Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00280/PP/M.VI/15/2002

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00280/PP/M.VI/15/2002

 

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1995

Pokok Sengketa

:

Koreksi mengenai kredit pajak yang tidak disetujui oleh Pemohon yakni berupa konfirmasi negatif dan penambahan kredit pajak.

Menurut Terbanding

:

Mengenai konfirmasi negatif Terbanding telah melakukan prosedur pemeriksaan yang benar dengan melakukan konfirmasi atas Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak pemotong terdaftar, dimana jawaban konfirmasi tersebut adalah “Tidak ada” sehingga tidak bisa dikreditkan.

Terbanding mengakui bahwa seharusnya perlu dilakukan pemeriksaan ke pihak penjual, karena Pemohon telah melakukan pembayaran namun pemeriksaan ke pihak penjual tidak pernah dilakukan.

Berasumsi sepanjang tidak ada jawaban atas konfirmasi tersebut, maka yang dilakukan adalah koreksi negatif.

Atas penambahan kredit pajak sebenarnya memang harus diakui karena memang peredaran usaha terkait dengan peredaran usaha yang dikoreksi dengan dasar bruto dimana Pemohon memang belum memperhitungkan kredit pajaknya sehingga kredit pajak tersebut seharusnya dapat dikreditkan.

Menurut Pemohon

:

Pada prinsipnya Pemohon tidak setuju atas koreksi kredit pajak tersebut karena Pemohon telah dipotong PPh 23 dan berhak mengkreditkan PPh Pasal 23 tersebut serta berdasarkan konfirmasi yang dilakukan ke PT KM & Mfg, bahwa perusahaan tersebut telah membayar dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan yang dipotong dari BUT MM Corporation.

Pemohon memiliki bukti setor PPh Pasal 23 berupa Surat Setoran Pajak sebesar Rp.492.003.524,00 yang telah disetor tanggal 6 April 1995 dan sisanya sebesar Rp.725.364,00 tidak ditemukan buktinya.

Atas penambahan kredit pajak sebesar Rp.89.712.804,00, hal ini berhubungan dengan koreksi peredaran usaha, karena Pemohon dapat menerima koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding dengan dasar dari jumlah bruto atas bukti potong yang belum dikreditkan, maka menurut Pemohon atas jumlah pajak PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut seharusnya dapat dikreditkan sejumlah Rp.89.712.804,00.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas data-data dan keterangan yang ada dalam berkas banding dan penjelasan kedua belah pihak dalam persidangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam persidangan Pemohon diminta untuk memberikan bukti potong atas koreksi kredit pajak sebesar Rp.492.728.888,00 dan atas bukti yang diberikan Pemohon berupa lembar asli Surat Setoran Pajak, Terbanding dapat mengakui bahwa hutang pajak tersebut telah dibayar lunas sebesar Rp.492.003.524,00.

Atas selisih yang terjadi yakni sebesar Rp.725.364,00 menurut Pemohon bukti tersebut tidak ditemukan, dengan demikian atas pernyataan Pemohon tersebut Majelis tidak dapat meyakini apakah Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut sejumlah tersebut telah disetor atau belum, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi terhadap kredit Pajak sebesar Rp.492.728.888,00 yang dapat dipertahankan sebesar Rp.725.364,00.

Mengenai koreksi sebesar Rp.89.712.804,00, Terbanding telah diminta penjelasan atas koreksi kredit pajak tersebut dan dalam penjelasannya Terbanding dapat menyetujui bahwa karena terkait dengan peredaran usaha yang dikoreksi dengan dasar bruto dimana Pemohon memang belum memperhitungkan kredit pajaknya sehingga kredit pajak sebesar Rp.89.712.804,00 tersebut memang dapat dikreditkan.

Dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa koreksi atas kredit pajak sebesar Rp. 89.712.804 ,00 tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2445 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :