Minggu, 21 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00557/PP/A/M.III/15/2002

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00557/PP/A/M.III/15/2002

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Peredaran Usaha Berdasarkan Arus Kas Buku Bank dan Rekening Koran

2. Koreksi Pembelian Barang Dagang

3. Koreksi Biaya Listrik

1. Koreksi Peredaran Usaha Berdasarkan Arus Kas Buku Bank dan Rekening Koran

Menurut Terbanding

:

Koreksi terhadap peredaran usaha sebesar Rp93.040.281,30 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap arus kas masuk menurut buku bank dan rekening koran bank.

Menurut Pemohon

:

Penerimaan per kas sebesar Rp1.337.834.610,11 tersebut berasal dari berbagai sumber termasuk didalamnya penerimaan dari piutang dagang.

Pengeluaran per kas sebesar Rp1.335.617.710,45 tersebut dipakai untuk membayar atau memenuhi berbagai keperluan/kewajiban termasuk didalamnya untuk mengisi kembali saldo bank yang kurang agar kewajiban perusahaan dapat terpenuhi.

Metode yang dipakai Terbanding untuk menghitung penjualan tahun 1998 adalah tidak benar, hal tersebut disebabkan karena Terbanding menganggap penerimaan uang dari kas, penerimaan piutang per bank adalah hasil penjualan, karena uang yang disetorkan ke bank/penerimaan piutang per bank tersebut adalah bukan murni hasil penjualan.

Pendapat Majelis

:

Total penerimaan bank baik menurut Pemohon maupun Terbanding sama, yaitu sebesar Rp1.243.274.730,66.

Penerimaan bank sebesar Rp1.243.274.730,66, oleh Terbanding telah dikurangi dengan non objek pajak dengan perhitungan sebagai berikut :

Mutasi Kredit Bank

Rp

1.243.274.730,66

Dikurangi Non Objek :

 

 

- Pinjaman Pemegang Saham

Rp

145.000.000,00

 

- Setoran Modal

Rp

45.000.000,00

 

- Jasa Giro

Rp

2.323.034,09

 

- Penerimaan Sewa (PPh Final + PPN)

Rp

5.610.000,00

 

- Piutang Lain-Lain

Rp

809.625,00

 

Jumlah Non Objek

Rp

198.742.659,09

Jumlah Setelah Dikurangi Non Objek

Rp

1.044.532.071,57

+/+ Piutang Akhir

Rp

32.205.604,48

-/- Piutang Awal

Rp

1.260.618,88

Peredaran Usaha Cfm Kas Masuk/Bank (Termasuk PPN)

Rp

1.075.477.057,17

-/- PPN : 10/110 x Rp1.075.477.057,17

Rp

97.770.641,56

Peredaran Usaha Cfm Arus Kas Masuk/Bank

Rp

977.706.415,61

-/- Retur Penjualan

Rp

897.192,00

Peredaran Usaha Cfm Terbanding Sesuai Arus Kas Masuk/Bank

Rp

976.809.223,61

Majelis telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan bahwa dalam mutasi kredit sebesar Rp1.243.274.730,66 bukan semuanya merupakan penjualan tahun 1998 selain yang telah dikurangkan oleh Terbanding, oleh karenanya Pemohon diminta menyampaikan buku penjualan, buku retur, rekening koran dan perkiraan-perkiraan lainnya yang terkait.

Setelah meneliti rekening koran Pemohon, Terbanding tetap berpendirian sebagaimana yang telah dikemukakan Terbanding dalam Surat Uraian Banding.

Pemohon juga diminta untuk hadir dengan menyampaikan rekapitulasi peredaran usaha dan menjelaskan koreksi-koreksi yang tidak disetujui oleh Pemohon serta bukti-bukti yang mendukung permohonan bandingnya, namun Pemohon tidak hadir dan data-data yang diminta tidak diterima oleh Majelis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung sanggahan Pemohon, dengan demikian koreksi peredaran usaha sebesar Rp93.040.282,30 tetap dipertahankan.

2. Koreksi Pembelian Barang Dagang

Menurut Terbanding

:

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp33.366.785,06 tersebut dilakukan berdasarkan buku pembelian, setelah meneliti faktur pajak pembelian jamu tersebut, ternyata merupakan pembelian tahun 1997.

Menurut Pemohon

:

Koreksi atas harga pokok sebesar Rp33.366.785,00, dikarenakan adanya barang (jamu) dalam kondisi rusak sehingga tidak layak dikonsumsi atau dijual maka jamu tersebut dimusnahkan namun untuk memudahkan pengawasan Pemohon, jamu yang rusak tersebut tercatat pada kartu stok tersendiri dan tidak menjadi satu dengan stok jamu yang baik.

Perincian pembelian jamu tersebut adalah sebagai berikut :

 

Faktur Pajak No.

Jumlah (Rp.)

CQLZD.603.0000188

3.949.468,64

CQLZD.603.0000189

5.339.215,93

CQLZD.603.0000190

5.821.250,01

CQLZD.603.0000242

11.378.000,00

CQLZD.603.0000243

4.418.280,00

CQLZD.603.0000244

2.460.570,00

 

33.366.784,58

 

Pemohon tidak membuat jurnal atas barang rusak tersebut dan tidak ada account tersendiri atas barang rusak tersebut.

 

 

Pendapat Majelis

:

Dengan surat Nomor: 04/SRT/I/2002 tanggal 12 Agustus 2002 yang diterima Majelis tanggal 20 Agustus 2002, Pemohon menyampaikan dokumen berupa Berita Acara Pemusnahan Barang.

Dalam sidang Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon tidak membuat jurnal atas barang rusak tersebut dan tidak ada account tersendiri atas barang rusak tersebut.

Pemohon tidak dapat menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi atas barang (jamu) yang rusak tersebut dan Pemohon tidak memberikan bukti-bukti pendukung atas koreksi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung sanggahan Pemohon, dengan demikian koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp33.366.785,06 tetap dipertahankan.

3. Koreksi Biaya Listrik

Menurut Terbanding

:

Biaya listrik ketiga perusahaan di gedung tersebut tidak lazim apabila hanya dibebankan kepada Pemohon karena ketiga perusahaan tersebut memiliki penghasilan masing-masing maka biaya listrik tersebut juga harus ditanggung oleh masing-masing perusahaan, dan oleh Terbanding biaya listrik tersebut dibagi tiga secara proporsional.

Menurut Pemohon

:

Gedung kantor Pemohon ditempati oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu Pemohon, PT Sativa Wiro Sampurna dan PT Surya Metra Farma, namun berdasarkan kebijakan pemilik ketiga perusahaan tersebut, biaya listrik atas ketiga perusahaan tersebut seluruhnya menjadi beban Pemohon dan Pemohon tidak pernah menerima uang sebagai pengganti pembayaran rekening listrik kedua perusahaan tersebut.

Pemohon melampirkan surat keterangan yang diterbitkan oleh PT SWS dan PT SMF dimana surat keterangan tersebut isinya menerangkan bahwa PT SWS dan PT SMF memang tidak membayar rekening PLN tersebut untuk periode Januari 1998 – Desember 1998 kepada Pemohon atas rumah yang terletak di Jalan Kutai No. 22, Surabaya.

Pendapat Majelis

:

Biaya listrik tersebut termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Ketiga perusahaan yang menempati gedung tersebut masing-masing memiliki penghasilan, maka biaya listrik atas gedung tersebut tidak boleh menjadi beban Pemohon sendiri melainkan menjadi beban ketiga perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung sanggahan Pemohon, dengan demikian koreksi pengurang penghasilan usaha atas biaya listrik sebesar Rp36.127.973,00 tetap dipertahankan.

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2495 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :