Senin, 14 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01737/PP/M.III/15/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01737/PP/M.III/15/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1999

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Harga Pokok Penjualan dari Biaya Lain-Lain

2. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto

1. Koreksi Harga Pokok Penjualan dari Biaya Lain-Lain

Menurut Terbanding

:

Koreksi harga pokok penjualan dari biaya lain-lain terdiri dari : koreksi biaya sewa kendaraan, koreksi biaya car running cost/rental pool, koreksi biaya konsultan, koreksi biaya entertainment, karena terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Koreksi tersebut terdiri dari pemberian kenikmatan kepada karyawan, Terbanding dalam menghitung koreksi tersebut tidak lagi memperhitungkan koreksi fiskal dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, sehingga jumlah koreksi tersebut di luar koreksi fiskal yang dilakukan Pemohon.

Menurut Pemohon

:

Atas biaya lain-lain, Pemohon sudah melakukan koreksi sendiri pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999.

Pemohon tidak dapat menerima koreksi tersebut karena setelah meneliti perhitungan Terbanding ternyata koreksi tersebut terdiri dari gabungan beberapa akun.

Meskipun perusahaan tidak mencatat hasil penjualan dalam account pendapatan lain-lain tetapi perusahaan telah mencatatnya sebagai pengurang biaya (sisi kredit pada biaya), maka Pemohon keberatan dengan koreksi Terbanding atas pendapatan lain-lain tersebut, karena kalau Terbanding membuat koreksi positif atas pendapatan lain-lain seharusnya Terbanding juga membuat koreksi negatif atas biaya profesional fee.

Pendapat Majelis

:

Koreksi Biaya Sewa Kendaraan

Berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk bahwa Pemohon telah melakukan penghitungan kembali dari koreksi sewa kendaraan, dimana 2 hari yaitu Sabtu dan Minggu dalam 7 hari merupakan hari libur, sehingga merupakan penghasilan atau kenikmatan yang diterima karyawan, menurut Majelis penghitungan yang dilakukan Pemohon atas sewa kendaraan sudah benar.

Atas bukti yang diserahkan Pemohon dalam persidangan, terdapat bukti yang cukup meyakinkan Majelis bahwa biaya sewa kendaraan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Koreksi Biaya Car Running Cost/Rental Pool

 

 

 

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti berupa rekapitulasi biaya, voucher dan ledger dalam harga pokok penjualan yang diserahkan Pemohon dalam persidangan terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa biaya car running cost/rental pool adalah biaya untuk sewa kendaraan operasional perusahaan dan sewa pool kendaraan.

 

Karenanya berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa biaya car running cost/rental pool tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

 

 

 

Koreksi Biaya Konsultan

 

 

 

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti berupa rekapitulasi biaya, voucher dan ledger yang diserahkan Pemohon dalam persidangan, terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa biaya konsultan tersebut adalah biaya-biaya untuk manufacturing uniform.

 

Karenanya berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

 

 

 

Koreksi Biaya Entertainment

 

 

 

Berdasarkan pernyataan dari Pemohon dalam persidangan yang menyatakan tidak mendapatkan bukti pendukung biaya enteertainment sehingga dapat menerima koreksi positif biaya entertainment, karenanya tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka koreksi positif biaya entertainment sudah benar dan tetap dipertahankan.

 

 

 

Koreksi Pendapatan Lain-Lain

 

 

 

Dari uraian di atas terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa pendapatan lain-lain, disebabkan karena adanya audit adjustment yang belum terposting di ledger tahun 1998 dan selanjutnya di tahun 1999 Pemohon sudah melakukan perbaikan catatan kesalahan reserve audit adjustment tersebut.

 

Setelah melihat bukti-bukti yang diserahkan Pemohon dalam persidangan, Terbanding menyatakan dapat menerimanya.

Karena pencatatan dalam account pendapatan lain-lain bukan merupakan penghasilan, maka koreksi positif penghasilan luar usaha dari pendapatan lain-lain tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto

Menurut Terbanding

:

Koreksi pengurang penghasilan bruto terdiri dari : koreksi biaya bunga yang dikapitalisasi ke dalam aktiva dalam penyelesaian, koreksi rugi selisih kurs yang berasal dari forward contract, koreksi rugi selisih kurs dn koreksi biaya lain-lain.

Pada saat pemeriksaan Terbanding melakukan tambahan koreksi positif atas jurnal reklasifikasi dengan alasan penjualan yang terjadi tahun 1999 seharusnya tetap menjadi penghasilan.

Berdasarkan surat tanggapan Terbanding yang menyampaikan alasan bahwa koreksi di atas karena adanya penghasilan lain-lain yang belum diakui pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Oleh karena itu reklasifikasi yang dilakukan Pemohon atas penjualan tahun 1999 tidak dapat diterima karena tidak ada hubungannya dengan kasus yang terjadi, seharusnya penjualan yang telah terjadi tetap harus diakui sebagai penghasilan.

Penelitian atas akun sundry income dan profesional fee, di mana Pemohon melakukan reklas yaitu melalui pengakuannya sebagai pengurang profesional expense tahun 1999, dari general ledger tersebut dapat dilihat bahwa dalam akun sundry income terdapat pengkreditan reklas dan di samping itu terdapat pendebitan sejumlah yang sama atas reklas, sehingga seharusnya akun sundry income menjadi nihil, namun atas general ledger kontra akun Pemohon tidak dapat memberikan buktinya, sehingga Terbanding tidak dapat menelusuri kebenaran atas penjurnalan dan pembukuan tersebut, karenanya Terbanding menolak keberatan Pemohon dan mempertahankan koreksinya karena atas penjualan tahun 1999 tidak berhubungan dengan putusan pengadilan dan harus tetap diakui sebagai penjualan tahun 1999.

Koreksi biaya bunga dilakukan karena adanya aktiva dalam penyelesaian yang didanai dari hutang yang seharusnya dikapitalisir ke dalam aktiva dalam penyelesaian.

Koreksi rugi selisih kurs yang berasal dari forward contract dilakukan karena adanya transaksi forward yang bukan termasuk selisih kurs yang dapat dibebankan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Koreksi rugi selisih kurs dilakukan dengan alasan terdapat selisih pembebanan rugi selisih kurs menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan buku besar.

Koreksi biaya lain-lain dilakukan dengan alasan bahwa masih terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan/dibiayakan menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Menurut Pemohon

:

Dalam aktiva dalam penyelesaian yang dimiliki perusahaan berkaitan dengan pembiayaan mesin-mesin pabrik yang masih dalam proses penyelesaian sebagaimana dikemukakan dalam surat banding, pinjaman yang diterima dipergunakan untuk membeli mesin-mesin dan untuk kebutuhan modal kerja.

Setelah mempelajari surat uraian banding untuk perhitungan Terbanding atas biaya bunga yang dikapitalisasi, Pemohon menyadari bahwa perhitungan dalam surat banding kurang tepat karena pinjaman perusahaan digunakan untuk membeli mesin pabrik dan untuk modal kerja, maka perhitungan biaya bunga yang berkaitan dengan pembelian mesin harus dikapitalisasi

Pendapat Majelis

:

Koreksi Biaya Bunga Yang Dikapitalisasi Ke Dalam Aktiva Dalam Penyelesaian

Terbanding melakukan koreksi positif biaya bunga yang dikapitalisasi ke dalam aktiva dalam penyelesaian, karena adanya aktiva dalam penyelesaian yang didanai dari hutang yang seharusnya dikapitalisir ke dalam aktiva dalam penyelesaian.

Terbanding menghitung biaya bunga yang harus dikapitalisir berdasarkan prosentase total penambahan aktiva dengan total hutang.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding diperoleh petunjuk bahwa sejak tahun 1998 terdapat penambahan aktiva dalam penyelesaian.

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding diperoleh petunjuk bahwa terdapat jumlah rata-rata pinjaman/hutang.

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999 dan tahun 1998 dan laporan auditor independen diperoleh petunjuk bahwa dalam laporan laba rugi terdapat interest expense.

Karenanya biaya bunga yang harus dikapitalisasi ke dalam aktiva dalam penyelesaian menurut Majelis adalah jumlah aktiva dalam penyelesaian dibagi jumlah hutang dikalikan total biaya bunga.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi positif biaya bunga yang dikapitalisasi ke dalam aktiva dalam penyelesaian, tidak dapat dipertahankan seluruhnya.

Koreksi Rugi Selisih Kurs yang Berasal dari Forward Contract

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Pemohon melakukan forward contract untuk melindungi pinjaman dalam valuta asing (US Dollar).

Terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa nilai contract forward setiap bulan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pinjaman/hutang dalam valuta asing, sehingga tidak terbukti bahwa transaksi tersebut adalah untuk spekulasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa penghitungan Pemohon atas rugi selisih kurs yang berasal dari forward contract sudah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dengan demikian perhitungan atas rugi selisih kurs dari Pemohon dapat diakui.

Berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa rugi selisih kurs yang berasal dari forward contract dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, karenanya koreksi positif rugi selisih kurs yang berasal dari forward contract tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

Koreksi Rugi Selisih Kurs

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas laporan hasil pemeriksaan sederhana kantor dan kertas kerja pemeriksaan diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan koreksi positif rugi selisih kurs, karena terdapat selisih pembebanan dengan ledger.

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas kertas kerja pemeriksaan diperoleh petunjuk bahwa selisih tersebut adalah merupakan penjumlahan.

Dari uraian di atas terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa penghitungan Pemohon atas rugi selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan, dengan demikian perhitungan atas rugi selisih kurs dari Pemohon dapat diakui.

Berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa rugi selisih kurs tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Koreksi Biaya Lain-Lain

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang diserahkan Pemohon dalam persidangan, terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa biaya lain-lain tersebut adalah pengeluaran untuk manufacturing uniform berupa sewa kendaraan, promosi penjualan dan meeting kegiatan usaha.

Karenanya berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa biaya lain-lain tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3050 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :