Kamis, 19 September 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00340/BPSP/M.VI/15/1999

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00340/BPSP/M.VI/15/1999

 

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1992

Pokok Sengketa

:

Koreksi Positif Penghasilan Neto dengan Menerapkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena Tidak Ada Pembukuan.

Menurut Terbanding

:

Sesuai Laporan Pemeriksaan Pajak nomor Lap-099.B/WPJ.05/ Rp.04/96 tanggal 7 mei 1996, Terbanding tidak dapat memberikan pendapat mengenai pembukuan Pemohon karena sampai dengan selesainya pemeriksaan Pemohon tidak dapat memberikan / menunjukkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan walaupun Terbanding telah meminta secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat nomor S-586/WPJ.05/D.11.54/96 tanggal 18 Maret 1996, nomor S-644/WPJ.05 /D.11.54/96 tanggal 26 Maret 1996 dan nomor S-887/WPJ.05/D.11.54/96 tanggal 11 April 1996.

Sesuai Surat Uraian Banding, pada saat memproses keberatan yang diajukan oleh Pemohon, dengan surat nomor S-249/WPJ.05 /KP.0809/1996 tanggal 31 Juli 1996 Terbanding telah meminta data berupa laporan Keuangan, rekening koran, buku besar, buku kas/bank, buku pembelian, buku penjualan tahun 1992, bukti kontrak, perincian biaya dan bukti-bukti pendukungnya, bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank tahun 1992, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 asli tahun 1992, namun Pemohon hanya dapat memberikan sebagian pembukuan yang diminta oleh Terbanding.

Berdasarkan hal tersebut Terbanding tetap mempertahankan penerapan norma penghitungan penghasilan neto dalam menghitung penghasilan neto.

Menurut Pemohon

:

Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh Terbanding dengan menerapkan norma penghitungan adalah tidak beralasan karena sesuai bukti dan data yang ada Pemohon telah memenuhi syarat untuk membuat, menyusun maupun membuktikan Laporan Keuangan tahun 1992 secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari buku-buku/catatan serta bukti-bukti yang diserahkan kepada Terbanding pada saat dilakukan pemeriksaan, seharusnya Terbanding sudah dapat menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar oleh Pemohon.

Pendapat Majelis

:

Dalam Laporan Pemeriksaan Pajak nomor LAP.099.B/WPJ.05/ RP.04/96 tanggal 7 Mei 1996, disebutkan bahwa Terbanding tidak dapat memberikan pendapat mengenai pembukuan Pemohon, karena hingga disusunnya laporan pemeriksaan pajak Pemohon tidak dapat menunjukkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan Pemohon walaupun Terbanding telah memintanya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat nomor S-586/WPJ.05/D.11.54/96 tanggal 18 Maret 1996, nomor : S-644/WPJ.05 /D.11.54/96 tanggal 26 Maret 1996 dan nomor : S-887/WPJ.05/ D.11.54/96 tanggal 11 April 1996, dan Pemohon hanya memberikan faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, SIUP, TDP dan rekening koran.

Pernyataan Terbanding dalam laporan pemeriksaan pajak tersebut bertentangan dengan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan berupa tanda terima peminjaman buku-buku/catatan-catatan dari Pemohon kepada Terbanding.

Terbanding tidak memberikan pendapat mengenai hal yang bertentangan tersebut serta mengenai bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan karena Terbanding tidak pernah hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yang diselenggarakan atas perkara banding ini walupun telah diberikan surat panggilan menghadiri sidang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak masing-masing dengan surat nomor : Pang.130/SP/Pg.12/1999 tanggal 14 Oktober 1999, nomor : Pang.36/SP /Pg.12/1999 tanggal 22 September 1999 dan nomor : Pang.304/SP/Pg.12 /1999 tanggal 30 Nopember 1999.

Dari buku-buku/catatan-catatan serta bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon serta keterangan-keterangan yang diberikan yang diberikan dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa dari pembukuan serta data pendukungnya dimaksud dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang atas nama Pemohon, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa pembukuan yang diselenggarakan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

Berdasar hal tersebut Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti bahwa penghitungan penghasilan neto Pemohon yang dilakukan oleh Terbanding dengan menerapkan norma penghitungan penghasilan neto tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh Terbanding dengan menerapkan norma penghitungan penghasilan neto tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2290 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :