Jumat, 15 Nopember 2019  

Belajar Perpajakan

Put.03170/BPSP/M.VIII/15/2001

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.03170/BPSP/M.VIII/15/2001

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1993

Pokok Sengketa

:

Penghasilan Neto yang Dihitung dengan Norma Penghitungan karena Data Tidak Lengkap

Menurut Terbanding

:

Koreksi penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan dalam menetapkan penghasilan neto dari usaha, dikarenakan Pemohon tidak merespon surat panggilan pemeriksaan, sehingga tidak ada data-data mengenai pembukuan, sehingga sesuai dengan bidang usaha Pemohon yaitu perdagangan hasil industri kimia, farmasi dan kosmetik dengan tarif norma 12%.

Dalam proses keberatan Pemohon telah memberikan data berupa buku besar yang berisi antara lain : buku penjualan, buku biaya, buku piutang, buku persediaan dan buku kas, namun data-data yang diberikan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan bahan untuk menghitung pajak yang terutang.

Hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan:

Terbanding menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan surat panggilan pemeriksaan kembali pos, karenanya Terbanding menganggap telah terjadi force mayeur sesuai dengan surat Nomor : S-1635/WPJ.05/KP.1309/2000 tanggal 5 April 2000. Selanjutnya pada proses keberatan kepada Pemohon telah diminta permintaan kelengkapan data dengan surat Nomor : S-374/WPJ.05/BD.0302/2000 tanggal 27 April 2000, namun data-data yang diberikan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan bahan untuk menghitung pajak yang terutang. Karenanya penghitungan Penghasilan Neto Pemohon dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan dengan tarif norma 12% dari Peredaran Usaha.

Menurut Pemohon

:

Pemohon telah menyelenggarakan pembukuan secara lengkap sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan sudah diserahkan kepada Terbanding. Jumlah pajak terutang menurut Pemohon adalah sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1993 .

Hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan:

Kuasa Pemohon menyatakan tidak menerima panggilan pemeriksaan dan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1993, No. 00499/206/93/025/97 tanggal 18 Nopember 1997 dan Pemohon menjelaskan bahwa telah membuat pembukuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diserahkan kepada Terbanding pada saat proses keberatan dengan bukti tanda terima tanggal 5 Juli 2000. Selanjutnya Kuasa Pemohon menyerahkan bukti berupa Tanda Terima Buku dan Dokumen serta pembukuan dan bukti pendukung yang telah diserahkan kepada Terbanding pada saat proses keberatan.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan atas data dan keterangan dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa atas permintaan data pembukuan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan, Pemohon tidak menyerahkan pembukuan karena Pemohon tidak menerima permintaan data pembukuan dikarenakan telah terjadi force mayeur sesuai Surat Kepala KPP Jakarta Gambir II Nomor : S-1635/WPJ.05/KP.1309/2000 tanggal 5 April 2000.

Selanjutnya dalam pemeriksaan Majelis, diketahui bahwa buku-buku dan bukti pendukung yang telah diserahkan Pemohon kepada Terbanding pada saat keberatan sesuai bukti Tanda Terima yang diperlihatkan dalam persidangan terdiri dari : faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, ledger dan sub-ledger, buku kas dan bank, rekening koran bank, buku penjualan, buku pembelian, laporan keuangan, SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1993. Selanjutnya dari penelitian Majelis atas buku-buku dan bukti pendukung yang diperlihatkan Kuasa Pemohon dalam persidangan tersebut terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa buku-buku yang diselenggarakan Pemohon diselenggarakan dengan baik dan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang selanjutnya untuk menghitung jumlah pajak terutang.

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 menyebutkan “Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan “ .

Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan “Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang-piutang dan daftar persediaan barang, dan pada setiap Tahun Pajak berakhir Wajib Pajak harus menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya .

Berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi permintaan Terbanding dan pembukuan yang diselenggarakan Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-undang No. 6 Tahun 1983, karenanya penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh Terbanding dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2337 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :