Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00776/PP/M.V/13/2003

A A A 

Putusan  Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00776/PP/M.V/13/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

1998

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi pembayaran fee kepada Standard Chartered Bank Ltd. Singapore & Linklaters and Paines Inggris

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Pembayaran fee kepada Standard Chartered Bank Ltd. Singapore dan Linklaters and Paines terhutang PPh Pasal 26 karena pembayaran dilakukan kepada subjek pajak luar negeri.

 

Dalam Kertas Kerja Pemeriksa disebutkan Pembayaran ke Luar Negeri adalah pembayaran atas jasa manajemen yaitu jasa untuk evaluasi atas kelayakan restrukturisasi hutang-hutang Pemohon .

 

Pemohon  tidak dapat menunjukkan Standarad Chartered Bank Ltd dan Linklater and Paines Inggris berada di Indonesia lebih dari 90 dan 91 hari dalam kurun waktu periode 12 bulan atau tidak.

 

Terbanding melakukan koreksi terhadap pembayaran fee kepada Standard Chartered Bank Ltd. Singapore dan Linklaters and Paines sebesar Rp.17.103.163.490,00.

 

Sampai dengan proses keberatan, Pemohon  hanya memberikan bukti berupa fotocopy Surat dari Steering Comittee kepada Standard Chartered Bank Ltd. Singapore  pembayaran atas jasa yang diberikannya akan dibayarkan oleh Pemohon . Sementara Persetujuan antara Pemohon  dengan Steering Comittee  jumlah yang dibayarkan kepada Standard Chartered Bank. Ltd. Tersebut akan diperhitungkan dengan hutang-hutangnya pada saat restrukturisasi hutang terjadi, tidak dapat ditunjukkan Pemohon .   

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Koreksi karena pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon  kepada Standard Chartered Bank Ltd Singapore sebagai Financial Advisory Services dan Linklater and Paines Inggris sebagai Legal Advisory yang terlibat dalam proses restrukturisasi hutang Pemohon.

 

Restrukturisasi hutang Pemohon  karena pada tahun 1998 Pemohon  tidak mampu membayar hutang-hutang.

 

Para kreditur membuat suatu Steering Comittee yag terdiri dari para kreditur-kreditur besar yang akan melakukan restrukturisasi hutang Pemohon.

 

Steering Comittee menunjuk Standard Chartered Bank Ltd.  Singapore sebagai Financial Advisory Services dan Linklater and Paines Inggris sebagai Legal Advisory Pemohon.

 

Steering Comittee hanya kumpulan para kreditur besar yang tidak mempunyai status hukum, maka Pemohon diminta untuk membayarkan terlebih dahulu pembayaran atas fee kepada Standard Chartered Bank Ltd. Singapore dan Linklater and Paines Inggris yang akan diperhitungkan kemudian sebagai bagian dari  beban  restrukturisasi.  

 

Jasa yang diberikan Standard Chartered Bank Ltd. Singapore kepada Steering Comittee sehubungan dengan restrukturisasi hutang Pemohon   merupakan bagian dari kegiatan usaha Standard Chartered Bank. Ltd Singapore  selaku wajib pajak Singapore yang bergerak dibidang lembaga keuangan. Oleh karena itu imbal jasa yang diterima oleh Standard Chartered Bank. Ltd Singapore  termasuk dalam kategori penghasilan dari usaha (business Profit).

 

Dalam Pasal 7 Persetujuan Penghindaran Pajak berganda (P3B) Indonesia-Singapore disebutkan  “ The Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to the permanent establishment”.

 

Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Singapore disebutkan  “ …ayat (2) The term permanent Establishment shall include especially”  huruf i  “  the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through an employee or other person (other than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7) state for a period or periods aggregating more than 90 days within a tweleve-mont period”

 

Berdasarkan Pasal 7 P3B Indonesia- Singapore tersebut maka dalam pemberian jasa financial advisory Standard Chartered Bank Ltd. Singapore hanya dapat dikenakan oleh Indonesia (sebagai negara sumber) apabila dalam kegiatan pemberian jasanya kepada Steering Comittee tersebut dilakukan di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT).

 

Sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf I P3B Indonesia-Singapore suatu BUT akan (dianggap)  terbentuk apabila Standard Chartered Bank Ltd. Singapore dalam melaksanakan kegiatan pemberian jasanya tersebut berada di Indonesia selama lebih dari 90 hari dalam kurun waktu periode 12 bulan.

 

Pemohon menyerahkan rincian pembayaran hotel atas penginapan karyawan Standard Chartered Bank Ltd. Singapore di Indonesia, tax Invoice, bukti transfer, dan Surat Keterangan Domisili Standard Chartered Bank Ltd . 

 

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf e P3B Indonesia-Inggris maka menurut Pemohon suatu persekutuan “Inggris” tidak memenuhi syarat untuk memperoleh treaty protection.

 

Sebagai konsekuensi pasal 3 ayat (1) huruf e P3B Indonesia-Inggris tersebut perlakuan pajaknya mengenai Business Profit tunduk pada Pasal 14 P3B Indonesia-Inggris tentang Independent Personal services, sehingga perlakuan pajak atas suatu persekutuan Inggris akan ditentukan berdasarkan status dari anggota persekutuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 tersebut.

 

Berdasarkan Pasal 14 ayat  (1) huruf  b P3B, suatu aktivitas pemberian jasa profesional oleh independent personal servicer dapat dikenakan pajak di Indonesia apabila dalam pelaksanaan pemberian jasa profesionalnya di Indonesia dilakukan pemberi jasa berada di Indonesia lebih dari 91 hari dalam kurun waktu periode 12 bulan.

 

Pemohon menyerahkan rincian pembayaran atas jasa kepada Linklater and Paines Inggris berupa Tax Invoice dan Bill dari Linklater and Paines Inggris yang dapat menunjukkan waktu kedatangan Linklaters and Paines ke Indonesia serta Surat Keterangan Domisili Linklater and Paines.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Standard Chartered Bank Ltd adalah suatu perusahaan yang berdomisili di Singapura, dan  Linklater and Paines adalah suatu perusahaan yang berdomisili di negara Inggris.

 

Oleh karena pihak penerima penghasilan dari Pemohon  adalah pihak-pihak yang berdomisili di negara yang mengadakan Persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, maka ketentuan perpajakan yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda   (P3B)  antara pemerintah Indonesia dengan  negara Singapura dan kerajaan Inggris, dan tidak tunduk semata-mata  pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994.

 

Alasan Terbanding  pembayaran fee kepada Standard Chartered Bank Ltd dan Linklater and Paines terhutang PPh Pasal 26 karena pembayaran dilakukan kepada subjek pajak luar negeri tidak dapat dibenarkan.

 

Alasan Terbanding  Pemohon tidak dapat menunjukkan Standard Chartered Bank Singapore dan Linklater and Paines  Inggris berada di Indonesia  lebih dari 90 dan 91 hari dalam kurun waktu periode 12 bulan atau tidak, menurut Majelis tidak mengarah pada pokok sengketa, dan jika Pemohon  dapat menunjukkan  Standard Chartered Bank Ltd dan Linklater and Paines mempunyai BUT di Indonesia, pengenaan pajaknya tidak melalui pemotongan PPh Pasal 26 dan apabila tidak mempunyai BUT di Indonesia tidak pula dikenakan pemotongan PPh Pasal 26.   

 

Berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon  berupa rincian pembayaran hotel atas penginapan karyawan Standard Chartered Bank Ltd. Singapore di Indonesia, tax Invoice, bukti transfer diketahui  Standard Chartred Bank Ltd. Singapore melakukan kegiatan jasa di Indonesia kurang dari  90 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

 

Atas pembayaran fee kepada Standard Chartered Bank Ltd. Singapore tidak terutang PPh Pasal 26.

 

Berdasarkan bukti berupa tax invoice dan bill dari Linklater and Paines Inggris diketahui  Linklater and Paines Inggris melakukan kegiatan jasa di Indonesia kurang dari  91 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

 

Dalam Pasal 14  ayat (1) Huruf  b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) disebutkan  “ .. ayat (1) Income derived by a resident of a Contracting State is respect of professional service or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless : (b) “ His stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 91 days in any continous period of twelve months. in that case only so much of the income as is derived from his activities performed in the other state may be taxed in that other State”.

 

Majelis berkesimpulan koreksi DPP PPh Pasal 26 yang dilakukan Terbanding tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2588 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :