Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02130/PP/M.V.L/15/2004

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02130/PP/M.V.L/15/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

2000

Pokok Sengketa

:

Koreksi atas Penghasilan Luar Usaha berupa Imbalan Bunga

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan karena Pemohon menerima penghasilan berupa imbalan bunga yang seharusnya diakui sebagai pendapatan tetapi oleh Pemohon dilakukan koreksi fiskal.

Menurut Pemohon

:

Penghasilan di luar usaha berupa imbalan bunga yang diperoleh dari hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding untuk tahun pajak 1996 yang diterima dan dibukukan di tahun fiskal 2000, sedangkan untuk perhitungan laba kena pajak, telah dilakukan koreksi fiskal karena imbalan bunga bukan merupakan objek pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.42/2002 tidak dapat berlaku surut karena imbalan bunga yang diterima Pemohon merupakan hasil banding tahun fiskal 1996 dan diterima imbalan bunganya tahun fiskal 2000, sedangkan surat edaran tersebut diterbitkan tahun 2002 sehingga surat edaran tersebut di luar waktu pengaturan saat Pemohon menerima imbalan bunga.

Pendapat Majelis

:

Sengketa timbul karena Terbanding telah melakukan koreksi atas penghasilan di luar usaha berupa imbalan bunga yang diterima Pemohon dari hasil putusan banding Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, yang seharusnya diakui sebagai pendapatan tetapi oleh Pemohon dilakukan koreksi fiskal, karena menurut Pemohon imbalan bunga tersebut bukan merupakan objek pajak.

Berdasarkan point 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.42/2002 tersebut, imbalan bunga yang diterima oleh wajib pajak berkenaan dengan putusan banding adalah merupakan objek pajak.

Bila ditinjau dari tanggal penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut, maka ketentuan tersebut memang tidak berlaku atas tahun pajak yang menjadi sengketa, namun dalam surat edaran itu dinyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat menegaskan untuk memberikan kepastian dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan.

Karenanya yang menjadi dasar dari peraturan itu sendiri adalah Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan bentuk apapun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, maka imbalan bunga yang diterima Pemohon adalah merupakan tambahan kemampuan ekonomis sehingga termasuk dalam pengertian penghasilan, karenanya merupakan objek pajak.

Majelis berkesimpulan pengenaan imbalan bunga sebagai objek pajak oleh Terbanding sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karenanya tetap dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2224 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :