Senin, 23 Oktober 2017  

Belajar Perpajakan

Hal-hal yang Berhubungan dengan SPT

A A A 

Bagaimana tata cara pengisiandan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan SPT?
 

Pengisian dan Hal-hal yang Berhubungan dengan SPT :

  1. Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak seperti diatas.

  2. SPT harus diisi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah secara benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kemudian menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

  3. Untuk Wajib Pajak badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

  4. Apabila Surat Pemberitahuan yang mengisi dan menandatangani orang lain bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa khusus.

  5. Surat Pemberitahuan Wajib dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk neraca dan perhitungan rugi laba (bagi wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan).

  6. Setelah Surat Pemberitahuan tersebut diatas telah diisi lengkap beserta lampiran-lampirannya, diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan.

  7. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

  8. Kalau dikirim melalui pos, harus tercatat dan bukti tercatat tersebut adalah bukti penerimaan.

  9. Tidak / terlambat menyampaikan SPT:

    1. SPT Tahunan badan tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 1.000.000 per SPT
    2. SPT Tahunan orang pribadi tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 500.000 per SPT
    3. SPT Masa PPN tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 500.000 per SPT.
    4. SPT Masa Lainnya tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 100.000 per SPT.
  10. Angsuran PPh Pasal 25 nihil, tetap wajib menyampaikan SPT Masa PPh.

  11. Kewajiban penyampaian SPT Tahunan tidak dipengaruhi oleh kondisi ada atau tidaknya pajak yang harus dibayar.

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6280 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :