Senin, 19 Agustus 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00913/PP/M.VI/12/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00913/PP/M.VI/12/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak

:

2003

Pokok Sengketa

:

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa transaksi dari Anggota Bursa, yang dibayarkan PT BEJ kepada Institusi Pengelola Pasar Modal.

Menurut Terbanding

:

Terdapat jasa transaksi yang dibayarkan oleh Pemohon kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-176/PJ/2000 karena terdapat penyerahan jasa oleh PT KSEI dan PT KPEI kepada Pemohon.

Menurut Pemohon

:

Sebenarnya tidak terdapat penyerahan jasa dari KSEI dan KPEI kepada BEJ, yang sebenarnya terjadi ketiga institusi pengelola pasar modal memberikan layanan jasa kepada anggota bursa secara bersama-sama.

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BEJ, KSEI dan KPEI merupakan Institusi Pengelola Pasar Modal yang secara bersama-sama menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab masing-masing, untuk menyelenggarakan dan mengembangkan industri pasar modal. BEJ menyediakan lantai bursa, termasuk semua sarana dan prasarana, untuk kegiatan perdagangan surat berharga bagi perusahaan go-public, KSEI merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan, berkaitan dengan transaksi bursa, KPEI merupakan lembaga kliring dan penjaminan, berkaitan dengan transaksi bursa.

Layanan jasa masing-masing Institusi Pengelola Pasar Modal diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, dan pelaksanaannya berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang secara organisatoris merupakan salah satu dari bagian Departemen Keuangan. Meskipun jasa yang diselenggarakan oleh ketiganya masing-masing berbeda, namun semuanya saling mendukung dan saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan satu sama lain, sementara fee jasa transaksi yang ditagih oleh masing-masing institusi berbasis ada transaksi perdagangan surat berharga di lantai bursa (BEJ).Penentuan besarnya fee jasa transaksi yang dikenakan kepada Anggota Bursa serta mekanisme penagihannya harus mendapat persetujuan Bapepam.

Sesuai dengan surat Surat Ketua Bapepam Nomor: S-1450/PM/1997 dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-01/BEJ/V/1990, fee jasa transaksi yang dikenakan kepada Anggota Bursa (perusahaan efek) adalah sebesar 0,04% dari nilai transaksi, dimana besarnya fee jasa transaksi yang akan diterima oleh BEJ, KSEI dan KPEI masing-masing sudah ditetapkan.

Untuk tujuan penyederhanaan administrasi dan efisiensi, serta mendorong minat dan perkembangan industri pasar modal, penagihan fee jasa transaksi cukup dilakukan oleh salah satu Institusi Pengelola Pasar Modal, yaitu BEJ, yang meliputi fee jasa transaksi yang menjadi hak BEJ sendiri, termasuk fee jasa transaksi yang seharusnya menjadi hak KSEI dan KPEI, setelah tagihan fee jasa transaksi dibayar oleh Anggota Bursa, BEJ akan membayarkan fee jasa transaksi yang menjadi hak KSEI dan KPEI sehingga Anggota Bursa tidak perlu membayarkan ke rekening tiga pihak yang berbeda atas satu transaksi yang sama.

Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan KEP-170/PJ./2002 tanggal 1 Juli 2000 yang mengecualikan pemotongan PPh Pasal 23 atas fee jasa transaksi yang diterima oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI. Dengan terbitnya KEP-170/PJ./2002 tersebut membuktikan Direktur Jenderal Pajak sependapat dengan Institusi Pengelola Pasar Modal dan Bapepam, bahwa memang sebenarnya tidak terdapat objek pemotongan PPh Pasal 23.

Pendapat Majelis

:

Atas jasa transaksi yang diberikan kepada PT KSEI dan PT KPEI adalah merupakan penghasilan dari PT KSEI dan PT KPEI itu sendiri yang sementara dijaminkan kepada Pemohon.

Pungutan oleh PT KPEI dan PT KSEI kepada anggota bursa dilaksanakan oleh Pemohon tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Anggota Bursa Efek. Hal ini tercermin dari terbentuknya dana jaminan penyelesaian transaksi bursa antara Pemohon, PT KSEI dan PT KPEI dan mendapat persetujuan dari Bapepam sebagai institusi yang berwenang bagi pengawasan pasar modal di Indonesia.

Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti untuk meyakini bahwa jasa transaksi yang didistribusikan Pemohon kepada PT KSEI maupun PT KPEI adalah bukan objek PPh Pasal 23 karena sesungguhnya tidak terjadi transaksi jasa antara Pemohon dengan PT KPEI maupun PT KSEI.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2341 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :