Rabu, 17 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01919/PP/M.II/15/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01919/PP/M.II/15/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1999

Pokok Sengketa

:

1.

Koreksi atas Biaya Sembako

2.

Koreksi Penyerahan Kendaraan kepada Karyawan Perusahaan yang Mempunyai Hubungan Istimewa

1.

Koreksi atas Biaya Sembako

Menurut Terbanding

:

Koreksi biaya sembako adalah berupa biaya health/welfare/yang merupakan pemberian kenikmatan kepada karyawan/direksi/ekspatriate.

Menurut Pemohon

:

Pengeluaran tersebut hanya bersifat insidentil sebagai antisipasi terhadap dampak yang sangat mengkhawatirkan akibat adanya krisis ekonomi/moneter dan langkanya pengadaan “sembako” pada tahun 1999, di mana pada saat itu terjadi penjarahan dan kerusuhan massal dan untuk menghindari efek negatifnya maka perusahaan membuat program pemberian sembako tersebut.

Dalam persidangan Pemohon menyatakan setuju atas koreksi biaya sembako sehingga tidak disengketakan lagi.

Pendapat Majelis

:

Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian sembako yang diberikan kepada karyawan perusahaan merupakan kenikmatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Perlakuan undang-undang sebagaimana dikemukakan di atas tidak memberikan perlakuan khusus atas pemberian kenikmatan kepada karyawan yang bersifat insidentil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi biaya sembako tetap dipertahankan.

2.

Koreksi Penyerahan Kendaraan kepada Karyawan Perusahaan yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Menurut Terbanding

:

Koreksi tersebut disebabkan karena adanya penyerahan kendaraan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp.143.378.712,00.

Menurut Pemohon

:

Harga penyerahan sebesar nilai buku adalah nilai yang wajar kalau melihat kondisi kendaraan yang sudah uzur dan rontok karena dipergunakan di kebun yang kondisi infrastrukturnya sangat jelek.

Penyerahan mobil tersebut kepada PT Musam Utjing sifatnya bukan merupakan transaksi penjualan seperti yang dimaksud Terbanding, melainkan pengalihan operasi mobil tersebut dari perusahan Pemohon.

Penyerahan mobil antara PT Musam Utjing dan Pemohon tidak mengandung unsur hubungan istimewa karena antara PT Musam Utjing dan Pemohon adalah entiti yang berbeda dan berdiri sendiri.

Untuk mendukung bahwa tidak adanya penjualan, disampaikan bukti fotocopy BPKB dan STNK kendaraan tersebut yang masih atas nama Pemohon.

Pendapat Majelis

:

Terbanding melakukan penilaian penyerahan kendaraan milik Pemohon berdasarkan data nilai jual Januari 2000 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 yang sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi tahun 1999.

Oleh karena penyerahan kendaraan milik Pemohon dilakukan bulan April 1999, maka Terbanding seharusnya menggunakan data nilai jual tahun 1999 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1999 mengenai penghitungan DPP kendaraan bermotor dan BBN kendaraan bermotor.

Oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penyerahan kendaraan yang tidak dapat dipertahankan (dibatalkan) sebesar Rp.107.595.480,00 dan yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp.35.783.232,00.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2563 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :