Jumat, 25 Juli 2014  

Belajar Perpajakan

Antara Pemeriksaan, Keberatan dan Banding (Bagian I)

A A A 

ANTARA PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, DAN BANDING (BAGIAN I)

oleh Prianto Budi S. (Direktur di PT Partner Utama Konsultan)

disajikan dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) IAI

pada tanggal 23 April 2007 di Graha Akuntan Jakarta

yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI

SEKILAS PEMERIKSAAN PAJAK

A. Pengantar

“Wajib Pajak bakal sering kedatangan pemeriksa pajak menyusul rencana Dirjen Pajak Darmin Nasution melipatgandakan cakupan pemeriksaan pajak (audit coverage ratio)”. Demikian tulisan kalimat pertama di surat kabar Bisnis Indonesia tertanggal 13 November 2006 yang menyajikan artikel tentang pemeriksaan seperti terlihat berikut ini.

 

Audit Pajak Dilipatgandakan

Wajib Pajak bakal lebih sering kedatangan pemeriksa pajak menyusul rencana Dirjen Pajak Darmin Nasution melipatgandakan cakupan pemeriksaan pajak (audit coverage ratio).

Selama ini, tingkat cakupan pemeriksaan hanya sekitar 1,2% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Ke depan, rasio tersebut akan ditingkatkan menjadi 5%. Namun, tidak disebutkan kapan audit coverage ratio 5% itu akan dijalankan.

"Untuk, meningkatkan audit coverage ratio dan mencapai rasio 5%, selain menambah tenaga fungsional pemeriksa juga akan ditata ulang kebijakan pemeriksaan yang lebih menekankan pada kriteria seleksi dengan lebih memperhatikan jenis industri dan tingkat risiko," ungkap Darmin.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-19/PJ./2006 tentang Penataan ulang fungsi pemeriksaan pajak yang diperoleh Bisnis akhir pekan lalu.

Dengan asumsi jumlah wajib pajak terdaftar 3,6 juta maka setiap tahunnya jumlah pemeriksaan akan digenjot menjadi 180.000 kegiatan. Selama ini, rata-rata pemeriksaan per tahun sekitar 70.000, dengan lebih dari 70% di antaranya merupakan pemeriksaan sederhana dan sisanya pemeriksaan lengkap, (lihat tabel berikut)

 

2003 2004

- Pemeriksaan lengkap 15.871 19.944

 

- Pemeriksaan sederhana 56.705 47.548

 

- Total 72.576 67.492

Dalam SE tersebut dinyatakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UP3) akan dilaksanakan sepenuhnya oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak. Dengan demikian, tenaga strutural yang selama ini juga ikut melakukan pemeriksaan pajak akan ditiadakan.

"Kantor Pelayanan Pajak [KPP] diberi waktu enam bulan untuk mengalihkan pemeriksaan yang selama ini dilakukan tenaga struktural kepada tenaga fungsional pemeriksaan."

Namun, tidak ada jaminan bahwa tambahan tenaga fungsional pemeriksa itu dapat ditempatkan di KPP dalam waktu enam bulan ke depan. Sebab seperti tertulis dalam SE itu, Dirjen Pajak baru berencana melakukan penerimaan pegawai dalam waktu dekat untuk dididik menjadi tenaga fungsional pemeriksa pajak.

"Saya khawatir akan terjadi kesenjangan, di mana tenaga struktural sudah dilarang melakukan pemeriksaan tapi tambahan tenaga fungsional belum datang. Ini akan membuat efektivitas pengawasan turun," ujar seorang kepala KPP di Jakarta kepada Bisnis, kemarin.

Darmin menjelaskan untuk meningkat kualitas pemeriksaan, akan diterbitkan pedoman pemeriksaan dan pedoman teknis pemeriksaan yang diperbarui. Selain itu, Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak juga akan mengkaji kembali mekanisme penelaahan hasil pemeriksaan yang selama ini ditangani kantor pusat.

 

B. Tujuan & Latar Belakang Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan sekarang ini masih mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 dan 123/PMK.03/2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan pajak hanya ada dua, namun faktor yang melatarbelakanginya bisa bermacam-macam. Tabel berikut ini menggambarkan pembagian faktor yang melatarbelakangi bila dikaitkan dengan tujuan pemeriksaan pajak.

 

Tujuan Pemeriksaan

Latar Belakang Pemeriksaan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP

 

  • SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  • SPT Tahunan PPh menunjukan rugi;
  • SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  • SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;
  • ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT sesuai waktu yang telah ditetapkan tidak dipenuhi

Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

  • pemberian NPWP secara jabatan;
  • penghapusan NPWP;
  • pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  • WP mengajukan keberatan;
  • Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  • pencocokan data dan atau alat keterangan;
  • penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
  • penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  • pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan di atas

Bila dilihat faktor terakhir yang melatarbelakangi pemeriksaan pajak dari setiap tujuan di atas, dimungkinkan sekali bahwa dengan alasan apa pun pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh petugas pajak. Untuk menguji kepatuhan, pemeriksa pajak dapat menggunakan dalih ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT tidak dipenuhi. Sementara itu, untuk tujuan lain, pemeriksa dapat menggunakan alasan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Skema Pemeriksaan Pajak

Secara umum, skema pemeriksaan pajak sebagaimana diatur oleh Menteri Keuangan melalui keputusan/peraturan No. 545/KMK.04/2000 dan 123/PMK.03/2006 adalah sbb:

 

Pembukuan

suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajihan, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir

Pemeriksaan

serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tuiuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-¬undangan perpajakan

Kertas Kerja Pemeriksaan

catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference)

pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak

Diskusi dgn tim pembahas

Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, bertugas untuk membahas perbedaan antara Pendapat Wajib Pajak dengan Hasil Pembahasan atas Tanggapan Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Laporan Pemeriksaan Pajak

laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan

Pengisian kuesioner pemeriksaan pajak

Kuesioner Pemeriksaan Pajak adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana pemberian pendapat atau evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan

 

D. Kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak dalam Pemeriksaan

Pembagian

Deskripsi

Kewajiban Fiskus

  • memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada WP yang diperiksa

Kewajiban Wajib Pajak

  • memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak;
  • memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  • memberikan keterangan yang diperlukan
  • Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan

 

E. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Jenis

Bentuk

Ruang lingkup

Pemeriksaan Lapangan

  • pemeriksaan lengkap
  • pemeriksaan sederhana lapangan

· suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak,

· untuk tahun berjalan dan/atau tahun‑tahun sebelumnya dan/atau

· untuk tujuan lain

· yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak

Pemeriksaan Kantor

  • pemeriksaan sederhana kantor
  • pemeriksaan dengan korespondensi

· suatu jenis pajak tertentu

· baik tahun berjalan dan/atau tahun‑tahun sebelumnya

· yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak

  • Pemeriksaan Lapangan
  • Bila ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing

 

 

F. Norma Pemeriksaan

Norma pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan wajib pajak, pemeriksa pajak, pelaksanaan pemeriksaan,

1. Norma Wajib Pajak

Hak

Kewajiban

  • Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa
  • Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan
  • Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan
  • Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku buku, catatan catatan, dan dokumen dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal surat permintaan. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan
  • Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan
  • Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya
  • Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak
  • Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui
  • Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak
  • Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

 

2. Norma Pemeriksa pajak (Fiskus)

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Kantor

· Fiskus harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan

 


· Fiskus wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada WP

· Fiskus, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil WP untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan

· Fiskus wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP

 


· Fiskus wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada WP yang akan diperiksa

· Fiskus wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada WP yang akan diperiksa

· Fiskus wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak

· Fiskus wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak

· Fiskus wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WP

· Fiskus wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan

· Fiskus wajib memberi petunjuk kepada WP mengenai penyelenggaraan pembukuan/pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan agar di tahun mendatang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

· Fiskus wajib memberi petunjuk kepada WP mengenai penyelenggaraan pembukuan/pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan agar di tahun mendatang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

· Fiskus wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari WP paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan

· Fiskus wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari WP paling lama 7 hari sejak selesai pemeriksaan

Fiskus dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan

· Fiskus dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan

 

3.Norma Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;

b. Pemeriksaan dilaksanakan

1) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak,

2) di Kantor Wajib Pajak atau

3) di Kantor lainnya atau

4) di pabrik atau

5) di tempat usaha atau

6) di tempat pekerjaan bebas atau

7) di tempat tinggal Wajib Pajak atau

8) di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;

e. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;

f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;

g. Terhadap temuan sebagai hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

h. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 7410 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :