Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01805/PP/M.VI/15/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01805/PP/M.VI/15/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1999

Pokok Sengketa

:

Koreksi Penghasilan Neto Berupa Penghasilan Lain-Lain

Menurut Terbanding

:

Koreksi penerimaan lain-lain yang berasal dari denda (interest) atas keterlambatan PT HNOD membayar invoice yang diterbitkan oleh Pemohon.

Dari bukti transfer yang diserahkan Pemohon dalam proses keberatan, Terbanding mengakui penerimaan tersebut memang untuk pembayaran utang PPN masa Januari sampai dengan Agustus 1999 dan PT HNOD masih mempunyai sisa utang PPN.

Pada bulan September 1999 Pemohon menerima dana dari PT HNOD dan langsung diperhitungkan (set off) dengan kekurangan pembayaran PPN sedangkan sisanya diperhitungkan untuk melunasi PPN atas invoice bulan September 1999 dengan demikian masih terdapat sisa dana.

Dalam pemeriksaan keberatan, sisa dana tersebut yang diakui sebagai uang muka pembayaran PPN oleh Pemohon, Terbanding menyatakan hal tersebut tidak mendasar dan tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon sebagai uang muka PPN, sehingga tetap dipertahankan.

Pemohon tidak menyebutkan rincian pengeluaran/pembayaran dan kenapa sejumlah tersebut tidak dibayarkan dalam US$.

Hal ini yang menyebabkan Terbanding masih bertanya-tanya, sehingga tidak percaya pada laporan Pemohon.

Menurut Pemohon

:

Koreksi Terbanding atas penghasilan lain-lain yang berasal dari pembayaran sanksi bunga yang seharusnya ditagih oleh Pemohon ke PT HNOD atas keterlambatan membayar invoice Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.2 Operating Assistance Agreement (OAA) antara PT HNOD dengan Pemohon yang tidak diterapkan oleh Pemohon.

Sebenarnya jumlah tersebut adalah pembayaran dimuka PPN yang (akan) terutang oleh PT HNOD sehubungan dengan jasa drilling yang diberikan oleh Pemohon.

PT HNOD dalam melakukan pembayaran PPN yang terutang atas transaksi jasa dengan Pemohon tidak selalu sesuai dengan jumlah yang seharusnya, karena disesuaikan dengan kondisi keuangan PT HNOD namun Pemohon telah mempertanggungjawabkan PPN (pajak keluaran) dalam SPT Masa PPN secara benar sesuai yang seharusnya.

Hal inilah yang akhirnya menjadi terdapat adanya hutang PPN dari PT HNOD kepada Pemohon.

Sampai dengan akhir Agustus 1999 PT HNOD masih mempunyai utang PPN dalam Rupiah serta utang dalam US $ kepada Pemohon.

Pada saat itu Pemohon juga memiliki kewajiban untuk melunasi beberapa STP dan SKPKB.

Pemohon akhirnya mendapat persetujuan penghapusan sanksi administrasi atas STP dan SKPKB atas kebijaksanaan dari Terbanding apabila dibayar lunas maka sanksi akan dihapuskan.

Pemohon mendesak PT HNOD untuk memberikan fresh money, permintaan dana Rupiah tersebut disanggupi oleh PT HNOD setelah memperoleh pinjaman jangka pendek (Short Loan) dari Standart Chartered Bank Jakarta berdasarkan Surat Sanggup/Aksep/Promes Nomor 01/PNSC/HNOD/99 tanggal 30 September 1999.

Jumlah tersebut pada hari itu langsung dilakukan pemindahbukuan ke rekening Pemohon dan dana tersebut kemudian langsung digunakan untuk pembayaran STP dan SKPKB dan langsung diperhitungkan (set off) dengan kekurangan PPN sedang sisanya diperhitungkan untuk melunasi invoice bulan September 1999, sehingga dengan demikian masih terdapat sisa dana.

Sisa dana tersebut tidak digunakan untuk membayar utang PT HNOD dalam bentuk US Dollar kepada Pemohon (valas), maka jumlah tersebut akhirnya disepakati untuk digunakan sebagai pembayaran PPN atas invoice jasa drilling yang akan diterbitkan kemudian oleh Pemohon kepada PT HNOD.

Hal ini dilakukan karena PT HNOD dapat memperkirakan jasa drilling yang diberikan Pemohon untuk kuartal terakhir berdasarkan perhitungan masa-masa sebelumnya sehingga berdasarkan perkiraan tersebut PT HNOD memperkirakan jumlah PPN yang akan terhutang.

Hal tersebut merupakan keputusan bisnis yang wajar, dimana kedua belah pihak sepakat bahwa akan lebih menguntungkan bila tidak mengkonversikan mata uang rupiah yang dimilikinya ke US Dollar atau sebaliknya pada saat sebaliknya pada saat fluktuasi mata uang rupiah sangat tidak stabil.

PT HNOD tidak pernah melakukan pencatatan atas biaya bunga terhadap denda keterlambatan pembayaran invoice Pemohon.

Dalam pemeriksaan telah pula Pemohon sampaikan bahwa untuk tahun buku yang sama PT HNOD telah selesai diperiksa oleh Pemeriksa Pajak (Karikpa), dimana pembayaran tersebut dicatat sebagai uang muka pembayaran PPN dan tidak dikoreksi oleh pemeriksa pajak sebagai denda bunga.

Antara Pemohon dengan PT HNOD belum menerapkan pembebanan interest/atas keterlambatan pembayaran invoice Pemohon oleh HNOD sebesar 2%, karena kondisi finansial PT HNOD yang tidak memungkinkan, sehingga disetujui paling tidak penerapan tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal 1 Januari 2003.

Dengan demikian sisa dana rupiah tersebut bukan merupakan penghasilan lain-lain yang berasal dari pembayaran sanksi bunga (interest/penalty) yang seharusnya ditagih oleh Pemohon kepada PT HNOD atas keterlambatan PT HNOD membayar invoice, melainkan merupakan pembayaran PPN atas invoice jasa drilling yang akan diterbitkan kemudian oleh Pemohon kepada PT HNOD yang disepakati kedua belah pihak.

Pencatatan dalam pembukuan Pemohon dilakukan dengan menggunakan dua cara penggunaan mata uang, invoice menggunakan mata uang US$ dan dalam kaitannya dengan PPN akan menggunakan mata uang rupiah, ini dimaksudkan untuk kemudahan saja.

Pembayaran untuk jasa drilling sebagaimana tercantum dalam faktur komersial yang dilakukan PT HNOD ke Pemohon dibayarkan ke bank account Pemohon di luar negeri dan jumlah 10% tidak termasuk yang ditransfer ke luar negeri karena menyangkut pajak di Indonesia hal ini dimaksudkan lebih efisien.

Dengan demikian jumlah yang ditransfer adalah 100% tagihan dari jumlah yang tercantum dalam invoice dan bukannya 110% (include PPN).

Yang menjadi sengketa sebenarnya hanya merupakan satu masalah saja, yakni transfer uang pembayaran PPN yang diterima dari PT HNOD, dan Pemohon tidak dapat mengerti dasar penolakan atas keberatan Pemohon yang diterima sebagian, sehingga masih menyisakan sengketa.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas data-data dan keterangan yang ada dalam berkas banding dan penjelasan kedua belah pihak dalam persidangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah koreksi yang dilakukan Terbanding sebagai hasil pemeriksaan keberatan adalah berasal dari jumlah-jumlah:

a. Transfer PPN dari PT HNOD selama masa Jan s.d. Juli 1999

b. Transfer uang dari PT HNOD pada akhir September 1999

Dalam keputusan atas keberatan Pemohon, Terbanding mengabulkan sebagian keberatan Pemohon dengan jumlah pendapatan lain-lain yang masih dipertahankan adalah sebesar .

Dalam sidang Pemohon memberikan bukti pendukung atas bantahannya dimana menurut Pemohon dana tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran atas uang muka PPN dari PT HNOD berupa :

• Surat Sanggup (aksep/promes) Standard Chartered Bank tanggal 30 September 1999,

• Surat korespondensi dari PT HNOD tertanggal – September 2003,

• Faktur Pajak dengan nomor seri:

- CITBD-053-0000060 tanggal 8 November 1999,

- CITBD-053-0000061 tanggal 27 Desember 1999,

- CITBD-053-0000062 tanggal 3 Januari 2000, dan

- CITBD-053-0000063 tanggal 14 Februari 2000

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui bahwa terdapat pembayaran atas faktur-faktur pajak HNOD untuk masa Oktober sampai dengan Desember 1999, dan sebagian untuk masa pajak Januari 2000 yang masing-masing sebesar:

Masa Jumlah PPN (Rp) Faktur Pajak No.

Oktober 1999 CITBD-053-0000060

November 1999 CITBD-053-0000061

Desember 1999 CITBD-053-0000062

Januari 2000 CITBD-053-0000063

Jumlah

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Terbanding mengakui bahwa atas kewajiban PPN telah dilakukan pembayaran oleh PT HNOD, sehingga terbukti bahwa pembayaran tersebut adalah memang untuk pembayaran utang PPN PT HNOD ke Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti bahwa penerimaan tersebut bukan merupakan penghasilan lain-lain Pemohon, melainkan untuk pembayaran PPN dari PT HNOD, dengan demikian koreksi atas pendapatan lain-lain tersebut tidak dapat dipertahankan

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2246 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :