Kamis, 19 September 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00767/PP/A/M.I/13/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00767/PP/A/M.I/13/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

 

Tahun Pajak

:

1998

 

 

 

 

Pokok Sengketa

:

1.

Koreksi atas bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp866.013.949,00

 

 

2.

Koreksi  atas  imbalan jasa teknisi luar negeri sebesar Rp5.017,00

 

 

 

 

 

 

1.

Koreksi atas bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp866.013.949,00

 

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi sebesar Rp866.013.949,00 diperoleh dari sisi debet ledger sebesar Rp.9.806.118.820,00 yang dibandingkan dengan SPT Masa Januari 1998 diperoleh angka yang tidak sama, sehingga objek bunga pinjaman diambil dari angka di SPT Masa Januari 1998.

 

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Koreksi tersebut setelah Pemohon teliti ternyata didasarkan atas penjumlahan sisi debet dari buku besar sejumlah Rp. 9.806.118.846,02 dibandingkan dengan angka yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.8.940.104.871,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp.866.013.975,02 (menurut Terbanding sebesar Rp.866.013.949,00), seharusnya Terbanding memperhitungkan juga sisi kredit.

 

Sebenarnya saldo bunga  pinjaman luar negeri  yang ada dalam buku besar adalah sebesar Rp.9.620.210.973,35 , angka yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebesar Rp.8.940.104.871,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 680.106.102,35.

 

Selisih sebesar Rp. 680.106.102,35 disebabkan karena :

 

  1. -          Adanya beban bunga tahun 1997 yang baru dibayarkan di tahun 1998 yaitu sebesar Rp.1.241.728.723,03, yang Pajak Penghasilan Pasal 26 disetorkan di tahun 1998/SPT Masa 1998 (mengurangi).

 

  1. -          Adanya beban bunga tahun 1998 yang baru dibayarkan di tahun 1999 yaitu sebesar Rp.2.116.234.711,57, yang Pajak Penghasilan Pasal 26 disetorkan di tahun 1999/ SPT Masa 1998 (menambah).

 

  1. -          Adanya selisih kurs sebesar Rp. 194.399.883,33.

 

Sehingga jumlah Rp. 680.106.102,35 adalah juga merupakan angka Rp.2.116.234.711,57 dikurangi (Rp.1.241.728.723,03 + Rp. 194.399.883,33) sama dengan  Rp. 680.106.105,21.

 

Sisi kredit ledger adalah bunga yang tidak jadi dibayarkan, sedangkan sisi debet ledger adalah bunga yang dibayarkan setiap bulan.

 

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Ketentuan  Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 menyebutkan Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak  sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.

 

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan menyatakan Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

 

Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah membukukan secara akrual bunga pinjaman luar negeri tersebut per bulan, dan dengan demikian terutang Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

Majelis berpendapat  koreksi positif Terbanding atas Bunga pinjaman luar negeri  sebesar Rp866.013.949,00 sudah benar dan tetap dipertahankan.

 

 

 

 

 

 

2.

Koreksi  atas  imbalan jasa teknisi luar negeri sebesar Rp5.017,00

 

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan karena kesalahan dalam penjumlahan, karena Imbalan jasa teknisi luar negeri sesuai pemeriksaan  adalah  sebesar Rp. 12.580.912.493,00.

 

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Setelah dilakukan penelitian kembali ternyata dalam penghitungan pemeriksa tersebut terdapat biaya bunga kepada Mitshubishi Bank dan biaya bunga Itochu yang telah Pemohon perhitungkan dalam biaya bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp8.940.104.871,00 .

 

Berdasarkan buku besar jumlah imbalan jasa teknisi luar negeri adalah  sebesar Rp12.580.907.476,00.

 

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Ketentuan  Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 menyebutkan Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak   sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.

 

Terdapat cukup bukti yang dapat menyakinkan Majelis bahwa  Imbalan jasa teknisi luar negeri yang telah dilaporkan  Pemohon adalah  sebesar Rp. 12.580.907.476,00 .

 

Selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa atas pembayaran Imbalan jasa teknisi luar negeri tersebut oleh Pemohon sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 .

 

Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Terbanding atas Imbalan jasa teknisi luar negeri sebesar    Rp5.017,00  tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat dan karenanya tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2259 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :