Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01118/PP/M.VII/13/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01118/PP/M.VII/13/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

2000

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga pinjaman luar negeri

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Dasar koreksi adalah adanya pembayaran bunga pinjaman luar negeri yang telah dibiayakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2000 yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

Sesuai dengan penjelasan Pasal 12 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 bahwa pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak, dan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 menyebutkan : “Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”, dimana pada penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 bahwa stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya, dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang, jadi tidak tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

 

Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 menuliskan bahwa atas bunga, royalti, sewa, imbalan jasa yang dibayarkan atau terutang dipotong Pajak Penghasilan pasal 26 oleh pihak yang wajib membayarkan.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemohon mempunyai hutang kepada beberapa kreditur yang masing-masing adalah PT  IBJ Indonesia Bank (PT  IBJ), Deutche Bank AG (DB), PT  Bank BNP Lippo Indonesia (PT  BNP Lippo) dan PT  Bank DBS Buana (DBS) sebesar US$ 3,500,000.00 dan karena likuiditas perusahaan yang tidak lancar yang disebabkan kondisi ekonomi yang tidak kondusif menyebabkan perusahaan belum mampu untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

 

Hutang Pemohon semakin lama semakin besar karena beban bunga yang ditanggung cukup tinggi, sehingga keadaan ini memaksa para kreditur mencari investor yang mau mengambil alih hutang-hutang tersebut, dan pada tahun 1997 para kreditur tersebut berhasil bernegosiasi dengan Lembaga Keuangan Non Bank yaitu Ryburn Investment Limited (RIL) yang berada di Singapura untuk mengambil alih hutang tersebut.

 

Setelah seluruh hutang perseroan diambil alih oleh pihak RIL, keadaan perekonomian belum juga membaik dan beban bunga yang ditanggung Pemohon semakin berat ditambah dengan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang harus dibayar.

 

Pemohon berusaha menghentikan hutang bunga tersebut dengan membuat surat permohonan kepada pihak RIL dan surat tersebut mendapat respon positif dari pihak RIL dengan disetujui pada tanggal 8 Agustus 2001 dan Pemohon juga berusaha bernegosiasi dengan pihak RIL untuk merestrukturisasi hutang tersebut dan untuk mempercepat negosiasi penyelesaian hutang Pemohon, pihak kreditur mendaftarkan penyelesaian melalui mediasi JITF.

 

Pada tanggal 18 Desember 2002, pihak kreditur menyetujui restrukturisasi hutang tersebut yang dituangkan dalam Akte Nomor : 11 tanggal 18 Desember 2002, dimana negosiasi tersebut menyepakati bahwa sebesar US$ 3,100,000.00 dari bunga dihapusbukukan dan sebesar US$ 1,946,753.78 dijadikan pokok dengan pembebanan 2% per tahun selama jangka waktu penjadwalan hutang (9 tahun).

 

Karena proses restrukturisasi melalui JITF (Jakarta Initiative Task Force) maka Pemohon telah menerima copy rekomendasi dari KKSK ke Terbanding yang merekomendasikan sebagai berikut :

 

  1. 1.     Pajak Penghasilan yang terutang atas keuntungan karena pembebanan hutang (hair cut) yang diperoleh debitur yaitu sebesar US$ 3,100,000.00 dibebaskan sebesar 30% sebelum dikurangi kompensasi kerugian, sedangkan atas Pajak Penghasilan terutang yang tidak dibebaskan dapat diangsur selama 5 tahun.

 

  1. 2.     Pajak Penghasilan yang terutang atas keuntungan yang diperoleh debitur atau pihak ketiga karena perubahan hutang menjadi penyertaan modal kreditur pada perusahaan debitur (debt to equity swap) untuk penyelesaian hutang sebesar US$ 5,870,526.32 dibebaskan sepanjang perubahan hutang ke saham tersebut dinilai sebesar nilai buku hutang.

 

  1. 3.     Atas hutang bunga yang diberikan pembebasan sebesar US$ 3,100,000.00 tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh Kreditur.

 

Dalam persidangan, Pemohon mengakui bahwa atas pembayaran bunga hutang tersebut telah dibebankan secara akrual dalam Laporan Keuangan dan juga Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2000.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, diketahui bahwa dalam tahun 2000 tersebut Pemohon mempunyai sejumlah pinjaman kepada kreditur di luar negeri dan berkewajiban untuk membayar baik pokok maupun bunga pinjaman tersebut.

 

Walaupun pada faktanya juga Pemohon tidak melakukan kewajiban pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya tersebut karena adanya kesulitan likuiditas perusahaan, bahkan kemudian Pemohon mengajukan restrukturisasi hutang dan telah disetujui oleh pihak kreditur kemudian, namun Pemohon telah membebankan biaya pembayaran pinjaman berikut bunganya tersebut dalam Laporan Keuangan dan juga Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2000.

 

Pemohon juga tidak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2000, walaupun telah ada proses restrukturisasi hutang pinjaman luar negerinya.

 

Maka Majelis berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994, pada akhir bulan dicatatnya bunga tersebut sebagai biaya telah timbul penghasilan bagi kreditur penerima bunga, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi terutang dan Pemohon berkewajiban menyetor Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

Menanggapi hal mengenai adanya restrukturisasi hutang yang telah disetujui oleh pihak kreditur dan juga mengenai adanya rekomendasi dari KKSK yang antara lain merekomendasikan bahwa atas hutang bunga yang diberikan pembebasan tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26, Majelis tidak dapat mempertimbangkan hal tersebut, karena disamping tidak termasuk hal yang dipersengketakan sewaktu keberatan terlebih lagi karena pembebasan hutang tersebut berlaku efektif setelah keberatan diputus, yaitu pada tanggal 18 Desember 2002 sesuai Akte Notaris Fathiah Helmi, S.H. Nomor : 9 tanggal 18 Desember 2002.

 

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga sebesar Rp4.314.767.889,00 sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga tetap dipertahankan.

 

Sebelum dilakukan pembacaan putusan untuk perkara banding ini, Majelis telah menerima dari Pemohon, fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-214/PJ.42/2003 tanggal 17 April 2003 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan atas restrukturisasi utang usaha melalui Mediasi Prakarsa Jakarta atas nama Pemohon, yang isinya antara lain memberikan keringanan Pajak Penghasilan kepada Pemohon atas penghasilan yang diperoleh berupa :

 

  1. -          keuntungan karena pembebasan utang bunga sebesar Rp27.487.700,00,
  2. -          keuntungan (agio) karena perubahan utang menjadi penyertaan modal sebesar Rp52.053.956.879,00 sepanjang penyertaan modal tersebut dinilai sebesar nilai buku utang pihak debitur.

 

Dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-214/ PJ.42/2003 tanggal 17 April 2003 tersebut sejogyanya Terbanding meninjau kembali Keputusan Terbanding Nomor : KEP-422/WPJ.07/ KP.0809/2002 tanggal 11 September 2002, sebagaimana dimaksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2721 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :