Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00624/BPSP/M.VIII/13/2000

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00624/BPSP/M.VIII/13/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

1996

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi atas objek pajak berupa profesional fee yang dibayarkan kepada Rofan A/S BV di Belanda karena perbedaan pengertian P3B.

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Terbanding menghitung objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa profesional fee yang dibayarkan kepada Rofan A/S BV berbeda dengan perhitungan Pemohon.

 

Pemohon dalam surat keberatannya menyatakan bahwa jumlah yang kurang dilaporkan seharusnya dikenakan tarif 10%, karena Pemohon telah membuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili (Pemohon  memberikan data berupa Certificate of Residence dari Rofan A/S BV, Belanda).

 

Atas keberatannya telah diterima sebagian dengan pengenaan tarif 10% yang telah sesuai dengan perjanjian  penghindaran pajak berganda pemerintah Indonesia dengan Belanda bahwa tarif yang berlaku adalah 10%, dengan demikian Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan banding Pemohon.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Belanda dan Indonesia dan menunjuk Surat Edaran Dirjen pajak No. SE-03/PJ/101/1996 tanggal 29 Maret 1996, diatur bahwa imbalan jasa yang diterima wajib pajak luar negeri merupakan laba usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila wajib pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui BUT di Indonesia.

 

Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) huruf  i dari Indonesia-Belanda Tax Treaty menjelaskan bahwa pengertian Bentuk Usaha Tetap termasuk juga pemberian jasa sebuah perusahaan melalui pegawainya di Indonesia yang melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

 

Mengingat jasa yang dilakukan oleh Rofan A/S BV di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka syarat adanya BUT tidak dipenuhi, sehingga atas jasa tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan di Indonesia.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Terbanding mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% atas pembayaran profesional fee (jasa tehnik) yang dilakukan Pemohon kepada Rovan A/S B.V yang berdomisili di Belanda sesuai perjanjian  penghindaran pajak berganda pemerintah Indonesia dengan Belanda karena Pemohon  menyerahkan Certificate of Residence dari Rofan A/S BV, Belanda.

 

Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda mengenai penghindaran pajak berganda sebagaimana telah diubah dengan protokol perubahan Tahun 1991 dan Tahun 1993 yang berlaku mulai 2 Mei 1994 tidak mengatur secara khusus mengenai pengenaan pajak atas penghasilan berupa jasa tehnik.

 

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, menyatakan bahwa imbalan jasa yang diterima wajib pajak luar negeri merupakan laba usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila wajib pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui BUT di Indonesia.

 

Sesuai ketentuan tersebut dalam hal ini penghasilan atas jasa tehnik yang dibayarkan oleh Pemohon  kepada Rovan A/S B.V yang berdomisili di Belanda bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, karenanya koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa profesional fee yang dibayarkan kepada Rofan A/S BV di Belanda tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat dan karenanya tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2435 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :