Selasa, 16 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00965/BPSP/M.II/15/2000

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00965/BPSP/M.II/15/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1990

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp 941.561.358,00

2. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 447.846.363,00

3. Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp148.224.399,45

1. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp 941.561.358,00

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan penelusuran kembali terhadap pembukuan Pemohon, buku kas dan bank serta kas kecil, dapat diketahui bahwa penjualan Pemohon selama tahun 1990 adalah sebesar Rp 1.941.705.215,00 dan hal tersebut didukung oleh bukti voucher.

Menurut Pemohon

:

Dalam Surat Permohonan Bandingnya, perhitungan rugi laba tahun 1990 adalah sesuai dengan buku penjualan yang didukung dengan faktur penjualan yang diterbitkan oleh perusahaan dan hal tersebut dapat dilihat dengan arus piutang dan arus barang sehingga seharusnya koreksi tersebut tidak ada.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas dokumen-dokumen dalam berkas banding, Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung untuk menyanggah alasan koreksi Terbanding sehingga Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp 941.561.358,00 tetap dipertahankan.

2. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 447.846.363,00

Menurut Terbanding

:

Terdapat koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 447.846.363,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.

Koreksi Positif atas Biaya Penyusutan Alat-Alat Berat

Rp

1.008.274,00

b.

Koreksi Positif atas Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor

Rp

2.502.500,00

c.

Koreksi Positif atas Biaya Konstruksi Jalan

Rp

259.112.737,50

d.

Koreksi Negatif atas Biaya Penyusutan Konstruksi Jalan

Rp

(13.637.512,50)

e.

Koreksi Positif atas Biaya Upah

Rp

194.754.864,00

f.

Koreksi Positif atas Biaya Lain-Lain

Rp

2.047.300,00

g.

Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan

Rp

2.058.200,00

Jumlah Koreksi

Rp

447.846.363,00

Dasar koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut ini.

Koreksi positif atas biaya penyusutan alat-alat berat sebesar Rp1.008.274,00 karena perbedaan dasar penyusutan antara Pemohon dengan Pemeriksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Koreksi positif atas biaya penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp2.502.500,00 karena kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan, sehingga merupakan non deductible expenses sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Koreksi positif atas biaya konstruksi jalan sebesar Rp259.112.737,50 karena biaya pembangunan konstruksi jalan tersebut tidak boleh dibiayakan sekaligus, akan tetapi harus dikapitalisir ke dalam biaya perolehan aktiva dan kemudian disusutkan berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Koreksi negatif atas biaya penyusutan konstruksi jalan sebesar Rp13.637.512,50 merupakan konsekuensi dari koreksi positif biaya konstruksi jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Koreksi positif atas biaya upah sebesar Rp194.754.864,00, karena atas pengeluaran tersebut tidak dilaporkan dan tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dan hal tersebut sesuai dengan prinsip deductible-taxable.

Koreksi positif atas biaya lain-lain sebesar Rp2.047.300,00 karena tidak jelas peruntukkannya serta tidak didukung oleh bukti ekstern sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Koreksi positif atas harga pokok penjualan sebesar Rp2.058.200,00 karena belum dikurangkan dari penghitungan Harga Pokok Penjualan.

Menurut Pemohon

:

Dalam Surat Permohonan Bandingnya, berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan menunjukkan bahwa Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 760.524.627,00 adalah benar karena memang sesuai dengan bukti-bukti yang ada dalam perusahaan.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap dokumen-dokumen dalam berkas banding, tidak terdapat bukti-bukti pendukung untuk menyanggah alasan koreksi Terbanding, sehingga Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp253.091.499,00 tetap dipertahankan.

Walaupun atas biaya upah sebesar Rp194.754.864,00 tidak dilaporkan dan tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, tidak berarti pembayaran gaji tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa dasar koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp194.754.864,00 tidak dapat dipertahankan.

3. Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp148.224.399,45

Menurut Terbanding

:

Koreksi positif atas biaya perizinan sebesar Rp17.189.100,00 karena tidak jelas peruntukkannya serta tidak didukung oleh bukti ekstern sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (dasar koreksi Pasal 28 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang kewajiban Wajib Pajak untuk menyimpan bukti ekstern pembukuan selama 5 tahun).

Koreksi positif atas biaya amortisasi sebesar Rp118.317.950,00 karena tidak didukung oleh bukti ekstern sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (dasar koreksi Pasal 28 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang kewajiban Wajib Pajak untuk menyimpan bukti ekstern pembukuan selama 5 tahun).

Koreksi positif atas biaya amortisasi Hak Pengusahaan Hutan sebesar Rp6.749.864,45 karena perbedaan dasar penghitungan antara Pemohon dengan Pemeriksa.

Koreksi positif atas biaya penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp3.034.940,00 karena kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan operasional perusahaan sehingga merupakan non deductible expenses.

Koreksi positif atas biaya lain-lain sebesar Rp576.600,00 karena tidak jelas peruntukannya serta tidak didukung oleh bukti ekstern sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (dasar koreksi Pasal 28 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang kewajiban Wajib Pajak untuk menyimpan bukti ekstern pembukuan selama 5 tahun).

Menurut Pemohon

:

Pengurang penghasilan bruto menurut Surat Keberatan Pemohon adalah sebesar Rp425.373.949,00, sedangkan pengurang penghasilan bruto menurut Surat Permohonan Banding adalah sebesar Rp 393.538.368,00, sehingga koreksi positif atas pengurang penghasilan bruto yang tidak disetujui Pemohon adalah :

-

Menurut Pemohon

Rp

393.538.368,00

-

Menurut Terbanding

Rp

277.149.549,00

Koreksi Positif

Rp

116.388.819,00

Terdapat perbedaan jumlah pengurang penghasilan bruto menurut Pemohon yang dicantumkan dalam dalam surat keberatan sebesar Rp 425.373.949,00 dengan yang tercantum surat permohonan banding sebesar Rp 393.538.368,00, namun tidak dapat ditelusuri asal-usul perbedaan tersebut.

Menurut Surat Uraian Banding, koreksi positif atas pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp 148.224.399,45 dengan rincian sebagai berikut :

a.

Koreksi Positif atas Biaya Perizinan

Rp

17.189.100,00

b.

Koreksi Positif atas Biaya Amortisasi

Rp

118.317.950,00

c.

Koreksi Positif atas Biaya Amortisasi Hak Penguasaan Hutan

Rp

6.749.864,45

d.

Koreksi Positif atas Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor

Rp

3.034.940,00

e.

Koreksi Positif atas Biaya Jasa Profesional

Rp

2.355.945,00

f.

Koreksi Positif atas Biaya Lain-Lain

Rp

576.600,00

 

Jumlah

Rp

148.224.399,45

 

Pendapat Majelis

:

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2497 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :