Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02370/PP/M.VII/15/2004

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02370/PP/M.VII/15/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1997

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Dormitory Rent Direct

2. Koreksi Dormitory Expense Direct

3. Koreksi Medical

4. Koreksi Building Repair and Maintenance

 

5. Koreksi Minor Property < US$ 1 K

 

6. Koreksi Recruitment

1. Koreksi Dormitory Rent Direct

Menurut Terbanding

:

Koreksi biaya dormitory rent direct sebesar US$ 339,449.89 dilakukan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e jo. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 karena merupakan natura dan kenikmatan bagi pegawai atau penerimanya, sewa dormitory tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai/karyawan atau karyawati yang bersangkutan tetapi dalam bentuk fasilitas yaitu fasilitas dormitory (perumahan yang disewa), merujuk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.23/1984 hal ini dikategorikan sebagai natura.

Menurut Pemohon

:

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-203/MEN/1999, bagi setiap karyawan yang direkrut dari luar Pulau Batam, perusahaan wajib menyediakan tempat tinggal, ketentuan ini juga berlaku untuk perusahaan Pemohon sehingga wajib menyediakan tempat tinggal (dormitory di dalam Kawasan Industri Batamindo) sesuai yang tercantum dalam kesepakatan kerja antara perusahaan dan karyawan.

Karena biaya penyediaan tempat tinggal sebesar US$ 339,449.89 tersebut sangat besar, oleh karenanya Pemohon memperhitungkan biaya tersebut sebagai tunjangan yang dimasukkan ke dalam komponen penghasilan karyawan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun Pajak Penghasilan terutang atau penghasilan tersebut ditanggung Pemohon dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang telah dipotong dan disetorkan ke Kas Negara, hal ini dilakukan secara konsisten untuk mengurangi beban perusahaan.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon menyerahkan bukti permintaan transfer kepada bakp berikut dengan perincian gaji dan rekening karyawan dan menerangkan bahwa permintaan transfer tersebut dilakukan secara global untuk beberapa karyawan, di mana baik Pemohon maupun para karyawan mempunyai rekening di bank yang sama sehingga Pemohon tinggal memerintahkan kepada bank untuk melakukan pembayaran gaji ke masing-masing rekening karyawan tersebut.

Dalam persidangan Pemohon menunjukkan bukti rekapitulasi gaji karyawan dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 beserta perincian gaji berikut tunjangan dari masing-masing karyawan.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa biaya dormitory rent direct tersebut adalah benar telah dimaksukkan sebagai unsur komponen gaji karyawan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga dapat dibiayakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas dormitory rent direct sebesar US$ 339,449.89, tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Dormitory Expense Direct

Menurut Terbanding

:

Koreksi biaya dormitory expense direct sebesar US$ 152,017.21 dilakukan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e jo. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 karena merupakan natura dan kenikmatan bagi pegawai atau penerimanya, sewa dormitory tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai/karyawan atau karyawati yang bersangkutan tetapi dalam bentuk fasilitas yaitu fasilitas dormitory (perumahan yang disewa), merujuk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.23/1984 hal ini dikategorikan sebagai natura.

Menurut Pemohon

:

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-203/MEN/1999, bagi setiap karyawan yang direkrut dari luar Pulau Batam, perusahaan wajib menyediakan tempat tinggal, ketentuan ini juga berlaku untuk perusahaan Pemohon sehingga wajib menyediakan tempat tinggal (dormitory di dalam Kawasan Industri Batamindo) sesuai yang tercantum dalam kesepakatan kerja antara perusahaan dan karyawan.

Karena biaya penyediaan tempat tinggal sebesar US$ 152,017.21 tersebut sangat besar, oleh karenanya Pemohon memperhitungkan biaya tersebut sebagai tunjangan yang dimasukkan ke dalam komponen penghasilan karyawan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun Pajak Penghasilan terutang atau penghasilan tersebut ditanggung Pemohon dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang telah dipotong dan disetorkan ke Kas Negara, hal ini dilakukan secara konsisten untuk mengurangi beban perusahaan.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon menyerahkan bukti permintaan transfer kepada bakp berikut dengan perincian gaji dan rekening karyawan dan menerangkan bahwa permintaan transfer tersebut dilakukan secara global untuk beberapa karyawan, di mana baik Pemohon maupun para karyawan mempunyai rekening di bank yang sama sehingga Pemohon tinggal memerintahkan kepada bank untuk melakukan pembayaran gaji ke masing-masing rekening karyawan tersebut.

Dalam persidangan Pemohon menunjukkan bukti rekapitulasi gaji karyawan dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 beserta perincian gaji berikut tunjangan dari masing-masing karyawan.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa biaya dormitory expense direct tersebut adalah benar telah dimaksukkan sebagai unsut komponen gaji karyawan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga dapat dibiayakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas dormitory expense direct sebesar US$ 152.017.21, tidak dapat dipertahankan.

3. Koreksi Medical

Menurut Terbanding

:

Koreksi biaya dormitory expense direct sebesar US$ 152,017.21 dilakukan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e jo. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 karena merupakan natura dan kenikmatan bagi pegawai atau penerimanya, sewa dormitory tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai/karyawan atau karyawati yang bersangkutan tetapi dalam bentuk fasilitas pengobatan klinik yang dikelola oleh PT Batamindo Industrial Park, hal ini dikategorikan sebagai natura.

Menurut Pemohon

:

Tidak setuju dengan koreksi atas medical sebesar US$ 61,920.88 karena medical fee tersebut dibayarkan kepada Batamindo Industrial Park klinik untuk pengobatan karyawan di mana setiap karyawan sakit akan berobat ke Batamindo Industrial Park yang berlokasi dalam Kawasan Industri Batamindo sehingga memudahkan karyawan berobat, biaya pengobatan ini telah dimasukkan ke dalam komponen penghasilan karyawan dan Pajak Penghasilan yang terutang telah dipotong dan disetorkan ke kas negara, adapun Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan tersebut ditanggung Pemohon. Dengan demikian biaya medical merupakan tunjangan kesehatan yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan Pemohon.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon menunjukkan bukti rekapitulasi gaji karyawan dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 beserta perincian gaji berikut tunjangan dari masing-masing karyawan, di mana dalam lampiran gaji karyawan tersebut terdapat tunjangan medical yang dicantumkan dengan kode BIK.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa biaya medical tersebut adalah benar telah dimasukkan sebagai unsur komponen gaji karyawan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga dapat dibiayakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya medical sebesar US$ 61.920.88 tidak mempunyai cukup alasan untuk dipertahankan.

4. Koreksi Building Repair and Maintenance

 

 

Menurut Terbanding

:

Biaya building repair and maintenance sebesar US$ 20,406.14 merupakan pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian material dan upah untuk instalasi listrik (supply material dan labour to install of electric) yang secara teknis dan ekonomis dapat memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, maka sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 bahwa pengeluaran dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Menurut Pemohon

:

Tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas building repair and maintenance sebesar US$ 20,406.14 karena biaya yang dikeluarkan tersebut adalah biaya perawatan rutin atau berkala dan biaya ini dikeluarkan karena adanya perubahan layout (tata letak) dari mesin produksi.

Pengerjaan pembuatan produk sesuai dengan pemintaan pelanggan di mana untuk pengerjaan setiap produk berbeda, Pemohon harus melakukan perubahan tata letak mesin sehubungan dengan hal tersebut Pemohon harus menambah atau mengurangi kabel yang menghubungkan mesin satu dengan yang lain, untuk itu harus diganti kabel atau pipa dengan yang baru, sehingga atas kabel atau pipa tersebut tidak dapat dipergunakan lagi. Mengingat perubahan model produk pesanan dapat berganti kurang dari satu tahun maka atas biaya perbaikan atau perubahan tersebut tidak dapat disusutkan tetapi dibiayakan secara langsung karena biaya tersebut manfaatnya kurang dari satu tahun.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti-bukti berkaitan dengan pengeluaran biaya building repair and maintenance berupa perincian barang yang dibeli serta jasa yang dibayarkan untuk keperluan building repair and maintenance, terdapat pada general ledger berikut bukti debit note.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa biaya yang dikeluarkan Pemohon adalah merupakan biaya perawatan rutin dan dikeluarkan untuk pembelian barang-barang yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun sehingga tidak bisa disusutkan dan harus dibiayakan sekaligus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya building repair and maintenance sebesar US$ 20,406.14 tidak dapat dipertahankan.

5. Koreksi Minor Property < US$ 1 K

 

 

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan penelitian atas minor property <US$ 1 K sebesar US$ 69,868.26, dan berdasarkan buku besar dan bukti pendukung bahwa atas perkiraan tersebut sebesar US$ 7,611.08 dapat diperhitungkan sebagai biaya karena merupakan pengeluaran perlengkapan yang secara ekonomis memiliki masa manfaat tidak lebih dari satu tahun, dan atas pengeluaran sebesar US$ 62,257.18 merupakan pengeluaran untuk peralatan, perabot dan perkakas yang secara ekonomis memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun sehingga tidak dapat dibebankan sekaligus melainkan dengan melalui penyusutan.

Menurut Pemohon

:

Tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas pembelian minor property <US$ 1 K sebesar US$ 62,257.18 menurut kebijakan apabila terdapat pembelian minor property yang jumlahnya kurang dari US$ 1,000.00, maka pengeluaran tersebut akan dibebankan sekaligus di samping itu pembelian tersebut masa manfaatnya kurang dari satu tahun, pengeluaran ini bersifat rutin dan pada umumnya bentuk fisik barang-barang tersebut sangat kecil dan sifat dri barang tersebut mudah aus, apabila harus membukukan barang tersebut sebagai aktiva maka akan sulit bagi Pemohon untuk mengontrol keberadaan aktiva tersebut mengingat bentuknya sangat kecil dan sifatnya yang mudah rusak sehingga sering diganti.

Pengeluaran lain yang Pemohon bukukan dalam pos ini adalah merupakan biaya penggantian (misalnya motor mesin) yang harus diganti setiap6 bulan sekali, bila tidak diganti maka motor tidak dapat berjalan seperti yang diinginkan dan dapat mengakibatkan jalannya mesin agak tersendat-sendat, sebagai akibatnya proses produksi tidak berjalan mulus. Pengeluaran ini juga untuk mengganti tester yang ada karena perubahan jenis produk (produk baru) setiap kali ada perubahan produk maka tester ini harus diganti.

Telah melakukan identifikasi kembali atas minor property <US$ 1 K yang dapat dikapitalisasi dengan pertimbangan usia ekonomis lebih dari satu tahun tanpa memperhatikan lagi nilai nominalnya, berdasarkan identifikasi yang dilakukan yang seharusnya masih dapat dibiayakan sebesar US$ 16,558.00.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti-bukti berkaitan dengan pengeluaran minor property <US$ 1 K berupa perincian pembelian barang yang terdapat pada general ledger.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa biaya yang dikeluarkan Pemohon adalah untuk pembelian barang-barang yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun sehingga tidak bisa disusutkan dan harus dibiayakan sekaligus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas minor property <US$ 1 K sebesar US$ 16,558.00 tidak dapat dipertahankan.

6. Koreksi Recruitment

Menurut Terbanding

:

Koreksi biaya recruitmen sebesar US$ 13,530.87 bersumber dari biaya other recruitment fee, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 karena merupakan menikmatan bagi yang menerimanya serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, sebab biaya ini adalah pengeluaran untuk para pekerja atau karyawan yang berhenti atau putus kerja dengan perusahaan.

Menurut Pemohon

:

Tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya recruitment sebesar US$ 13,530.87 karena sifat biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan tenaga produksi yang baru direkrut dan mengembalikan ke daerah asal bagi tenaga produksi yang habis masa kontraknya.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa “besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan …”, sehingga sesuai dengan pasal tersebut biaya yang dikeluarkan untuk merekrut dan mengembalikan tenaga kerja adalah biaya yang dapat digolongkan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan karenanya biaya tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti-bukti berkaitan dengan pengeluaran biaya rekruitmen berupa rekapitulasi biaya recruitmen pada general ledger serta invoice, debit note serta bukti pembayaran kepada perusahaan jasa tenaga kerja sebagai penggantian atas biaya transportasi baik bus maupun pesawat yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan dan memulangkan pegawai sesuai dengan kontrak.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemohon tersebut bukan merupakan biaya kenikmatan atau natura bagi karyawan yang menerimanya, karena hal tersebut sudah sesuai kontrak kerja dan ketentuan yang berlaku untuk mendatangkan karyawan dari luar Pulau Batam, sehingga atas pengeluaran tersebut dapat dibiayakan.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya recruitmen, tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2520 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :