Rabu, 20 Agustus 2014  

Belajar Perpajakan

Put.01368/BPSP/M.II/15/2000

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01368/BPSP/M.II/15/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1992

Pokok Sengketa

:

1.

Koreksi Positif Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai Rp40.194.427,00

2.

Koreksi Positif Bea Masuk sebesar Rp74.497.920,00

3.

Koreksi Negatif atas Bea Masuk Tambahan sebesar Rp121.454,00

4.

Koreksi Positif atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp4.535.622,00

5.

Koreksi Positif atas Handling Fee sebesar Rp76.398.654,00

6.

Koreksi Positif atas Pembelian Lokal sebesar Rp160.188.605,00

7.

Koreksi Positif Biaya Royalti Rp988.937.242,00

8.

Koreksi Positif Penghapusan Persediaan Rp189.144.660,00

9.

Koreksi Positif Biaya Penyusutan Rp21.700.000,00

1.

Koreksi Positif Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai Rp40.194.427,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi tersebut dilakukan karena enam lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai sebesar Rp 40.194.427,00 tersebut tidak ditemukan pada Pemohon dan juga tidak ditemukan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing.

Pada waktu pemeriksaan, Pemeriksa memperoleh rekapitulasi pembelian dari Pemohon yang kemudian oleh Pemeriksa diteliti ke bukti pendukungnya.

Atas rekapitulasi tersebut, Pemeriksa meminta konfirmasi dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing untuk dibandingkan dengan rekapitulasi dari Pemohon.

Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang ada di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai merupakan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang asli dan benar-benar disetorkan ke Kas Negara.

Atas Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang ditemukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai namun tidak ada dalam rekapitulasi Pemohon, oleh Pemeriksa diakui sebagai komponen Harga Pokok Penjualan dengan pertimbangan bahwa yang melakukan kesalahan adalah PT MAU.

Pemeriksa sudah meminta tanggapan atas hasil pemeriksaan kepada Pemohon dan Pemohon dalam poin 2c surat tanpa nomor tanggal 17 Nopember 1993 mengemukakan tanggapan bahwa Pemohon telah menemukan beberapa dokumen Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai senilai Rp 334.693.538,00 dan Pemohon mohon waktu untuk mengumpulkan dokumen lainnya, namun sampai dengan sekarang Pemohon belum menyampaikan dokumen lainnya tersebut.

Menurut Pemohon

:

Pemohon membayar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai kepada PT MAU sebagai perusahaan EMKL atau freight forwarder yang menguruskan barang-barang Pemohon, dan Pemohon menerima Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bea dan Cukai yang telah dicap dan ditandatangani bank dari PT MAU, Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bea dan Cukai tersebut menjadi dasar pencatatan Pemohon.

Sehubungan dengan permintaan data tambahan berupa Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang terdiri dari:

1. Nomor: 322226 sebesar Rp 18.676.970,00,

2. Nomor: 325127 sebesar Rp 3.587.406,00,

3. Nomor: 324900 sebesar Rp 1.436.797,00,

4. Nomor: 325809 sebesar Rp 9.018.384,00,

5. Nomor: 301282 sebesar Rp 2.793.297,00,

6. Nomor: 2197 sebesar Rp 4.681.573,00,

Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon tidak dapat menyampaikan permintaan data dimaksud.

Pemohon dapat menerima koreksi Pemeriksa apabila alasan koreksi tersebut adalah karena Pemohon tidak dapat memberikan bukti Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai, sedangkan yang tidak dapat Pemohon terima adalah bukti Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang Pemohon berikan ternyata berbeda dengan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang ada di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sehingga bukti milik Pemohon tidak dapat diakui.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas Kertas Kerja Pemeriksaan, koreksi yang dilakukan Pemeriksa hanya atas Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang tidak ditemukan pada Pemohon dan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing.

Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang tidak ditemukan tersebut diakui sebagian oleh Pemeriksa.

Pemeriksa tidak melakukan koreksi atas selisih antara nilai Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang ada pada Pemohon dengan nilai Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing atau yang berkaitan dengan kasus pemalsuan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang dilakukan oleh PT MAU, NPWP: 1.399.635.0-042, sebagai perusahaan EMKL yang menguruskan barang-barang impor Pemohon.

Dengan demikian alasan koreksi yang dilakukan Terbanding adalah alasan bukti sehingga Pemohon dalam persidangan diminta untuk menyampaikan enam lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang tidak ditemukan pada Pemohon dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, yaitu :

1. Nomor: 322226 tanggal 26 Desember 1991 sebesar Rp 18.676.970,00,

2. Nomor: 325127 tanggal 6 Pebruari 1992 sebesar Rp 3.587.406,00,

3. Nomor: 324900 tanggal 4 Pebruari 1992 sebesar Rp 1.436.797,00,

4. Nomor: 325809 tanggal 15 Pebruari 1992 sebesar Rp 9.018.384,00,

5. Nomor: 301282 tanggal 18 April 1992 sebesar Rp 2.793.297,00,

6. Nomor: 2197 tanggal 7 Mei 1992 sebesar Rp 4.681.573,00.

bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan dimaksud, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Harga Pokok/Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai sebesar Rp 40.194.427,00 sudah benar sehingga tetap dipertahankan.

2.

Koreksi Positif Bea Masuk sebesar Rp74.497.920,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi tersebut dilakukan karena enam lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai sebesar Rp 40.194.427,00 tersebut tidak ditemukan pada Pemohon dan juga tidak ditemukan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing.

Koreksi sebesar Rp 74.497.920,00 tersebut berasal dari selisih antara Bea Masuk yang dicatat Pemohon dengan Bea Masuk yang disetorkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, koreksi tersebut berkaitan dengan kasus pemalsuan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai dan Surat Setoran Pajak/Surat Setoran Bea dan Cukai yang dilakukan oleh PT MAU.

Pengurusan barang-barang impor di pelabuhan oleh Pemohon diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu PT MAU, NPWP: 1.399.635.0-042, alamat: Jl. Boulevard Raya WB II/14, Jakarta, yang pekerjaannya meliputi pembuatan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai dan penyetoran uang (Bea Masuk, Pajak Penghasilan impor dan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penjualan Barang Mewah) ke bank.

Pemohon membayar semua tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan surat tagihan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran/penyetoran, namun berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata untuk barang impor yang sama, terdapat Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai dan bukti penyetoran (Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bea dan Cukai) yang ganda dengan nilai berbeda.

Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai dan Surat Setoran Pajak/Surat Setoran Bea dan Cukai yang ada pada Pemohon dan telah dikreditkan atau dimintakan restitusinya, nilainya lebih besar daripada Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dan Surat Setoran Pajak/ Surat Setoran Bea dan Cukai yang telah disetor ke Kas Negara.

Kasus tersebut terjadi atas barang impor yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, khususnya atas impor yang penyetoran pajak/ bea masuknya dilakukan oleh PT MAU.

Berdasarkan konfirmasi Pemeriksa kepada Bank Dagang Negara Soekarno-Hatta dan Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, serta pengecekan langsung beberapa bukti setor (Surat Setoran Pajak) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, diperoleh hasil sebagai berikut :

-

Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang benar adalah Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang arsipnya ada di Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai tersebut sama dengan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, nilai Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai dimaksud lebih kecil dibandingkan nilai Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang ada pada Pemohon.

-

Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang benar adalah Surat Setoran Pajak yang diterima oleh Bank Dagang Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara serta bukti Surat Setoran Pajak yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, nilai Surat Setoran Pajak dimaksud sama dengan nilai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang tercantum pada Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang ada pada Bea dan Cukai, dan lebih kecil dibandingkan dengan nilai Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dimintakan restitusi/ dikreditkan oleh Pemohon.

-

Nilai Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan dan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penjualan Barang Mewah yang benar belum dapat diketahui secara pasti karena bukti penyetoran ke Bank Dagang Negara atau yang telah disetorkan ke Kas Negara belum diperoleh.

Bea Masuk palsu sebesar Rp 74.497.920,00 merupakan selisih antara Bea Masuk yang dibukukan Pemohon dan Bea Masuk yang disetor ke Kas Negara.

Bea Masuk yang tidak disetor ke Kas Negara walaupun telah dibayar oleh Pemohon kepada pihak lain, tidak dapat disebut sebagai Bea Masuk, oleh karenanya tidak dapat dimasukkan ke dalam Harga Pokok Penjualan.

Terbanding dalam persidangan menunjukkan bukti berupa dua jenis Bea Masuk yang identitas Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai dan nomornya sama, namun jumlah yang dibayarkan berbeda.

Menurut Pemohon

:

Pemohon membayar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai kepada PT MAU sebagai perusahaan EMKL atau freight forwarder yang menguruskan barang-barang Pemohon, dan Pemohon menerima Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bea dan Cukai yang telah dicap dan ditandatangani bank dari PT MAU, Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bea dan Cukai tersebut menjadi dasar pencatatan Pemohon.

Pemohon telah meminta pertanggungjawaban PT MAU atas selisih antara setoran kepada Kas Negara dan bukti setoran yang diserahkan kepada Pemohon, yang disebabkan oleh pemalsuan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai dan bukti setoran oleh PT MAU, namun PT MAU sudah tidak dapat ditemukan.

Pemohon dalam persidangan menyampaikan sebagian bukti-bukti pembayaran Pemohon kepada PT MAU untuk dijadikan sampel.

Pemohon dapat menerima koreksi Pemeriksa apabila alasan koreksi tersebut adalah karena Pemohon tidak dapat memberikan bukti Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai, sedangkan yang tidak dapat Pemohon terima adalah bukti Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang Pemohon berikan ternyata berbeda dengan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai yang ada di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sehingga bukti milik Pemohon tidak dapat diakui.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, berupa invoice dan bukti pembayaran kepada PT MAU, diketahui bahwa Pemohon benar-benar telah melakukan pembayaran yang meliputi pembuatan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai dan penyetoran uang (Bea Masuk, Pajak Penghasilan impor dan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penjualan Barang Mewah) ke bank, kepada PT MAU sebagai perusahaan EMKL yang menguruskan barang-barang impor Pemohon.

Meskipun Bea Masuk sebesar Rp 74.497.920,00 tidak disetorkan kepada Kas Negara sehingga tidak dapat dikatakan sebagai Bea Masuk, dengan berazaskan kebenaran material, Majelis berkesimpulan bahwa jumlah tersebut tetap merupakan komponen pembelian dan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak selama tidak terdapat hubungan istimewa antara Pemohon dan PT MAU.

Pembayaran yang tidak diperkenankan untuk diakui adalah atas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak disetorkan kepada Kas Negara dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Terbanding telah melakukan koreksi positif atas kredit pajak berupa Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 7.459.521,00 dengan dasar penghitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai bukti pembayaran yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Terbanding atas Bea Masuk sebesar Rp 74.497.920,00 tidak dapat dipertahankan.

3.

Koreksi Negatif atas Bea Masuk Tambahan sebesar Rp121.454,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi negatif tersebut berasal dari penghitungan kembali yang dilakukan Pemeriksa dan Pemeriksa dalam persidangan telah menyampaikan rekapitulasi Bea Masuk Tambahan yang merupakan hasil perhitungan Pemeriksa.

Menurut Pemohon

:

Pemohon dalam persidangan mengemukakan bahwa koreksi tersebut tidak lagi disengketakan oleh Pemohon.

Pendapat Majelis

:

Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi negatif Terbanding atas Bea Masuk Tambahan sebesar Rp 121.454,00 tetap dipertahankan.

4.

Koreksi Positif atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp4.535.622,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi positif tersebut berasal dari penghitungan kembali yang dilakukan Pemeriksa dan Pemeriksa dalam persidangan telah menyampaikan rekapitulasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang merupakan hasil perhitungan Pemeriksa.

Menurut Pemohon

:

Pemohon dalam persidangan mengemukakan bahwa koreksi tersebut tidak lagi disengketakan oleh Pemohon.

Pendapat Majelis

:

Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Terbanding atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp 4.535.622,00 tetap dipertahankan.

5.

Koreksi Positif atas Handling Fee sebesar Rp76.398.654,00

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan buku Purchase Import bulan Nopember 1991 sampai dengan Oktober 1991 milik Pemohon, diperoleh besar biaya Clearing sebesar Rp 280.299.520,00 yang diakui Pemeriksa sebagai handling fee.

Selisih antara jumlah sebesar Rp516.886.779,00 yang oleh Pemeriksa dianggap sebagai handling fee menurut Pemohon, dengan handling fee menurut Pemeriksa sebesar Rp280.299.520,00, yaitu sebesar Rp 236.587.259,00, merupakan biaya yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon sehingga dikoreksi.

Menurut Pemohon

:

Pemohon tidak pernah mencatat handling fee sebagai satu perkiraan tersendiri karena handling fee sudah termasuk dalam arus barang dan sejumlah Rp 516.886.779,00 yang menurut Pemeriksa merupakan handling fee menurut Pemohon, bukan berasal dari pembukuan Pemohon, melainkan perkiraan Pemeriksa.

Pendapat Majelis

:

Meskipun Pemohon tidak menggunakan istilah handling fee, namun Majelis berkesimpulan bahwa terdapat biaya-biaya lain yang merupakan komponen pembelian dan Pemeriksa belum melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti pendukung biaya tersebut.

Pemohon dalam persidangan diminta untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung handling fee atau biaya lain yang merupakan komponen pembelian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, yaitu berupa rincian rekapitulasi dan bukti-bukti pendukung handling fee, diperoleh handling fee sebesar Rp 337.261.774,00 sehingga Majelis berkesimpulan untuk meninjau kembali koreksi positif atas handling fee sebesar Rp 76.398.654,00.

6.

Koreksi Positif atas Pembelian Lokal sebesar Rp160.188.605,00

Menurut Terbanding

:

Pemeriksa tidak memperhitungkan pembelian lokal dalam koreksinya dengan alasan Pemohon tidak menyampaikan data pembelian lokal.

Menurut Pemohon

:

Pemohon pada waktu pemeriksaan hanya diminta untuk menyampaikan rincian pembelian impor dan tidak diminta untuk menyampaikan rincian pembelian lokal.

Pendapat Majelis

:

Oleh karena Pemeriksa belum melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti pendukung pembelian lokal, maka Pemohon dalam persidangan diminta untuk menyampaikan bukti-bukti dimaksud.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, yaitu berupa rincian rekapitulasi dan bukti-bukti pendukung pembelian tahun 1992, diperoleh pembelian lokal sebesar Rp 158.742.560,00 sehingga Majelis berkesimpulan untuk meninjau kembali koreksi positif atas pembelian lokal sebesar Rp 160.188.605,00.

7.

Koreksi Positif Biaya Royalti Rp988.937.242,00

Menurut Terbanding

:

Pemeriksa tidak memperhitungkan pembelian lokal dalam koreksinya dengan alasan Pemohon tidak menyampaikan data pembelian lokal.

Pemohon membebankan biaya royalti berdasarkan Memorandum of Private Agreement tanggal 3 Nopember 1978, yaitu 7 % dari penjualan bersih atau sebesar Rp1.384.686.111,00.

Pemeriksa tidak menyetujui tarif 7 % tersebut dengan alasan sebagai berikut:

-

Tarif royalti adalah sebesar 2% dari penjualan bersih sesuai dengan perjanjian tentang royalti tertanggal 1 Nopember 1975 yang dibuat/ disetujui antara 3M Company USA dengan PT 3M Indonesia.

-

Tarif royalti sebesar 7% adalah berdasarkan perjanjian antara 3M Company USA dengan pribadi-pribadi Pemegang Saham PT 3M Indonesia, yaitu PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo, sehubungan dengan pinjaman tanpa bunga dan tanpa batas waktu antara 3M Company USA dengan PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo sebesar US $ 350,000.00 yang tidak ada kaitannya dengan PT 3M Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut, besar royalti oleh Pemeriksa dihitung berdasarkan perjanjian tertanggal 1 Nopember 1975, yaitu 2 % dari penjualan bersih atau sebesar Rp 395.748.869,00, sedangkan selisihnya sebesar 5 % dari penjualan bersih atau Rp 988.937.242,00 merupakan dividen yang menurut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Ada dua alasan koreksi atas biaya royalti, yang pertama adalah yang menandatangani perjanjian bukan Direksi perusahaan Pemohon, yang kedua adalah kenaikan tarif royalti yang berkaitan dengan pinjaman Pemegang Saham.

Berdasarkan catatan dari Pemeriksa, terdapat satu klausul dalam Akte Pendirian Pemohon tanggal 21 Oktober 1975, yaitu pada Pasal 11, yang menyebutkan bahwa kewenangan Direksi mewakili perseroan dibatasi dalam hal melakukan peminjaman atau meminjamkan uang yang melebihi jumlah Rp 100.000.000,00.

Apabila Direksi melakukan peminjaman atau meminjamkan uang lebih dari Rp100.000.000,00, maka Direksi harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua orang Komisaris.

Private Agreement tanggal 3 Nopember 1978 dibuat antara 3M Company USA dengan PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo atas royalti penggunaan merk dan bantuan teknik sebesar 7 % dari penjualan bersih.

Perjanjian tersebut dibuat sehubungan adanya pinjaman tanpa bunga dan tanpa batas waktu sebesar US $ 350,000.00 antara 3M Company USA dengan PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo.

Berdasarkan catatan Pemeriksa, apabila 3M Company USA menyetujui untuk merubah (konversi) pinjaman menjadi modal dengan maksud meningkatkan modal rekanan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Izin Investasi Luar Negeri, maka dengan demikian investasi rekanan (PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo) menjadi sama posisinya dengan modal 3M Company USA.

Pada tahun 1994, posisi modal rekanan sudah sama dengan modal 3M Company USA, yaitu 49 % dengan rincian sebagai berikut:

 

Menurut Pemohon

US $

1,960,000.00

=

49

 

 

 

 

 

Modal Rekanan

 

 

 

 

- PT Indonesian Marine Corp

US $

1,176,000.00

 

 

- Soedarpo Sastrosatomo

US $

784,000.00

 

 

 

US $

1,960,000.00

=

49

 

 

 

 

 

- Karyawan PT 3M Indonesia

US $

80,000.00

=

2

 

 

 

 

 

 

Apabila pinjaman tersebut sudah diubah menjadi modal PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo, maka dividen yang diterima akan diberikan/dibayarkan kepada 3M Company USA sebagai pembayaran pinjaman dan apabila pinjaman tersebut sudah lunas, dividen tersebut baru dibayarkan secara langsung kepada rekanan (PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo).

 

Dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Pemeriksaan Pajak maupun berdasarkan keterangan Pemeriksa tidak pernah disebutkan adanya perjanjian tanggal 30 Juni 1975.

Apabila perjanjian tanggal 1 Nopember 1975 tidak berlaku, maka seharusnya perjanjian tersebut tidak menjadi acuan dalam perjanjian tanggal 3 Nopember 1978.

Dalam perjanjian tanggal 3 Nopember 1978 disebutkan tentang diteruskannya perjanjian tanggal 1 Nopember 1975 menjadi sebesar 7 % sehingga perjanjian tanggal 3 Nopember 1978 memiliki keterkaitan dengan perjanjian tanggal 1 Nopember 1975.

Menurut Pemohon

:

Koreksi positif atas royalti dilakukan Pemeriksa karena Pemeriksa salah menterjemahkan perjanjian antara Pemohon dan 3M Company USA, Terbanding dalam menginterpretasikan perjanjian seharusnya tidak hanya membaca sepotong ayat yang dapat menimbulkan kesalahan penafsiran, melainkan harus secara keseluruhan.

Pemohon tidak pernah melakukan pembayaran royalti sebesar 2 % dari penjualan bersih karena sejak perjanjian pertama kali, royalti yang harus Pemohon bayarkan adalah sebesar 5 % dari penjualan bersih yang kemudian meningkat menjadi 7 % dari penjualan bersih.

Dalam Pasal 7 ayat (1) perjanjian tanggal 1 Nopember 1975, disebutkan mengenai persetujuan pembayaran 2 % dari penjualan bersih, dan dalam ayat (2) disebutkan mengenai persetujuan pembayaran sebesar biaya aktual dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan penyediaan jasa.

Technical Information, Technical Assistance, Service Information and Trademark License Agreement tanggal 1 Nopember 1975 tidak berlaku secara efektif karena tidak disetujui oleh Pemerintah Indonesia dengan alasan dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban Pemohon untuk membayar assistance fee sebesar biaya aktual, dengan demikian secara otomatis tetap berlaku perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian tanggal 30 Juni 1975 yang menyebutkan besar license fee dan assistance fee 7 % dari penjualan bersih.

Memorandum of Private Agreement tanggal 3 Nopember 1978 merupakan perjanjian yang menguatkan Memorandum of Private Agreement tanggal 30 Juni 1975 yang menyebutkan pembayaran license fee dan assistance fee 7 % dari penjualan bersih tanpa perincian 2 % dari penjualan bersih ditambah actual expenses.

Pembayaran 7 % dari penjualan bersih dari Pemohon kepada M Company tidak memiliki kaitan dengan hutang piutang karena perjanjian tersebut hanya menguatkan perjanjian sebelumnya.

Latar belakang pinjaman oleh Pemegang Saham Pemohon adalah adanya ketentuan Penanaman Modal Asing yang tidak boleh 100 % dimiliki investor asing, sedangkan PT IM Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo tidak memiliki cukup modal sehingga diberi pinjaman oleh M Company, USA.

Terbanding tidak mengakui Memorandum of Private Agreement tanggal 3 Nopember 1978 karena yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Pemegang Saham, sedangkan pada kenyataannya semua perjanjian ditandatangani oleh Pemegang Saham kecuali Technical Information, Technical Assistance, Service Information and Trademark License Agreement tanggal 1 Nopember 1975 yang tidak disetujui oleh Pemerintah Indonesia.

Untuk Masa Pajak Nopember sampai dengan Desember 1992, Tahun Pajak 1993 dan 1994, atas perusahaan Pemohon dilakukan pemeriksaan, namun Pemeriksa mengakui dan menilai wajar biaya royalti sebesar 7 % dari penjualan bersih.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti yang ada dalam berkas banding maupun yang disampaikan Pemohon, berkaitan dengan alasan koreksi Terbanding yang pertama, yaitu penandatangan perjanjian bukan Direksi perusahaan, melainkan Pemegang Saham, dikemukakan hal-hal sebagai berikut ini.

Berdasarkan Pasal 10 Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H. Nomor: 19 tanggal 21 Oktober 1975, disebutkan bahwa para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dengan suara terbanyak oleh rapat umum para pemegang saham, dengan mayoritas suara sekurang-kurangnya sejumlah 55 % dari jumlah saham yang telah ditempatkan, untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan, dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sedang terhadap para anggota Direksi dapat pula diberhentikan dengan tidak memakai pemberhentian sementara terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan kententuan tersebut, Pemegang Saham mayoritas memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada Dewan Komisaris maupun Direksi.

Berdasarkan Pasal 4 Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H. Nomor: 19 tanggal 21 Oktober 1975, yaitu Akte Pendirian Pemohon, disebutkan bahwa modal dasar perseroan sebesar Rp 415.000.000,00 yang terbagi atas 8.300 saham telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pendiri dengan rincian sebagai berikut:

-

3M Company USA sejumlah 4.150 saham (50% saham) atau seharga Rp207.500.000,00,

-

PT Indonesian Marine Corporation Limited sejumlah 2.490 saham (30% saham) atau seharga Rp124.500.000,

 

 

-

Soedarpo Sastrosatomo sejumlah 1.660 saham (20% saham) atau seharga Rp83.000.000.

 

 

 

 

 

Penandatangan Memorandum of Private Agreement tanggal 3 Nopember 1978 terdiri dari sebagai berikut:

 

 

-

G. L. Hegg, mewakili 3M Company USA yang menguasai 50% saham Pemohon,

 

 

-

Dipl. Ing. Wisnoentoro Martokoesoemo, mewakili PT Indonesian Marine Corporation Limited yang menguasari 30 % saham Pemohon,

 

 

-

Soedarpo Sastrosatomo yang menguasai 20% saham Pemohon.

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa pihak-pihak tersebut di atas memiliki kapasitas dan wewenang untuk mewakili perseroan dan menandatangani perjanjian, sehingga alasan koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa penandatangan perjanjian bukan Direksi perusahaan, tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat dipertahankan.

 

Berkaitan dengan alasan koreksi Terbanding yang kedua, yaitu kenaikan tarif royalti yang berkaitan dengan pinjaman Pemegang Saham, dikemukakan hal-hal sebagai berikut ini.

 

Berdasarkan Memorandum of Joint Venture Agreement tanggal 18 Desember 1973 antara 3M Company USA dengan PT Indonesian Marine dan Soedarpo Sastrosatomo, antara lain dinyatakan bahwa:

 

 

-

Both Investors and 3M shall expend reasonable efforts to assist each other, as the case may be, in obtaining adequate financing to support the subscription to additional shares of PT 3M Indonesia.

 

 

-

3M and Investors hereby agree that 3M shall deliver to PT 3M Indonesia the patent and technical service information as is necessary to effectively conduct the business. 3M and Investors agree that PT 3M Indonesia shall pay a royalti to 3M, subject to government approval, of five percent (5 %) of net sales for patents, trademarks and technical services.

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Memorandum of Private Agreement tanggal 30 Juni 1975 antara 3M Company USA dengan PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo, antara lain dinyatakan bahwa:

 

 

-

In consideration of the administrative and managerial assistance to be offered PT 3M Indonesia by 3M International staff personnel, 3M and Partners agree that PT 3M Indonesia shall receive such assistance pursuant to the terms of a Managerial Assistance Agreement to be executed between 3M and PT 3M Indonesia and, for such service, PT 3M Indonesia shall pay 3M a fee of two percent (2 %) of the net sales during the first five years of operations of PT 3M Indonesia.

 

 

-

In the event that the appropriate Government authorities do not approve the technical service fee presently contemplated by 3M and Partners (as sert forth in Article IV of the Joint Venture Agreement) then 3M and Partners agree that the management assistance fee mentioned herein shall be adjusted upward and prolonged in time, if necessary so as to guarantee a combined aggregate payment to 3M of seven percent (7 %) of the net sales during the first five years operation of PT 3M Indonesia and five percent (5 %) thereafter.

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Technical Information, Technical Assistance, Service Information and Trademark License Agreement tanggal 1 Nopember 1975 antara 3M Company USA dan PT 3M Indonesia, pada Article VII dinyatakan bahwa:

 

 

1.

In consideration of the licenses and rights granted under Articles II and III, Licensee agrees to pay to Licensor a sum equal to 2 % of net sales value.

 

 

2.

In consideration of the information transmitted and assistance rendered by Licensor to Licensee under Articles IV and V herein, Licensee agrees to pay to Licensor an amount reasonably calculated to reimburse Licensor any and all actual and indirect expenses related to the providing of these services.

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Memorandum of Private Agreement tanggal 10 September 1976 antara 3M Company USA dengan PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo, antara lain dinyatakan bahwa:

 

 

 

 

 

 

-

The parties hereto agree that the payments to be made to 3M under Article VII of the Technical Agreement shall, to the extent reasonably possible with the combined efforts of the parties hereto, equal in the aggregate seven percent (7 %) of the Net Sales Value (as that term is defined in the subject Technical Agreement) of 3M Indonesia until July 31, 1981, and five percent (5 %) thereafter.

 

 

 

 

 

 

-

In particular, it shall be the intent of the parties hereto that payments under Paragraph 2 of Article VII of the Technical Agreement shall equal five percent (5 %) of the Net Sales Value until July 31, 1981, and three percent (3 %) thereafter.

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Memorandum of Private Agreement tanggal 3 Nopember 1978 antara 3M Company USA dengan PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo, antara lain dinyatakan bahwa:

 

 

-

In lieu of the additional capital subsciption of the Partners as envisioned in the Foreign Investment Approval Form B pertaining to 3M Indonesia, 3M shall advance to 3M Indonesia the sum of United States Dollars Three Hundred Fifty Thousand (US $ 350,000.00). This advance shall be of indefinite term and shall not bear interest.

 

 

-

In the event that it is advisable in the opinion of 3M that the advance be converted to equity in 3M Indonesia held by the Partners, then 3M shall agree that its advance may be converted to equity of Partners. The advance shall be converted for the sole purpose of increasing Partners’ equity as per the requirements of the Foreign Investment Approval Form B and thereby bringing Partners’ investment to an equivalent position with 3M. This advance made by 3M for the benefit of Partners shall be interest-free and there shall be no stated obligation on the part of Partners to repay such sums to 3M within any stated time period.

 

 

-

In the event that the advance of US $ 350,000.00 is converted to Partners’ equity in 3M Indonesia, then dividends received with respect to Partners’ stock of 3M Indonesia shall be directed to 3M and used solely to repay the advance of 3M. The incremental equity would then commence to pay dividends directly to Partners only when and in the propotion that 3M has been repaid its advance to Partners, as of the next sueseeding dividends payment date immediately after the repayment to 3M. Upon complete repayment of the 3M advance, dividends would then be paid in the normal course with respect to all of the outstanding capital stock of 3M Indonesia.

 

 

-

Partners hereby expressly agree that, in recognition of the undertaking of 3M under Paragraph 1 above, and if the advance is converted to equity of Partners, they shall, at 3M’s election and upon written notife to Partners, as soon as reasonably possible transfer, assign, convey and deliver to 3M the allocable number of shares of 3M Indonesia purchased by the advance above granted to Partners, (thereby returning ther ownership ration to 85 % - 3M and 15 % - Partners), in the event that such ownership by 3M becomes permissible under regulations or administrative practices of appropriate Indonesian governmental agencies.

 

 

-

Further in consideration of the undertaking of 3M under Paragraph 1 above, and notwithstanding Paragraph 3 of the Memorandum of Private Agreement dated September 10, 1976, between these parties hereto, thea aggregate payments specified in Article VII of the Technical Information, Technical Assistance, Service Information and Trademark License Agreement dated November 1, 1975, shall continue at the rate of seven percent (7 %) for such period of time as the advance of 3M made available under Paragraph 1 and 2 hereunder remains outstanding and until paid in full and shall not be diminished as of July 31, 1981. When the advance made available under Paragraph 1 and 2 has been repaid if full, the level payments shall be reevaluated, but in no event to fall lower then the level agreed to in the Private Agreement dated September 10, 1976, with respect to payments after July 31, 1981 (total of 5 %).

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Memorandum of Private Agreement tanggal 30 April 1984 antara 3M Company USA dengan PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo, antara lain dinyatakan bahwa:

 

 

-

Pursuant to a Memorandum of Private Agreement among the parties hereto dated November 3, 1978, 3M advanced on behalf of tht Partners Three Hundred Fifty Thousand United States Dollars (US $ 350,000.00) (hereinafter referred to as the “First Advance”). 3M hereby agrees to advance on behalf of the Partners an additional One Million Five Hundred Thousand United States Dollars (US $ 1,500,000.00) (hereinafter referred to as the “Second Advance”). Both advance are of indefinite term and shall not bear interest.

 

 

-

The proceeds of the First Advance were and the proceeds of the Second Advance shall be paid by 3M directly to PT 3M Indonesia on behalf of the Partners to increase the Partners’ contribution to the capital of PT 3M Indonesia.

 

 

-

The First Advance and the Second Advance will be returned to 3M by the Partners assigning to 3M their right to receive dividends on all of their shares of the capital stock of PT 3M Indonesia until both the First Advance and the Second Advance are returned in full. The First Advance and the Second Advance will be returned to 3M only out of dividends when and as dividends are paid by PT 3M Indonesia. There is no personal or corporate obligation of the Partners to repay the First Advance or the Second Advance if dividends are not paid or are inadequate. Dividends paid in Rupiah will be converted to United States Dollars at the exchange rate set by the Central Bank of Indonesia for the day the dividend is paid. Only the net amount of dividends actually received by 3M on the stock owned by the Partners (after deduction of any Indonesian withholding taxes or other charges withhold as required by the laws and regulations of Indonesia) will be applied toward reducing the amount due.

 

 

-

The aggregate payments specified in Article VII of the Technical Information, Technical Assistance, Service Information and Trademark License dated November 1, 1975, shall continue at the rate of seven percent (7 %) until both the First Advance and the Second Advance are paid in full. When the First Advance and the Second Advance have been repaid in full, the level of payments shall be reevaluated, but in no event will the level of payments fall lower than five percent (5 %).

 

 

-

Partners hereby expressly agree that they shall, at 3M’s election and upon written notice to Partners, transfer, assign, convey and deliver to 3M a number of shares of PT 3M Indonesia to result in an ownership ratio of eighty-five percent (85 %) 3M and fifteen percent (15 %) Partners (or eighty-four percent (84 %) 3M, fourteen percent (14 %) Partners and two percent (2 %) Yayasan in the event this transfer occurs after formation of the Yayasan) in the event that such ownership by 3M becomes permissible under regulations or administrative practices of appropriate Indonesian governmental agencies.

 

 

-

The parties agree that the Memorandum of Private Agreement dated September 10, 1976, and the Memorandum of Private Agreement dated November 3, 1978, have been completely replaced by provisions of this Agreement and, therefore, are of no further force or effect as of the date of this Agreement.

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Akte Notaris Mohamad Ali Nomor: 31 tanggal 28 Oktober 1986 tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham PT 3M Indonesia, modal dasar perseroan sejumlah Rp 1.660.000.000,00 (US $ 4,000,000.00), terdiri dari 40.000 saham, seluruhnya telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh oleh:

 

 

-

3M Company USA sejumlah 19.600 saham atau seharga Rp 813.400.000,00 (US $ 1,960,000.00).

 

 

-

PT Indonesian Marine Corporation Limited sejumlah 11.760 saham atau seharga Rp 488.040.000,00 (US $ 1,176,000.00).

 

 

-

Soedarpo Sastrosatomo sejumlah 7.840 saham atau seharga Rp 325.360.000,00 (US $ 784,000.00).

 

 

-

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT 3M Indonesia dan Keluarga sejumlah 800 saham atau seharga Rp 33.200.000,00 (US $ 80,000.00).

 

 

 

 

 

 

Pembayaran royalti dilakukan dari Pemohon kepada 3M Company USA yang merupakan Pemegang Saham dan mengusai 49 % saham Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, antara Pemohon dan 3M Company USA terdapat hubungan istimewa.

 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak tidak diperbolehkan dikurangkan pembayaran yang melebihi kewajaran sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham, atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

 

Oleh karenanya harus dilakukan penilaian kewajaran atas pembayaran royalti dari Pemohon kepada 3M Company USA.

 

Berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, tarif royalti yang berlaku pada tahun 1992 adalah sebesar 7 % dari penjualan bersih atau kurang dari 7 % namun tidak kurang dari 5 % dari penjualan bersih apabila “the First Advance” sebesar US $ 350,000.00 dan “the Second Advance” sebesar US $ 1,500,000.00 dari 3M Company USA kepada PT Indonesian Marine Corporation Limited dan Soedarpo Sastrosatomo yang digunakan untuk meningkatkan kontribusi rekanan atas modal Pemohon telah dibayar kembali.

 

Dengan demikian terdapat selisih pembayaran royalti sebesar 2 % (7 % - 5 %) penjualan bersih yang memiliki kaitan dengan pemberian pinjaman dari 3M Company USA kepada rekanan Pemegang Saham dan tidak memiliki kaitan dengan jasa yang diberikan 3M Company kepada Pemohon atau melebihi tingkat kewajaran sebagai imbalan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, pembayaran tersebut tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis bekesimpulan untuk meninjau kembali koreksi positif atas biaya royalti sebesar Rp 988.937.242,00 menjadi sebagai berikut:

 

Menurut Pemohon

Rp

1.384.686.111,00

Hasil Pemeriksaan dalam Persidangan: Rp 1.384.686.111,00 x 5/7

Rp

989.061.508,00

Koreksi Positif

Rp

395.624.603,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Koreksi Positif Penghapusan Persediaan Rp189.144.660,00

 

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan hasil penelitian atas bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding, koreksi positif atas penghapusan persediaan tersebut berasal dari penghapusan persediaan sebesar Rp 189.144.660,00 yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat diyakini kebenarannya.

Bukti tertulis yang disampaikan Pemohon kepada Pemeriksa hanya berupa:

-

Surat tertanggal 27 Agustus 1992 dari Garry Tisnantono (Marketing Manager) kepada Lina Wijaya (Accounting Manager) yang isinya tentang rincian bahan yang akan dihapuskan.

-

Surat tertanggal 23 Oktober 1992 dari Manager Logistik kepada General Manager (Direktur PT 3M Indonesia) yang antara lain mengemukakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1992 jam 16.00 telah dilakukan pembakaran bahan yang bertempat di belakang pabrik.

Bukti-bukti tertulis lainnya seperti surat permohonan penghapusan dan/ atau surat persetujuan penghapusan dari pihak internal yang berwenang dan/ atau dokumentasi foto dan/ atau kesaksian pihak ketiga dengan menandatangani berita acara pemusnahan dan sebagainya tidak ada.

Koreksi dilakukan karena hanya terdapat bukti internal dan tidak terdapat bukti eksternal, selain itu berdasarkan Uraian Pemandangan Keberatan, Pemohon tidak mengajukan permohonan pemusnahan barang persediaan, tidak menghadirkan saksi-saksi serta tidak membuat Berita Acara pemusnahan.

Atas bukti-bukti eksternal yang disampaikan Pemohon dalam persidangan, Terbanding menyerahkan kepada Majelis untuk memutuskan apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

Menurut Pemohon

:

Persediaan yang dimusnahkan terdiri dari barang-barang yang telah jatuh tempo/ kadaluwarsa atau barang-barang yang dikembalikan oleh customer yang menurut bagian quality control, marketing dan keuangan, barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi sehingga harus dibakar/dimusnahkan.

Pemusnahan persediaan secara rutin dilakukan setiap tahun dan pada tahun 1992, bukti-bukti yang ada hanya berupa surat-menyurat antar departemen atau bukti internal, selain itu Pemohon tidak mengundang pihak luar seperti Kepolisian, namun pada tahun-tahun berikutnya Pemohon selalu menghadirkan pihak Kepolisian.

Pemohon tidak mengetahui bahwa proses pemusnahan persediaan memerlukan bukti eksternal dan oleh karena pemeriksaan pajak selesai pada tahun 1994, maka sejak itu proses pemusnahan persediaan yang dilakukan Pemohon selalu didukung dengan bukti eksternal.

Pemohon dalam persidangan menyampaikan data tambahan berupa bukti eksternal pemusnahan persediaan yang dilakukan setelah tahun 1992 dengan rincian sebagai berikut:

 

Tanggal

Jumlah

- 27 Mei 1995

Rp

51.786.305,00

- 10 Nopember 1995

Rp

68.152.066,00

- 25 Mei 1996

Rp

163.386.186,00

- 24 Oktober 1996

Rp

88.258.290,00

- 30 Maret 1999

Rp

351.876.499,00

Jumlah

Rp

723.459.346,00

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, yaitu berupa bukti eksternal pemusnahan persediaan pada tanggal 27 Mei 1995, 10 Nopember 1995, 25 Mei 1996, 24 Oktober 1996 dan 30 Maret 1999, terdiri dari Berita Acara Pemusnahan Persediaan yang ditandatangani saksi dan pihak Kepolisian serta lampiran barang-barang persediaan yang dimusnahkan, disimpulkan bahwa Pemohon secara rutin melakukan pemusnahan persediaan atas barang-barang yang telah jatuh tempo/kadaluwarsa atau tidak dapat digunakan lagi sehingga harus dibakar/ dimusnahkan.

Majelis dapat menerima alasan Pemohon atas tidak tersedianya bukti-bukti eksternal dalam proses pemusnahan persediaan tahun 1992 yang dikarenakan ketidaktahuan Pemohon, dan dengan berazaskan kebenaran material serta berdasarkan bukti-bukti internal, Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon pada tahun 1992 benar-benar melakukan pemusnahan persediaan.

Oleh karenanya koreksi positif Terbanding atas Penghapusan Persediaan sebesar Rp189.144.660,00 tidak dapat dipertahankan.

9.

Koreksi Positif Biaya Penyusutan Rp21.700.000,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi yang disengketakan oleh Pemohon adalah koreksi positif atas biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp 21.700.000,00 sehingga selisih koreksi sebesar Rp 36.573.813,00 dapat diterima oleh Pemohon.

Koreksi tersebut dilakukan atas biaya penyusutan kendaraan perusahaan yang dibawa pulang oleh karyawan sehingga berdasarkan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1821/PJ.21/1985 tanggal 7 Oktober 1985, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Koreksi dilakukan karena Pemohon tidak dapat memberikan bukti bahwa penyusutan dilakukan atas kendaraan dinas yang hanya digunakan pada saat jam kerja dan tidak dibawa pulang karyawan.

Menurut Pemohon

:

Koreksi positif yang dilakukan Pemeriksa atas biaya penyusutan kendaraan sedan yang digunakan oleh Direksi dapat diterima Pemohon, sedangkan koreksi positif atas biaya penyusutan dua kendaraan Kijang tidak dapat Pemohon setujui.

Kendaraan Kijang dengan Nomor: B 1514 TZ dan Nomor: B 7391 MV merupakan kendaraan dinas yang dipool di areal parkir gedung Wisma Bank Dharmala dan STNK kendaraan tersebut adalah atas nama perusahaan.

Pendapat Majelis

:

Pemohon dalam persidangan telah diminta untuk menyampaikan bukti-bukti bahwa kendaraan Kijang yang disusutkan merupakan kendaraan yang dimiliki dan digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan pada tahun 1992, namun Pemohon tidak dapat menyampaikannya karena bukti-bukti dimaksud sudah tidak dapat ditemukan.

Oleh karenanya Pemohon diperkenankan untuk menunjukkan bukti-bukti atas kendaraan yang dimiliki dan digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan setelah tahun 1992 dan Pemohon menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

-

Fotokopi Surat Keterangan Building Manager PT Wisma Dharmala Realty (pengelola gedung Wisma Bank Dharmala) Nomor: 12/WDR/PRO/SK/XI/93 tanggal 22 Nopember 1993 tentang parkir kendaraan operasional.

-

Buku dan formulir izin keluar kendaraan operasional tahun 1995.

Dalam Surat Keterangan Nomor: 12/WDR/PRO/SK/XI/93 tanggal 22 Nopember 1993 diterangkan bahwa Pemohon pernah menitipkan mobil perusahaan (mobil Kijang Nomor: B 1514 TZ dan Nomor: B 7391 MV) di areal parkir gedung Wisma Bank Dharmala.

Berdasarkan buku dan formulir izin keluar kendaraan operasional diketahui bahwa kendaraan dinas Pemohon digunakan saat jam kerja dan tidak dibawa pulang oleh karyawan.

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa kendaraan Kijang yang disusutkan benar-benar dimiliki dan digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan sehingga atas biaya penyusutan kendaraan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Dengan demikian koreksi positif Terbanding atas biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp 21.700.000,00 tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2604 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :