Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02291/PP/M.III/15/2004

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02291/PP/M.III/15/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

2000

Pokok Sengketa

:

Penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Karena Tidak Menyerahkan Semua Bukti Pembukuan

Menurut Terbanding

:

Oleh karena Pemohon tidak dapat menyerahkan sepenuhnya bukti-bukti pembukuannya, sehingga Pemeriksa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan.

Menurut Pemohon

:

Buku besar yang diserahkan memang belum lengkap/baru sebagian, tetapi Pemohon tidak bermaksud untuk tidak menyerahkan buku tersebut. Pada saat akan menyerahkan atau melengkapi data pembukuan tersebut, permohonan keberatan sudah ditolak.

Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada data-data perusahaan Pemohon.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tanda terima dokumen yang dipinjamkan kepada Terbanding pada saat dilakukan pemeriksaan, karena petugas yang mengurusi pajak pada saat pemeriksaan sekarang sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tanda terima dokumen yang dipinjamkan kepada Terbanding pada saat dilakukan pemeriksaan, sehingga Majelis berkesimpulan untuk menggunakan data yang ada dalam laporan pemeriksaan sederhana lapangan sebagai data yang benar-benar diserahkan/dipinjamkan Pemohon kepada Terbanding.

Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dinyatakan bahwa :

-

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

-

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang

Dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dinyatakan bahwa wajib pajak yang diperiksa wajib :

-

Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

-

Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Berdasarkan penelitian Majelis atas data yang ada dalam berkas banding serta keterangan dan bukti yang disampaikan Pemohon dan Terbanding dalam persidangan, Pemohon tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, sehingga besarnya jumlah pajak yang terutang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Kegiatan usaha Pemohon adalah kontraktor & supplier (electrical, telecommunication & electric system, control system and networking), sehingga termasuk dalam Klasifikasi Lapanan Usaha Perdagangan alat-alat komunikasi, dengan KLU : 6138 yaitu dengan prosentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 12%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan penerapan norma penghitungan penghasilan neto sebesar 12% yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2111 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :