Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01371/PP/M.III/15/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01371/PP/M.III/15/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1999

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi atas Beban Selisih Kurs

2. Koreksi atas Biaya Bunga

1. Koreksi atas Beban Selisih Kurs

Menurut Terbanding

:

Koreksi tersebut dilakukan karena sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-46/PJ.4.2/1998 tanggal 31 Desember 1998, maka Pemohon seharusnya membebankan kerugian akibat selisih kurs tersebut pada tahun yang bersangkutan yaitu tahun 1998 bukan ditahun 1999.

Terbanding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa kerugian selisih kurs tersebut terjadi bukan akibat krisis moneter sehingga sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-46/PJ.4.2/1998 tanggal 31 Desember 1998 kerugian selisih kurs tersebut harus diakui pada saat terjadinya krugian selisih kurs tersebut (tahun 1998).

Koreksi atas beban selisih kurs tersebut telah disetujui oleh Pemohon pada saat penandatanganan Berita Acara Closing Conference pada tanggal 27 April 2001.

Menurut Pemohon

:

Pemohon menolak koreksi Terbanding atas beban selisih kurs karena beban tersebut merupakan beban kerugian selisih kurs tahun 1998.

Kuasa Pemohon yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa pada saat closing mulanya Pemohon tidak setuju dengan koreksi tersebut namun Pemeriksa menetapkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-46/PJ.42/1998 mengenai pembebanan rugi selisih kurs pada tahun bersangkutan (1998), Pemohon harus membebankan kerugian tersebut pada tahun 1998, sehingga Pemeriksa tetap melakukan koreksi dan memberikan saran agar Pemohon melakukan pembetulan SPT tahun 1998.

Atas dasar saran dari Pemeriksa tersebut Pemohon akhirnya menyetujui koreksi tersebut (sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan), dengan harapan Pemohon dapat melakukan pembetulan SPT.

Namun demikian, sebenarnya maksud dan tujuan Pemohon melakukan kapitalisasi (Deffered) atas kerugian selisih kurs tersebut adalah untuk menghindari kerugian atas hasil operasi perusahaan. Dengan kapitalisasi (Deffered) tersebut biaya kerugian selisih kurs diamortisasi selama 5 Tahun (1998 s/d 2002) maka laporan hasil usaha (Laba/Rugi) Pemohon menunjukkan posisi laba, dan tentu berdampak pada kewajiban pajak Pajak Penghasilan Badan yang telah dibayar oleh Pemohon. Sedangkan apabila dibebankan seluruhnya pada tahun yang sama maka secara otomatis Laporan hasil usaha akan rugi, dan tentunya tidak timbul kewajiban pajak terutang.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Uraian Pemandangan Keberatan Pemohon No. RIS-09.B/WPJ.08/BD.0303/2002 tanggal 17 Juli 2002 diperoleh petunjuk bahwa koreksi atas beban selisih kurs dilakukan karena sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-46/PJ.42/98 tanggal 31 Desember 1998 bahwa kerugian selisih kurs yang terjadi bukan akibat krisis moneter harus diakui pada saat terjadinya kerugian selisih kurs tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan Pemohon tahun 1998 dan 1999 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon telah melakukan amortisasi terhadap kerugian selisih kurs tahun 1998 pada tahun 1998 dan tahun 1999.

Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 597/KMK.04/1997 tanggal 21 Nopember 1997 tentang Perlakukan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs valuta asing dalam tahun 1997 menyatakan “untuk kepentingan perhitungan pajak, wajib pajak dapat membebankan seluruh kerugian selisih kurs tahun 1997 baik yang telah direalisir maupun yang belum direalisir kedalam tahun pajak 1997 atau mengalokasikan dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak tahun 1997 secara taat azas”.

Point 2 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-46/PJ.42/1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Penegasan lebih lanjut mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs valuta asing menyatakan “Untuk tahun pajak 1998 dan seterusnya demikian juga tahun pajak 1996 dan tahun-tahun pajak sebelumnya, ketentuan perpajakan yang menyangkut perlakukan Pajak Penghasilan atas selisih kurs yang disampaikan ini masih berlaku adalah :

  1. a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 yang mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan dalam hal wajib pajak memperoleh keuntungan atau menderita kerugian karena selisih kurs;

  1. b. dst…”.

Selanjutnya angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 tentang perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs menyatakan “Pasal 6 ayat (1) huruf e, kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang wajib pajak mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat azas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya”.

Berdasarkan ketentuan di atas kerugian selisih kurs yang dapat diamortisasi hanya berlaku untuk tahun 1997, sehingga kerugian atas selisih kurs tahun 1998 tersebut di atas tidak seharusnya dilakukan amortisasi oleh Pemohon kedalam tahun 1998 dan tahun 1999 melainkan harus dibebankan sekaligus ditahun 1998.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Berita Acara Closing Conference tanggal 27 April 2001 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon juga telah menyatakan setuju atas beban rugi selisih kurs tersebut dikoreksi oleh Terbanding.

Dari uraian dan kesimpulan di atas koreksi Terbanding atas beban selisih kurs sudah benar dan tetap dipertahankan.

2. Koreksi atas Biaya Bunga

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan SPT 1771 tahun 1999 dan LHP Pemeriksa diketahui bahwa :

- Biaya Bunga Bank Menurut Pemeriksa Rp 283.146.768,48

- Biaya Bunga Bank Menurut SPT Rp 283.146.768,48

- Koreksi Rp 0,00

Biaya bunga bank yang dibebankan perlu dikoreksi sebagian karena pinjaman ke Dai-Ichi Kangyo bank sebesar Rp.3.550.000.000,00 (US$ 500.000) dipinjamkan lagi sebagian biaya bunga tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang No.10 Tahun 1994.

Biaya bunga yang dibebankan diakui secara proporsional yaitu perbandingan jumlah rata-rata yang dipinjamkan dengan jumlah rata-rata pinjaman ke Dai-Ichi Kangyo Bank.

Jumlah biaya bunga bank yang dapat dibebankan adalah sebagai berikut :

- Rata-Rata Piutang Ke PT. Inti Nusa Rimbasari Rp 2.294.908.900,00

- Rata-Rata Hutang Ke Dai-Ichi Kangyo Bank Rp 3.550.000.000,00

- Jumlah Biaya Bunga Menurut SPT Rp 283.146.768,00

- Biaya Bunga Bank Yang Tidak Dapat Dibebankan Rp 183.041.137,00

- Biaya Bunga Bank Yang Dapat Dibebankan Rp 100.105.631,00

Menurut Pemohon

:

Kuasa Pemohon yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa dalam surat keputusan keberatannya Terbanding telah menambah koreksi atas biaya bunga sebesar Rp.183.041.137,00 karena Pemohon tidak mendapatkan rincian koreksi yang diterima dan ditolak oleh Terbanding sedangkan Pemohon telah meminta perincian koreksi atas hasil keberatan Pemohon, namun tidak diberi oleh Terbanding.

Karenanya didalam surat permohonan bandingnya Pemohon tidak mengajukan banding atas koreksi ini.

Kuasa Pemohon merasa keberatan jika Terbanding menambahkan koreksi atas biaya bunga ini dalam surat keputusan keberatannya karena Pemohon merasa telah kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan.

Pendapat Majelis

:

Atas koreksi–koreksi yang terdapat dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut diatas diperoleh petunjuk bahwa Terbanding telah melakukan penambahan koreksi atas biaya bunga sebesar Rp.183.041.137,00 yang sebelumya tidak pernah ada dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Tim Gabungan BPKP-DJP Kanwil VII DJP Jawa Barat No. Lap-0092/WPJ.07/TG/2001 tanggal 27 April 2001.

Atas penambahan koreksi biaya bunga tersebut di atas Terbanding telah mengeluarkan keputusan keberatan yang sebelumnya pada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita).

Akibat penambahan koreksi biaya bunga dalam surat keputusan keberatan maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan.

Seharusnya Terbanding menambahkan koreksi biaya bunga tersebut melalui sarana Pasal 15 Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jika ditemukan data baru atau data yang belum semula terungkap dan bukan melalui surat keputusan keberatan.

Dari uraian dan kesimpulan di atas tidak seharusnya Terbanding menambahkan koreksi biaya bunga didalam surat keputusan keberatannya karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas koreksi tersebut (Ultra petita) dan hal tersebut juga akan menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan.

Karenanya penambahan koreksi biaya didalam surat keputusan keberatan tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3315 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :