Kamis, 19 September 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01800/PP/M.V/15/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01800/PP/M.V/15/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Harga Pembelian Impor (CIF) Berdasarkan Nilai Kurs

2. Koreksi Pembelian Tahun 1997

3. Koreksi Harga Pembelian Impor

4. Koreksi Clearing Agent & Asuransi

5. Koreksi Travel Expense (Up Country)

 

6. Koreksi Biaya Alat Kantor, Telepon Cable & Telex Expense

7. Koreksi Other Operating Expense

1. Koreksi Harga Pembelian Impor (CIF) Berdasarkan Nilai Kurs

Menurut Terbanding

:

Pemeriksa menerapkan perhitungan nilai impor dengan menggunakan kurs KMK pada tanggal PIB yang menurut Peneliti juga tidak tepat karena kurs KMK hanya digunakan untuk menghitung pajak yang terutang, sedangkan untuk kepentingan pembukuan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 wajib pajak dapat menggunakan kurs tetap, kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku.

Mengingat nilai kurs yang digunakan wajib pajak juga tidak dapat ditelusuri kebenaran dasar perhitungannya, maka Peneliti menghitung kembali nilai kurs atas impor pembelian bahan baku dengan menggunakan kurs tengah BI.

Menurut Pemohon

:

Peneliti keberatan menghitung kembali nilai kurs atas impor bahan baku dengan menggunakan kurs tengah BI yang seharusnya hasilnya sama dengan perhitungan Pemohon yang juga menggunakan kurs tengah BI.

Pendapat Majelis

:

Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung berkaitan dengan pembelian impor (CIF) tersebut, namun sampai dengan persidangan terakhir sengketa banding ini Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon, sehingga koreksi Terbanding atas pembelian impor (CIF) tetap dipertahankan.

2. Koreksi Pembelian Tahun 1997

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan penelitian atas data, diketahui terdapat 1 invoice yang diterbitkan tahun 1997 dan barangnya baru diterima pada tahun 1998 berdasarkan PIB (good intrasit raw material) yang seharusnya dapat diperhitungkan dalam pembelian bahan baku belum diperhitungkan oleh Pemeriksa.

Di dalam persidangan Terbanding mengemukakan bahwa pembelian tahun 1997 dikoreksi karena dalam laporan tahun 1998 terdapat pembelian tahun 1997, padahal dalam laporan pemeriksaan pajak tahun 1997 Terbanding tidak melakukan koreksi pembelian.

Menurut Pemohon

:

Menurut Pemohon terdapat pembelian yang dilakukan pada tahun 1997 (berdasarkan tanggal purchase order), tetapi barang baru diterima dan dicatat sebagai pembelian tahun 1998, yang terdiri dari 13 invoice.

Peneliti keberatan hanya mengakui 1 invoice yang diterbitkan tahun 1997 yang barangnya baru diterima pada tahun 1998, sedangkan 12 invoice lagi ditolak.

Pendapat Majelis

:

Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung berkaitan dengan pembelian tahun 1997, namun sampai dengan persidangan terakhir sengketa banding ini Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon, sehingga koreksi Terbanding atas pembelian tahun 1997, tetap dipertahankan.

3. Koreksi Harga Pembelian Impor

Menurut Terbanding

:

Terhadap koreksi harga pembelian impor, data yang diberikan Pemohon berupa asli invoice koreksi harga dan jurnal voucher, sedangkan data yang tidak diberikan Pemohon yaitu bukti-bukti mengenai invoice yang diterbitkan sebelumnya.

Mengingat bukti-bukti yang berkaitan dengan invoice yang sebelumnya diterbitkan oleh supplier tidak ada, maka Peneliti tidak dapat menelusuri dan menguji kebenaran koreksi harga yang dinyatakan Pemohon.

Di samping itu, dari penelitian atas data yang ada diketahui pula semua pembelian impor (termasuk invoice yang dikoreksi harganya) merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa/afiliasi dengan kepemilikan saham 80%.

Menurut Pemohon

:

Terdapat koreksi nilai pembelian impor yang tidak diakui oleh Pemeriksa, atas koreksi harga pembelian tersebut, supplier Pemohon telah mengirimkan invoice susulan sebesar nilai koreksi harga pembelian (5 invoice).

Pendapat Majelis

:

Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung berkaitan dengan koreksi harga pembelian impor, namun sampai dengan persidangan terakhir sengketa banding ini Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon, sehingga koreksi Terbanding atas harga pembelian impor tetap dipertahankan.

4. Koreksi Clearing Agent & Asuransi

Menurut Terbanding

:

Terbanding melakukan koreksi atas biaya clearing & asuransi karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukungnya.

Sesuai dengan bukti-bukti pendukung berupa Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, fotokopi PIB dan invoice, maka Terbanding hanya mengakui sebagian biaya clearing & asuransi.

Menurut Pemohon

:

Terbanding hanya mengakui sebagian biaya clearing & asuransi dari yang seharusnya diakui semuanya.

Pendapat Majelis

:

Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung berkaitan dengan biaya clearing & asuransi, namun sampai dengan persidangan terakhir sengketa banding ini Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon, sehingga koreksi Terbanding atas biaya clearing & asuransi, tetap dipertahankan.

5. Koreksi Travel Expense (Up Country)

 

 

Menurut Terbanding

:

Di dalam persidangan, Terbanding mengemukakan bahwa dari penelitian atas bukti-bukti beban travel expense diketahui beban tersebut merupakan pengeluaran untuk perjalanan ke luar negeri karyawan dan keluarganya. Dan dari bukti tersebut tidak dapat dibedakan mana yang merupakan beban perjalanan dinas atau bukan, karena tidak ada bukti pendukung berupa surat perintah penugasan atau bukti-bukti yang mendukung bahwa kegiatan karyawan tersebut dalam rangka pelatihan di luar negeri.

Terbanding belum dapat menerima bukti pendukung atas biaya travel yang diserahkan Pemohon tersebut dengan alasan kurang lengkap, Terbanding masih menginginkan bukti asli travelling expense plan dan asli tiket pesawatnya, karena fotokopi travelling expense plan tersebut merupakan data intern yang dibuat perusahaan sehingga masih diperlukan bukti asli tiket pesawat yang merupakan bukti ekstern.

Mengingat keterbatasan data tersebut, maka tidak terdapat cukup bukti untuk dapat diterima dan Terbanding berpendapat bahwa pengeluaran tersebut termasuk beban kenikmatan yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Menurut Pemohon

:

Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya transportasi dan perjalanan dengan alasan biaya tersebut merupakan pemberian kenikmatan.

Pemohon tidak setuju dengan koreksi tersebut karena merupakan biaya perjalanan dinas karyawan, termasuk biaya perjalanan untuk mengikuti pelatihan di luar negeri.

Pendapat Majelis

:

Setelah Majelis memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung berkaitan dengan biaya perjalanan dinas dan pelatihan karyawan di Singapura, namun sampai dengan persidangan terakhir sengketa banding ini Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon, sehingga koreksi Terbanding atas biaya travel expense (up country), tetap dipertahankan.

6. Koreksi Biaya Alat Kantor, Telepon Cable & Telex Expense

Menurut Terbanding

:

Koreksi positif yang dilakukan adalah atas beban pemakaian telepon/handphone untuk kepentingan pribadi karyawan.

Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti transaksinya beserta rincian perhitungan beban telepon/handphone yang merupakan penggunaan dinas dengan pribadi karyawan, sehingga Terbanding tidak dapat menguji kebenaran keberatan Pemohon.

Menurut Pemohon

:

Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya handphone yang digunakan oleh karyawan dengan alasan biaya tersebut merupakan pemberian kenikmatan.

Pemohon tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut karena di dalam prosedur penggantian biaya handphone, perusahaan tidak memberi penggantian tagihan handphone untuk kepentingan pribadi (non dinas), perusahaan terlebih dahulu memeriksa tagihan handphone dan hanya biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang diberi penggantian.

Atas dasar bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih dan memeliharan penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak, maka perlakuan biaya handphone sebagai pengurang penghasilan bruto telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dibenarkan dan Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tagihan telepon yang disertai dengan perincian percakapan.

Pendapat Majelis

:

Di dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti pendukung berupa fotokopi tagihan telepon yang memuat perincian biaya pemakaian handphone dan perincian percakapan, tetapi nama-nama yang tercantum di dalam tagihan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti pendukungnya.

Di dalam persidangan Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menyampaikan bukti pendukung biaya handphone berupa asli tagihan pemakaian handphone beserta penjelasan asli tertulis, namun sampai dengan persidangan terakhir sengketa banding ini Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung bahwa tagihan pemakaian handphone tersebut telah dibayar dan benar-benar merupakan penggunaan untuk kepentingan karyawan dalam rangka kegiatan usaha.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon, sehingga koreksi biaya alat kantor, telepon cable & telex expense tetap dipertahankan.

7. Koreksi Other Operating Expense

Menurut Terbanding

:

Terbanding melakukan koreksi tersebut karena dari penelitian terhadap pembukuan Pemohon menunjukkan adanya kenikmatan bagi karyawan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti transaksinya sehingga Terbanding tidak dapat menguji kebenaran biaya-biaya tersebut, karena bukti-bukti berupa fotokopi koresponden melalui e-mail tidaklah cukup karena di dalam koresponden tersebut tidak dicantumkan karyawan-karyawan yang melakukan pelatihan ke Singapura, selain itu juga Terbanding memerlukan bukti asli berupa sertifikat bahwa benar karyawan tersebut telah melakukan pelatihan.

Menurut Pemohon

:

Pemohon tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena biaya tersebut merupakan biaya pelatihan karyawan untuk penggunaan software komputer yang baru dan biaya tersebut adalah benar-benar biaya untuk pelatihan karyawan di Singapura.

Pemohon menyampaikan bukti koresponden berkaitan dengan adanya pelatihan karyawan di Singapura berupa surat-surat melalui internet.

Pendapat Majelis

:

Di dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti pendukung berupa fotokopi koresponden melalui internet, tetapi dari bukti koresponden tersebut belum dapat diketahui berapa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan karyawan tersebut.

Di dalam persidangan Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menyampaikan bukti pendukung other operating expense beserta penjelasan asli tertulis, namun sampai dengan persidangan terakhir sengketa banding ini Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dimaksud.

Walaupun di dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan invoice asli tapi tidak tercantum secara jelas siapa saja yang melakukan perjalanan berdasarkan invoice tersebut dan Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon, sehingga koreksi Terbanding atas other operating expense tetap dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2585 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :