Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00622/BPSP/M.VIII/15/2000

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00622/BPSP/M.VIII/15/2000

 

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1993

Pokok Sengketa

:

Penghitungan Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Karena Pembukuan Tidak Lengkap

Menurut Terbanding

:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana mengenai pemeriksaan SPT rugi. Permohonan keberatan wajib pajak yang diproses Kantor Pelayanan Pajak sesuai laporan No.97/WPJ.02/KP.0709/SKP/1996 tanggal 13 Nopember 1996 tidak dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan baik berupa buku/dokumen sehingga tidak dapat dilakukan pengujiannya.

Menurut Pemohon

:

Tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan norma.

Pemohon telah mengajukan keberatan dan telah menghadap serta melengkapi buku-buku yang diminta.

Seksi Keberatan menyatakan berdasarkan pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak bahwa ketetapan Seksi Pajak Penghasilan sudah benar.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Pemohon telah menyerahkan buku dan dokumen tanggal 14 Juni 1996 berupa Buku Kas, Akte pendirian, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1993 dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Daftar Gaji Pegawai.

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 berbunyi Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-undang No.6 Tahun 1983 berbunyi Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang-piutang dan daftar persediaan barang, dan pada setiap Tahun Pajak berakhir Wajib Pajak harus menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang No.6 Tahun 1983 berbunyi Wajib Pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Selanjutnya ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-undang No.7 Tahun 1983 berbunyi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan, wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran atau penerimaan brutonya.

Oleh karena Pemohon hanya menyerahkan buku kas, Majelis berkesimpulan bahwa dalam hal ini buku yang diserahkan Pemohon kepada Terbanding pada saat pemeriksaan tidak cukup untuk dipergunakan pemeriksa dalam menghitung pajak terutang.

Karenanya penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atas peredaran usaha sebagaimana dilakukan Terbanding sudah benar dan karenanya tetap dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2151 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :