Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01260/PP/M.III/13/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01260/PP/M.III/13/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

1998

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi objek pajak berupa International leadership bonus berasal dari selisih general ledger dengan SPT PPh Pasal 26.

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan berdasarkan perbandingan objek pajak menurut general ledger dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Jumlah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut Surat Pemberitahuan Masa Tahun 1998 sebesar Rp451.846.959,00  terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun 1997 sebesar Rp63.157.947,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 26-nya dipotong /disetor tahun 1998, sehingga objek Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk tahun 1998 yang sebenarnya adalah sebesar Rp388.689.012,00.

 

Sedangkan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut general ledger adalah sebesar Rp485.194.202,00, sehingga terdapat selisih (Rp485.194.202,00 – Rp388.689.012,00) = Rp96.505.190,00 yang belum/kurang dipotong dan disetor pada tahun 1998.

 

Oleh karena sistem pembukuan menganut sistem accrual maka selisih sebesar Rp96.505.190,00 terdiri dari :

 

  1. -         Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang diaccrue di tahun 1998 sebesar Rp89.026.351,00 yang mana Pajak Penghasilan Pasal 26-nya sudah dipotong dan disetor di bulan Februari dan Maret 1999.

 

  1. -         Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang kurang dibayar/disetor di tahun 1998 adalah sebesar Rp7.478.839,00.

 

Pembebanan biaya sehubungan dengan pembukuan accrual pada akhir tahun buku tersebut bukan berarti sudah terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 karena untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 26 perlu diketahui siapa-siapa penerima penghasilan padahal pada akhir tahun buku tersebut nama-nama distributor yang mendapatkan bonus belum dapat diketahui.

 

Apabila merujuk pada Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan, jelas disebutkan bahwa “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan …” dari kalimat tersebut sebenarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut terutang atas penghasilan bukan atas biaya (konsep penghasilan).

 

Accrue merupakan prinsip akuntansi matching cost against revenue dalam menentukan penghasilan perusahaan dalam satu tahun buku dengan memperhitungkan biaya yang telah dapat dibebankan dalam perhitungan rugi-laba tetapi belum dapat ditagihkan atau dibayarkan oleh perusahaan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya yang diaccrue belum merupakan penghasilan bagi pihak yang bersangkutan karena belum menambahkan kemampuan ekonomisnya, dengan demikian belum terutang Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan atas general ledger diketahui bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebesar Rp485.194.202,00.

 

Berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa tahun 1998 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon melaporkan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp426.346.924,00.

 

Berdasarkan perbandingan kedua hal tersebut di atas, maka terdapat koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp58.847.278,00 yang merupakan international leadership bonus, perbedaan tersebut terjadi karena terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang sudah dibebankan di tahun 1998 namun Pajak Penghasilan Pasal 26 dipotong/disetor di tahun 1999.

 

Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 menyatakan “pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya peng yang bersangkutan”.

 

Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 menyatakan “… Dalam menentukan ini diatur mengenai saat terutangnya pemotongan dan pemungutan pajak, yaitu dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya”.

 

Berdasarkan ketentuan di atas, karena biaya international leadership bonus tersebut sudah dibebankan di tahun 1998 sesuai dengan sistem pembukuan Pemohon yang menganut sistem accrual, maka saat terutangnya international leadership bonus adalah saat dibebankan sebagai biaya di pembukuan Pemohon yaitu tahun 1998, karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas international leadership bonus sudah benar dan tetap dipertahankan.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2302 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :