Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.0116/PP/A/M.VII/13/2002

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.0116/PP/A/M.VII/13/2002 

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

1996

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp809.822.534,00

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Pemeriksa dari Karikpa Jakarta Dua telah melakukan pengujian terhadap pembebanan biaya di Rugi Laba, dan Perjanjian Pajak Berganda (Tax Treaty). Dari hasil pengujian diketahui bahwa atas Jasa Teknik ke AX Singapore sebesar Rp809.822.534,00 belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh Pemohon. Sedangkan dalam proses keberatan disebutkan bahwa Pemohon telah memberikan data berupa buku besar, rekening koran, dan buku bank tetapi tidak ada data pendukung yang menunjukkan bahwa jasa yang diberikan oleh AX Singapore tidak lebih dari sembilan puluh hari. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 terhadap Pemohon dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemohon telah membeli software komputer dari CS Corporation di Singapore, akan tetapi karena belum berpengalaman menggunakan software tersebut maka perusahaan meminta bantuan konsultasi dari AX Singapore yang telah berpengalaman terlebih dahulu menggunakannya. Jasa konsultasi yang diberikan AX Singapore lebih banyak dilakukan di Singapore dan diinformasikan ke Indonesia melalui e-mail. Namun demikian, terdapat beberapa kali staf AX Singapore ke Indonesia (tahun 1997 – 1999) yang jumlah keseluruhannya tidak pernah melebihi 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

 

Memberikan jasa konsultasi oleh AX Singapore tidak melebihi time test 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i P3B antara Indonesia dan Singapore, maka hak pemajakan atas imbalan jasa tersebut berada pada pemerintah Singapore dan dengan demikian sesuai dengan P3B, Indonesia tidak mempunyai hak pemajakan atas imbalan jasa tersebut dan tidak seharusnya terutang Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

Pemeriksa sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa pemberian jasa tersebut lebih dari 90 hari, sehingga menurut pendapat Pemohon, Pemeriksa tidak mempunyai dasar hukum untuk mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Kuasa Pemohon di dalam persidangan memperlihatkan kepada Majelis dan Terbanding bukti berupa :

 

1. Paspor dari karyawan AX Singapore yang pernah datang ke Indonesia;

2. Overall Allocation Report From October 1997 s.d. Nopember 1999

 

Berdasarkan penelitian atas bukti paspor dari karyawan AX Singapore dan Overall Allocation Report tersebut, diketahui bahwa frekuensi kunjungan Staff AX Singapore ke Indonesia yang berkaitan dengan proyek pemasangan sistem komputer Policy AS400, dapat diketahui sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

No.

Nama

Masa Kunjungan

Jumlah hari kunjungan

1.

JMH

September 1999

2 hari

2.

ST

Februari 1998

Agustus 1998

September 1998

Oktober 1998

 

4 hari

1 hari

1 hari

3 hari

3.

MA

Februari 1998

September 1998

2 hari

5 hari

4.

IH

Juli 1998 s.d. Desember  1998

Januari 1999

Maret 1999

Mei 1999

September 1999

 

21 hari

17 hari

10 hari

2 hari

10 hari

 

 

Februari 1998 s.d. Desember 1998

37 hari

 

 

Januari 1999 s.d. September 1999

41 hari

 

 

 

 

Pasal 5 ayat (2) huruf i Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) Indonesia – Singapore menyatakan “The term permanent establishment shall include especially the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through an employee or other person (other than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7) where the activities continue within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 90 days within a twelve-month period”.

 

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut di atas, nyata bahwa atas pemberian jasa teknik yang dilakukan oleh AX Singapore kepada Pemohon tidak melebihi time test 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) Indonesia – Singapore.

 

Terbanding di dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa atas jasa teknik yang diberikan oleh AX Singapore melebihi jangka waktu time test 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) Indonesia – Singapore.

 

Berdasarkan penjelasan dan pembuktian di dalam persidangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa karena jasa yang dilakukan oleh AX Singapore tidak melebihi jangka waktu time test 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) Indonesia – Singapore, maka atas imbalan jasa yang diperoleh oleh AX Singapore dikenakan pajak di Singapore sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan di Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

 

Karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp809.822.534,00 tidak dapat dipertahankan.

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2424 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :