Minggu, 21 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02595/PP/M.IV/15/2004

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02595/PP/M.IV/15/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1999

Pokok Sengketa

:

  1. 1. Koreksi Penghasilan atas Jasa Pengecatan Rp3.117.998.274,00 Dikenakan PPh dengan Tarif Umum Karena Tidak Tergolong Jasa Konstruksi

  1. 2. Koreksi Data Penjualan yang Dianggap Belum Dilaporkan di SPT Tahunan Rp44.607.354,00

  1. 3. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan Sebesar Rp528.853.710,00

  1. 1. Koreksi Penghasilan atas Jasa Pengecatan Rp3.117.998.274,00 Dikenakan PPh dengan Tarif Umum Karena Tidak Tergolong Jasa Konstruksi

Menurut Terbanding

:

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tanggal 20 Desember 1996 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996, yang dikenakan tarif final adalah jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.

Pada saat pemeriksaan tidak ada Kontrak Kerja bahwa pengecatan tersebut merupakan jasa subkontrak dari jasa konstruksi.

Karenanya jasa pengecatan tersebut dianggap independen dan dikenakan tarif umum.

Menurut Pemohon

:

Jasa pengecatan, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan mata rantai dari kegiatan jasa konstruksi, mulai dari jasa perencanaan, pelaksanaan dan jasa pengawasan dalam mewujudkan suatu bangunan.

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah 73/1996 dan penjelasannya, pasal 1 & 2 Kep.Men.Keu No.704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 dan SE Dirjen Pajak No.SE.42/PJ.4/1996 tanggal 31 Desember 1996 angka 11, maka peredaran usaha yang telah dikenakan PPh final tidak perlu dilaporkan dalam SPT PPh.

Pekerjaaan yang dilakukan oleh Pemohon adalah khusus dalam bidang pengecatan, yang membuat konstruksinya adalah pihak lain yaitu kontraktor utama, sedangkan Pemohon hanya sebagai subkontraktor.

Jasa pembangunan fisik (bangunan) tidak dapat dipisahkan dengan jasa pengecatan, karena tidak mungkin kontraktor membangun suatu gedung tanpa dicat, karenanya menurut Pemohon jasa pengecatan termasuk dalam jasa pelaksanaan konstruksi.

Karena jasa pengecatan ini merupakan bagian dari jasa pelaksanaan kontruksi maka menurut Pemohon dikenakan Pajak Penghasilan Final.

Pendapat Majelis

:

Ketentuan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 mengatur, “Jasa Konstruksi adalah jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang produk akhirnya adalah bangunan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak diatur secara tegas tentang jasa pengecatan, namun apabila ditinjau dari fungsi pengecatan dalam suatu pekerjaan konstruksi maka pengecatan tersebut merupakan bagian dari jasa pelaksanaan kontruksi.

Meskipun dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 dinyatakan produk akhirnya adalah bangunan, namun menurut Majelis produk akhir bangunan tersebut merupakan hasil dari pekerjaan konstruksi secara keseluruhan, karena jasa pengecatan merupakan bagian dari jasa pelaksanaan konstruksi maka jasa pengecatan itu sendiri tidak menghasilkan bangunan.

Berdasarkan bukti-bukti berupa Kontrak antara Pemohon dengan Main Contactor (Kontraktor Utama) Majelis berkesimpulan terbukti Pemohon memang merupakan subkontraktor dengan pekerjaan yang dilakukan adalah jasa pengecatan.

Atas jasa pengecatan tersebut pihak pemberi kerja, dalam hal ini main contractor telah memotong Pajak Penghasilan final yang dibuktikan dengan copy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Final) yang terlampir dalam berkas banding Pemohon.

Pasal 1 PP No.73 Tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996: Atas Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan/atau jasa konsultan, kecuali konsultan hukum dan konsultan pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

Butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE-42/PJ.4/1996 tanggal 31 Desember 1996: atas penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan/atau jasa konsultan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh dari bidang usaha tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak tersebut baik dalam kedudukannya sebagai kontraktor maupun sub kontraktor.

Berdasarkan ketentuan atas pekerjaan pengecatan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai sub kontraktor, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Koreksi Terbanding yang menyimpulkan pekerjaan pengecatan dikenakan Pajak Penghasilan tidak final, tidak terbukti sehingga yang benar-benar menjadi omzet PPh Badan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final hanya atas penjualan cat sebesar Rp1.772.602.026,00.

Karenanya koreksi jasa pengecatan sebesar Rp3.117.998.274,00 tidak dapat dipertahankan.

  1. 2. Koreksi Data Penjualan yang Dianggap Belum Dilaporkan di SPT Tahunan Rp44.607.354,00

Menurut Terbanding

:

Penjualan yang dianggap belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1999 adalah sebesar Rp44.607.354,00.

Menurut Pemohon

:

Penjualan/peredaran usaha yang belum dilaporkan terdiri dari:

Asahi Rp 1.256.419,00

PP Taisei Rp 27.000.000,00

Takenaka Rp 16.350.935,00

Jumlah Rp 44.607.354,00

Atas penjualan yang belum dilaporkan tersebut telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN oleh KPP Kramat Jati pada tanggal 21 Juni 2002 dan telah disetorkan oleh Pemohon melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dan telah dikreditkan sebagai kredit pajak.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan, diketahui atas penjualan kepada PT Asahi, PT Takaneka dan PT PP Taisei Indonesia Construction telah dipotong PPh Final oleh pihak-pihak tersebut .

Berdasarkan bukti potong tersebut terbukti atas penjualan yang menurut Terbanding belum dilaporkan tersebut telah disetor oleh Pemohon dan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sehingga tidak perlu dilaporkan dalam SPT PPh Badan.

Koreksi Penjualan yang dianggap belum dilaporkan di SPT Tahunan sebesar Rp44.607.354,00, tidak dapat dipertahankan.

  1. 3. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan Sebesar Rp528.853.710,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi fiskal negatif Rp528.853.710,00 karena Pemeriksa memperhitungkan semua pembelian berdasarkan faktur pajak masukan yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh Pemohon karena dianggap penghasilan yang bersifat final.

Menurut Pemohon

:

Pemeriksa melakukan koreksi fiskal negatif terhadap harga pokok penjualan, hanya berdasarkan faktur pajak masukan.

Omset/penjualan seluruhnya dianggap tidak final adalah Rp4.935.207.894,00 dan biaya yang diakui adalah sebesar Rp2.060.300.800,00.

Biaya tersebut mungkin bersumber dari pembelian material atas PKP (Pengusaha Kena Pajak), dimana jumlah tersebut adalah sesuai dengan Laporan PPN masa Januari s.d. Desember 1999 yang dilampirkan oleh Pemohon dalam Surat Banding Nomor:018/SK/MJAP/04/2003 tanggal 14 April 2004.

Dalam melakukan jasa pengecatan oleh kontraktor, disamping membeli material (cat) dari PKP, juga membutuhkan tenaga personalia terlampir (tukang, gaji, makan/minum) dan alat bantu lain (seperti thiner, amplas, kuas dan lain-lain) yang dibeli dari toko/non PKP serta transport dan komunikasi.

Untuk mendukung biaya proyek yang telah dikeluarkan Pemohon telah meminjamkan bukti asli payment voucher masa Januari s.s. Desember 1999 kepada Pemeriksa sebanyak 24 ordner (bukti tanda terima dari KPP Kramat Jati dilampirkan oleh Pemohon melalui Surat Banding Nomor:018/SK/MJAP/04/2003 tanggal 14 April 2004).

Pendapat Majelis

:

Koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp528.853.710,00 timbul akibat Terbanding telah memperhitungkan semua pembelian berdasarkan faktur pajak masukan.

Karena dalam pemeriksaan atas koreksi peredaran usaha berupa jasa pengecatan terbukti merupakan jasa pelaksanaan konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka atas Harga Pokok Penjualan yang dapat diperhitungkan hanyalah atas penjualan yang non final saja.

Karenanya koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp528.853.710,00, tidak dapat dipertahankan sehingga besarnya Harga Pokok Produksi atas penjualan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat non final adalah sebesar Rp1.531.447.090,00, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Pemohon dalam SPT PPh Badan Tahun 1999.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2967 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :