Kamis, 19 September 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02206/PP/M.I/15/2004

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02206/PP/M.I/15/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

2000

Pokok Sengketa

:

  1. 1. Ketetapan Cacat Hukum Karena Angka Pajak Penghasilan Lebih Bayar Antara Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Dengan SKPLB Berbeda

  1. 2. Koreksi Cadangan Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

  1. 3. Koreksi Biaya Penyusutan Dan Amortisasi

  1. 1. Ketetapan Cacat Hukum Karena Angka Pajak Penghasilan Lebih Bayar Antara Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Dengan SKPLB Berbeda

Menurut Terbanding

:

Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti pengiriman pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor S-153/WPJ.04/KP.0605/2001 tanggal 30 Oktober 2001 karena Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua mengalami musibah banjir pada tanggal 2 Pebruai 2002 yang berakibat barang inventaris dan non inventaris kantor mengalami kerusakan, termasuk berkas dan arsip pemeriksaan atas nama Pemohon.

Dalam persidangan Terbanding menyampaikan berita acara kerusakan barang-barang akibat musibah banjir Nomor : BA-27/WPJ.04/KP.0705/2002 tanggal 21 Pebruari 2002.

Menurut Pemohon

:

Pemohon tidak pernah menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor S-153/WPJ.04/KP.0605/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tersebut.

Pendapat Majelis

:

Pemeriksaan sengketa formal tidak dapat dilanjutkan karena ada faktor di luar kekuasaan Terbanding (force majure: musibah banjir) dan dengan pertimbangan tidak ada dasar aturannya dengan tidak diterimanya pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor S-153/WPJ.04/KP.0605/2001 tanggal 30 Oktober 2001 berakibat dapat membatalkan SKP, sehingga pemeriksaan atas sengketa formal tidak dilakukan dan pemeriksaan dilanjutkan ke pemeriksaan materi sengketa.

  1. 2. Koreksi Cadangan Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

Menurut Terbanding

:

Terbanding menyampaikan surat tanggapan Nomor : S-387/WPJ.04/KP.0705/2003 tanggal 17 Nopember 2003 yang mengemukakan bahwa koreksi tersebut berasal dari pendapatan usaha Pemohon berupa pendapatan premi yang diterima dimuka, oleh Pemohon dianggap sebagai kewajiban tahun 2000 padahal sebenarnya merupakan pendapatan diterima dimuka, karena pembukuan Pemohon dilakukan sesuai asas akrual basis maka jumlah sebesar tersebut dikoreksi oleh Terbanding sebagai penghasilan yang harus diakui Pemohon tahun 2000.

Menurut Pemohon

:

Premi yang belum merupakan pendapatan atau Unearned Premium Reserve (UPR) yang dikoreksi oleh Terbanding menjadi penghasilan kena pajak adalah angka komersial yang disajikan sebagai unsur kewajiban pada neraca komersial per 31 Desember 2000, yang merupakan cadangan premi (untuk tujuan komersial) yang menunjukkan bagian atau proporsi premi yang telah diterima tetapi belum merupakan pendapatan untuk tahun 2000 karena terkait dengan bagian periode polis setelah 31 Desember 2000, yang dilakukan sesuai dengan azas akrual (accrual basis) yang dianut dalam akuntansi komersial sebagaimana diatur dalam Par 26 – PSAK 28 tentang akuntansi asuransi kerugian yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Untuk tujuan fiskal atau perpajakan, penghitungan cadangan premi yang harus diakui untuk tahun pajak 2000 telah Pemohon lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Peberuari 1995 jo. SE-20/PJ.4/1995).

Mengingat penghitungan jumlah cadangan premi (Komersial) berbeda dengan penghitungan cadangan premi (fiskal), maka rekonsiliasi antara kedua jumlah tersebut telah Pemohon lakukan dan telah Pemohon lampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 1771 tahun 2000, adapun koreksi fiskal akibat selisih pengakuan pendapatan komersial dan fiskal telah Pemohon lakukan dalam menghitung PPh Badan terutang.

Pendapat Majelis

:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Peberuari 1995 Pasal 2 menyatakan :

  1. 1. Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan premi tanggungan sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan.

  1. 2. Besarnya cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

Terbukti Pemohon telah melaksanakan pembukuan dan pelaporannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Peberuari 1995, oleh karena itu Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas cadangan premi yang belum merupakan pendapatan tidak dapat dipertahankan.

  1. 3. Koreksi Biaya Penyusutan Dan Amortisasi

Menurut Terbanding

:

Koreksi atas penyusutan dan amortisasi berdasarkan perhitungan kembali oleh Pemeriksa.

Rincian perhitungan kembali penyusutan dan amortisasi tersebut tidak dapat disampaikan karena berkas pemeriksaan atas nama Pemohon telah rusak terkena musibah banjir.

Terbanding telah memeriksa rincian perhitungan penyusutan yang telah disampaikan oleh Pemohon dengan surat Nomor : 001/Dir/XI/03 tanggal 20 Nopember 2003 dan menurut Terbanding rincian perhitungan penyusutan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan rincian perhitungan penyusutan cfm SPT sebesar Rp840.788.813,-, dan selanjutnya Terbanding menyerahkan keputusannya kepada Majelis.

Menurut Pemohon

:

Terbanding tidak dapat memberikan rincian atas hasil penghitungan koreksi yang dilakukan serta dasar hukum yang digunakan untuk melakukan koreksi.

Pendapat Majelis

:

Terbanding karena keadaan force majure tidak dapat menyampaikan rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi berdasarkan perhitungan pemeriksa yang mengakibatkan adanya koreksi sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran koreksi Terbanding dan berketetapan koreksi atas penyusutan dan amortisasi tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2690 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :