesar Rp31.699.945,90

Menurut Terbanding

:

Dikoreksi karena terdapat perbedaan antara nilai benefit in kind yang membebani penghasilan kena pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan benefit in kind yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu sebesar.Rp 31.699.945,90.

Menurut Pemohon

:

Pemohon memberikan fasilitas kesejahteraan karyawan yang disebut sebagai Benefit in Kind, seperti perumahan, fasilitas olah raga dan pengobatan.

Dengan adanya ketentuan sebagai daerah terpencil, maka benefit in kind dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan dimasukkan dalam pendapatan karyawan serta telah diperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21-nya.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak hanya meliputi fasilitas perumahan, tetapi termasuk pengobatan, dan apabila kenikmatan seperti pengobatan dan lain-lain dikoreksi sedangkan kenikmatan tersebut telah dimasukkan ke dalam pendapatan karyawan dan telah diperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21-nya, maka seharusnya terdapat perhitungan kembali atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pendapat Majelis

:

Koreksi Terbanding tersebut telah mengakomodasikan biaya benefit in kind yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp.31.699.945,90 tetap dipertahankan.

8. Koreksi atas Biaya Service Charge sebesar Rp136.451.274,00

Menurut Terbanding

:

Biaya service charge dikoreksi positif karena bukan pengeluaran biaya Pemohon melainkan alokasi biaya service charge yang dibayar oleh PT PP LSI kepada H & C PLC, London.

Untuk menganalisa service charge, harus dilihat dari cross border transaction yang dilakukan, karena pada umumnya multi national company merepatriasi laba dengan dividen terselubung, royalti yang terlalu tinggi dan biaya-biaya.

Service charge dapat dianalogikan dengan jasa audit yang diberikan akuntan publik, yaitu pembayaran jasa tidak terkait dengan hasil pengerjaan jasa.

Karena pembayaran service charge kepada H & C PLC tanpa imbalan prestasi, maka pembayaran tersebut merupakan pemberian dividen terselubung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, dividen tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Menurut Pemohon

:

Biaya tersebut adalah biaya alokasi pada perusahaan-perusahaan yang ada di London Sumatra Indonesia Group yang pengalokasiannya berdasarkan volume ekspor masing-masing perusahaan.

Tujuan service charge adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari pembeli dan mengatur penjualan di luar negeri.

2. Sebagai konsultan bagi pembeli di luar negeri.

3. Mengatur pengapalan, asuransi atas resiko ekspor.

4. Mengadakan sekretariat di London sebagai sarana komunikasi antara LSI Group dan LSI PLC sebagai pemegang saham LSI Group dan memberikan advis-advis, konsultasi, untuk memberikan dukungan manajemen dalam operasional LSI Group.

5. Apabila terjadi klaim-klaim atas kerusakan barang-barang yang diekspor maka tugas H & C PLC untuk menyelesaikannya.

Biaya service charge sebesar £ 1.000.000,00 per tahun telah dicantumkan dalam Agreement antara Pemohon dengan H & C PLC serta telah berjalan sejak ditandatanganinya Agreement, yaitu pada tanggal 7 Desember 1987 dan tidak benar apabila transfer biaya service charge merupakan transfer pembayaran dividen terselubung, karena telah ada pembayaran dividen setiap tahun.

Salah satu unsur biaya service charge adalah biaya transfer know how, yaitu memberikan jasa konsultasi mengenai peningkatan produksi tanaman, pemberantasan hama tanaman, manajemen pertanian dan lain-lain.

Pemohon memiliki suatu lembaga penelitian tanaman di Medan yang dikelola oleh Pemohon dengan 2 staf orang asing dan konsultan dari H & C PLC.

Pemohon tidak menggaji konsultan dari H & C PLC dan tim konsultan yang tiap tim rata-rata terdiri dari 5 orang, datang setiap 3 bulan sekali atau per kwartal selama kurang lebih 2 minggu.

Setiap kali tim konsultan datang, harus membuat laporan hasil penelitian dan konsultasi atau saran sebagai pertanggungjawaban mereka dan Pemohon menunjukkan salah satu laporan tim konsultan sebagai contoh:

Konsultan tersebut memberikan jasa konsultasi per jenis tanaman, yaitu tanaman sawit, cokelat, karet, teh, kopi dan kelapa, hasil penelitian yang dihasilkan antara lain adalah pengembangan semut hitam untuk memberantas hama tanaman coklat dan pembibitan tanaman sawit dari daun yang produksi buahnya melebihi dari pembibitan biji.

Hasil dari jasa konsultasi H & C PLC membutuhkan waktu yang cukup lama, namun dapat meningkatkan produksi dan penghasilan perusahaan.

Selain transfer know how, biaya service charge juga meliputi jasa konsultasi Amdal, mencari pembeli dan mengurus klaim perusahaan di luar negeri dan dalam mengurus klaim, H & C PLC akan memperoleh komisi sebesar 1,5 % klaim.

Hasil dari jasa service charge digunakan dalam jangka waktu bertahun-tahun dan di Indonesia hanya dimanfaatkan oleh LSI Group yang terdiri dari 6 perusahaan.

Perusahaan memiliki inter-company account yang antara lain untuk penerimaan reimbursement dan pembayaran komisi 1,5 % klaim.

Sejak tahun 1992 Pemohon tidak lagi melakukan pembayaran service charge kepada H & C PLC karena perusahaan-perusahaan dalam PT PP LSI Group telah merger dan di tahun 1995 telah go public sehingga kepemilikan telah beralih dan saham perusahaan tidak lagi dikuasai oleh H & C PLC.

Saat ini perusahaan Pemohon melakukan pembayaran service charge ke Singapura.

Pemohon memperoleh informasi dari suatu perusahaan perkebunan di Medan yang isinya menyatakan bahwa perusahaan tersebut juga membayar biaya service charge kepada pihak lain sebesar kurang lebih £ 1.000.000,00 atau setara dengan yang dibayarkan LSI Group kepada H & C PLC.

Biaya service charge yang dibayarkan oleh PT PP LSI kepada H & C PLC, namun beban biaya tersebut dibagi secara proposional di antara keenam anggota LSI Group sesuai luas perkebunan yang dikuasai oleh masing-masing anggota group.

Pembagian beban biaya service charge tersebut tidak dilakukan dengan cara reimbursment, melainkan dengan debet dan kredit Inter-Company Account.

Jumlah yang tampak dalam biaya service charge tiap-tiap perusahaan telah sesuai dengan yang seharusnya menjadi beban masing-masing.

Yang dapat dijadikan bukti pembebanan biaya service charge tersebut hanya berupa Journal Voucher.

Pemohon menyampaikan bukti pembayaran biaya service charge kepada H & C PLC yang karena sudah terlalu lama tersimpan sehingga bukti pembayaran tersebut tidak lengkap.

Pemohon juga menyampaikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran biaya service charge tersebut dan Journal Voucher pembayaran service charge.

Oleh karena atas service charge telah dibayarkan Pajak Penghasilan Pasal 26 maka apabila service charge tidak diakui sebagai biaya seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 26 diperhitungkan kembali.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding, koreksi positif atas Biaya Service Charge sebesar Rp 136.451.274,00 dilakukan Terbanding karena biaya tersebut merupakan alokasi biaya service charge yang dibayarkan oleh PT PP LSI kepada H & C PLC, London.

PT PP LSI bersama kelima perusahaan yang tergabung dalam LSI Group membuat agreement dengan H & C PLC, London, yang menyebutkan bahwa LSI Group berkewajiban membayar service charge kepada H & C PLC setiap tahun sebesar £ 1.000.000,00 walaupun tidak ada imbalannya.

H & C PLC adalah pemegang saham LSP PLC, London, sedangkan LSP PLC merupakan pemilik saham tunggal PT LSI, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 terdapat hubungan istimewa.

Menurut Terbanding, karena pembayaran service charge kepada H & C PLC tanpa imbalan prestasi, maka pembayaran tersebut merupakan pemberian dividen terselubung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, dividen tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa dengan adanya hubungan istimewa antara Pemohon dan H & C PLC tidak berarti biaya service charge tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Service charge merupakan intellectual property right yang sukar untuk ditentukan kewajaran nilainya, oleh karenanya untuk melihat perlakuan pajak atas service charge pada tahun-tahun lainnya, Majelis meminta Terbanding untuk menyampaikan hasil pemeriksaan pajak dan ketetapan pajak yang diterbitkan untuk tahun-tahun pajak lain.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak atas PT PP LSI Tahun Pajak 1990 oleh Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Khusus Nomor: LAP-164/WPJ.06/TG/1992 tanggal 3 Juli 1992, tidak terdapat koreksi atas biaya service charge.

Atas biaya service charge telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 dan Pemohon telah menyampaikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut.

Biaya service charge pada tahun-tahun pajak lain tidak dikoreksi, sehingga koreksi Terbanding tidak konsisten dan tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya permohonan banding Pemohon mengenai Biaya Service Charge dikabulkan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3154 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :