Rabu, 17 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00170/BPSP/M.III/13/1999

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00170/BPSP/M.III/13/1999

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

1992

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas  pembayaran bunga sebesar Rp115.244.006,00.

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Terdapat pembayaran bunga yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.115.244.006,00.

 

Atas koreksi tersebut Pemohon keberatan karena sebagian koreksi  tersebut sebesar Rp.52.529.454,00 telah  dibayar  Pajak Penghasilan Pasal 26-nya  pada tanggal  26 Desember 1992 dan sisanya sebesar Rp.62.714.552 belum dipotong dan disetor  Pajak Penghasilan Pasal 26-nya.

 

Menurut Pemohon atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.62.714.552,00  telah disetorkan pajaknya, tetapi oleh terbanding tidak dapat ditelusuri dengan jelas, karena pada bukti yang diserahkan oleh Pemohon  jumlah bunga yang dibayarkan adalah sebesar Rp.83.071.315,00 yang Pajak Penghasilan Pasal 26-nya sebesar Rp.16.614.264,00 yang tidak diketahui apakah dalam pembayaran tersebut termasuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk objek  sebesar Rp.62.714.552,00 yang diaccrued tahun 1992.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Atas koreksi tersebut pemohon keberatan karena sebagian koreksi  tersebut sebesar Rp.52.529.454,00 telah  dibayar  Pajak Penghasilan Pasal 26-nya  pada tanggal  26 Desember 1992 dan sisanya sebesar Rp.62.714.552 belum dipotong dan disetor  Pajak Penghasilan Pasal 26-nya.

 

Atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.62.714.552,00  telah disetorkan pajaknya, tetapi oleh terbanding tidak dapat ditelusuri dengan jelas, karena pada bukti yang diserahkan oleh Pemohon  jumlah bunga yang dibayarkan adalah sebesar Rp.83.071.315,00 yang Pajak Penghasilan Pasal 26-nya sebesar Rp.16.614.264,00 yang tidak diketahui apakah dalam pembayaran tersebut termasuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk objek  sebesar Rp.62.714.552,00 yang diaccrued tahun 1992.

 

Pada tanggal neraca (balance sheet date) per 31 Desember 1992 Pemohon telah meng-accruedkan  bunga pinjaman Rp.62.714.552,00 yang termasuk dalam jumlah  bunga pinjaman yang jatuh tempo pembayarannya kepada National Australia Bank  pada bulan Juni 1993.

 

Sesudah  jatuh tempo pembayaran atas seluruh bunga pinjaman pada bulan Juni 1993 itu maka Pemohon telah memotong dan menyetorkan ke kas negara  seluruh Pajak Penghasilan Pasal 26  yang terutang termasuk 20% Pajak Penghasilan  Pasal 26 atas bunga  pinjaman Rp.62.714.552,00 = Rp.12.542.910,00.

 

Mengingat pokok pajak Pajak Penghasilan  Pasal 26 sebesar Rp.12.542.910,00 itu telah  dilunasi terlambat (seharusnya per 10 Januari 1993), Pemohon akan terkena sanksi  bunga sebesar 2% per bulan  sejak Januari sampai dengan Juni 1993 ex pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebesar Rp.3.010.298,00.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Pokok permasalahan dari sengketa ini adalah adanya bunga pinjaman yang telah di-accrued-kan pada neraca per 31 Desember 1992 sebesar Rp.62.714.552,00 yang jatuh tempo pembayarannya pada bulan Juni 1993 dan Terbanding maupun Pemohon mengakui ada objek pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp.62.714.552,00 yang belum dipotong dan disetorkan ke kas negara pada tahun 1992.

 

Setelah jatuh tempo pembayaran bulan Juni 1993, Pemohon telah memotong dan menyetorkan ke kas negara pada bulan Juli 1993 dan ini dibuktikan dengan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.83.071.315,00 yang Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.16.614.264,00 dan atas objek sebesar Rp.62.714.552,00 sudah termasuk didalamnya.Dengan demikian objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikoreksi oleh terbanding sebenarnya  telah dilunasi oleh Pemohon  tanggal 31 Mei 1993 sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

 

Terbanding tidak dapat menerima bukti yang disampaikan pemohon, karena bukti yang diserahkan Pemohon jumlahnya tidak sesuai dengan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang di accruedkan tahun 1992 sebesar Rp. 62.714.552,00 tetapi  sebesar Rp.83.071.315,00.

 

Hal tersebut oleh Pemohon dijelaskan bahwa bunga pinjaman yang  telah di accrued bulan Desember 1992 akan berbeda bila bunga tersebut dibayarkan  pada bulan Juni 1993.

 

Menurut pemohon tidak samanya angka Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang pada tanggal 31 Desember 1992 dengan Pajak Penghasilan  Pasal 26 yang disetor  pada bulan Juni 1993 disebabkan adanya perbedaan waktu pencatatan dengan waktu pembayaran karena Pemohon menganut sistem accrual basis dan bunga  yang dibayar pada bulan Juni 1993 adalah jumlah bunga  yang terutang pada saat pinjaman National Australia Bank jatuh tempo ditahun 1993 dimana didalamnya sudah termasuk  nilai akrual pada tanggal 31 Desember 1992  sebesar Rp.62.714.552,00.

 

Majelis  berkeyakinan bahwa bukti yang disampaikan Pemohon  atas Pajak Penghasilan Pasal 26 sudah termasuk objek pajak sebesar Rp.62.714.552,00 dan pemohon terkena sanksi  bunga sebesar 2% per bulan  sejak Januari sampai dengan Juni 1993 ex Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1919 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :