Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00259/BPSP/M.VI/15/1999

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00259/BPSP/M.VI/15/1999

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1991

Pokok Sengketa

:

Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp4.105.000,00

Menurut Terbanding

:

Ketetapan semula yaitu SKP PPh Badan Tahun Pajak 1991 Nomor Kohir: 00102/206/91/025/93 tanggal 30 Maret 1993 diterbitkan berdasarkan pada Laporan Verifikasi Kantor tanpa nomor tanggal 11 Januari 1993.

Keputusan Terbanding Nomor: Kep-5494/WPJ.05/KP.0509/93 tanggal 5 Juli 1993 tentang keberatan atas SKP PPh memutuskan permohonan keberatan ditolak dengan alasan bahwa Pemohon tidak menanggapi surat permintaan data Nomor: S-66/WPJ.05/KP.0509/93 tanggal 2 Juni 1993.

Kenyataannya, Pemohon tidak menanggapi surat permintaan data Nomor: S-66/WPJ.05/KP.0509/93 tanggal 2 Juni 1993.

Pemohon dalam Surat Keberatannya Nomor: 010/SPK.PM/IV/93 mengakui melakukan kesalahan kredit pajak Rp 1.898.630,00, karena seharusnya PPN oleh Pemohon tidak dimasukkan dalam SPT PPh tahun 1991.

Pemohon tidak memberikan data baru sehubungan dengan permohonan banding. Maka, Pembuat Uraian Banding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon ditolak dengan mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor: Kep-5494/WPJ.05/KP.0509/93.

Bukti yang diserahkan oleh Pemohon dalam persidangan menurut Terbanding hanya merupakan rekap atas biaya overhead sehingga masih diperlukan bukti ekstern.

Terbanding mengakui bahwa berkas yang dibawa juga belum lengkap sehingga dalam hal ini kami serahkan pada Majelis untuk memproses lebih lanjut.

Menurut Pemohon

:

Berdasarkan permintaan Majelis, Pemohon memberikan bukti berupa data biaya overhead dan atas data-data ini adalah benar adanya.

Sehubungan dengan perusahaan yang baru berdiri tersebut, pada saat itu memang Pemohon tidak melaksanakan administrasi yang baik sehingga terdapat bukti-bukti yang tidak tersimpan secara benar, sehingga atas bukti ekstern tersebut tidak Pemohon temukan.

Untuk tahun berikutnya telah Pemohon susun secara baik dan benar, dan atas hal tersebut tidak pernah ada lagi pemeriksaan dari pihak Terbanding, karena Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat akan pajak.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon menyerahkan bukti kepada Majelis berupa daftar biaya overhead (alat-alat tulis) dan transportasi perusahaan sebesar Rp. 1.255.000,00 serta daftar gaji pegawai sebesar Rp. 2.850.000,00 tanpa disertai bukti pendukung.

Setelah meneliti dan memeriksa bukti tersebut dan atas pemeriksaan tersebut Majelis dapat mengakui biaya transportasi dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena dinilai wajar dan pembuktian untuk biaya transportasi dapat ditoleransi untuk tidak mutlak harus ada seperti bukti pembayaran taxi, colt bak, bajaj dan kendaraan umum.

Atas biaya gaji masih terdapat biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga perlu dikoreksi.

Atas persekutuan yang modalnya tidak terdiri dari saham-saham, pembayaran gaji terhadap direktur yang juga merupakan pemilik, tidak dianggap sebagai biaya oleh karena itu pembayaran gaji terhadap Tn. H.M. AS sebesar Rp. 2.400.000,00 bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif atas biaya overhead sebesar Rp. 4.105.000,00 yang dapat dipertahankan adalah sebesar Rp2.400.000,00.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2253 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :