Rabu, 17 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02450/PP/M.III/15/2004

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02450/PP/M.III/15/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

2001

Pokok Sengketa

:

Koreksi Beban Jasa Teknologi Karena Belum Dipotong PPh Pasal 26

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan penelitian atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan, diketahui terdapat beban jasa teknologi yang diperoleh dari perusahaan asing (subjek pajak luar negeri), atas pembebanan jasa teknologi Pemohon belum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan bruto sebesar Rp126.223.437,00.

Menurut Pemohon

:

Terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp126.223.437,00 yang merupakan beban jasa teknologi di mana jasa tersebut dilakukan di luar negeri (Singapura).

Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia – Singapura, Pasal 5 angka 2 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/ PJ.34/1992 angka 2 huruf b.1.(i) tertulis termasuk dalam pengertian BUT adalah : pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultan, jika kegiatan jasa tersebut berlangsung di Indonesia meliputi masa atau masa-masa lebih dari 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dengan demikian jasa teknologi yang tidak dilakukan di Indonesia maka pemberi jasa tersebut tidak dalam pengertian BUT.

Jasa teknologi yang dilakukan di luar negeri, di mana saat dibayarkan ke pemberi jasa tidak dapat dikenakan pajak oleh Indonesia. Dengan demikian beban jasa tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga beban tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan.

Pendapat Majelis

:

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menyebutkan Atas penghasilan tersebut dibawah ini, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan : imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.

Koreksi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 adalah berkaitan dengan biaya jasa teknologi sehingga tidak berkaitan dengan pemotongan seperti yang menjadi dasar koreksi Terbanding, karenanya Majelis akan memeriksa dan memutuskan berdasarkan data dan bukti biaya tersebut merupakan pengeluaran yang ada hubungannya atau tidak berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Dalam pemeriksaan atas bukti yang diserahkan Pemohon berupa rekapitulasi biaya, ledger dan invoice diperoleh petunjuk bahwa terdapat beban jasa teknologi sebesar Rp201.753.437,00 yang terdiri dari : dari perusahaan lokal sebesar Rp75.530.000,00 dan dari perusahaan asing sebesar Rp126.223.437,00 yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan.

Karenanya berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa beban jasa teknologi sebesar Rp126.223.437,00 tersebut merupakan pengeluaran yang ada hubungannya dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sehingga koreksi Terbanding atas penghasilan neto dari beban jasa teknologi tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2226 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :