Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01261/PP/M. III/13/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01261/PP/M. III/13/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

1999

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi atas Dasar Pengenaan  Pajak berupa  International  Leadership  Bonus sebesar Rp35.733.348,00.

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Saat pajak terutang Pemohon menganut azas kas, sedangkan  terutang  pada  saat  dibayar atau pada  saat diakui sebagai biaya   pada  pembukuan   pemotongan  pajak.

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  47 tahun  1994 tanggal  27 Desember 1994  tentang Penghitungan  Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan pada bab II Pasal  6 ayat (4) disebutkan bahwa “Pemotongan Pajak  Penghasilan   atas penghasilan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang   Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-undang No10 tahun 1994 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya Penghasilan penghasilan yang bersangkutan”.

 

Dalam  penjelasan atas  ayat tersebut    disebutkan  bahwa  “…dalam ketentuan  ini  diatur mengenai  terutangnya pemotongan dan pemungutan  pajak, yaitu dikaitkan dengan   saat pembayaran atau terutangnya penghasilan. Yang dimaksud dengan saat saat terutangnya penghasilan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak  sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

 

Karena  saat terutangnya  Pajak  Penghasilan   Pasal  26 adalah  pada  saat dibayar atau pada  saat diakui sebagai biaya pada  pembukuan  pemotong  pajak, maka  Terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan   koreksi   Pemeriksa dan menolak keberatan Pemohon.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Dalam jumlah  objek  Pajak  Penghasilan Pasal  26 menurut  SPT masa  tahun  1999 sebesar Rp. 450.232.458,00  terdapat objek Pajak  Penghasilan Pasal  26 tahun 1998 sebesar Rp. 84.826.238,00 yang sudah di acru  di tahun 1998 dan Pajak Penghasilan    Pasal  26nya  dipotong/disetor tahun1999 sehingga Pajak Penghasilan Pasal  26 untuk tahun  1999 yang  sebenarnya adalah  Rp. 365.406.220,00.

 

Sementara  Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut General Ledger adalah Rp.485.967.806,00  sehingga  terdapat selisih (Rp. 485.967.806,00 – Rp.365.406.220,00) = Rp. 120.561.586,00 yang belum/kurang dipotong dan disetor oleh Pemohon di tahun 1999.

 

Oleh karena sistem pembukuan Pemohon menganut sistem acrual maka selisih  sebesar Rp. 120.561.586,00 terdiri dari :

 

  1. -          Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang diakui di tahun 1999 sebesar Rp.107.697.422,00 yang mana Pajak Penghasilan Pasal  26nya sudah dipotong dan disetor di bulan Januari, Pebruari, dan Maret tahun 2000.
  2. -          Objek Pajak  Penghasilan Pasal 26 yang kurang dibayar dipotong/disetor ditahun 1999 sebesar Rp. 12.864.164,00.

 

International Leadership Bonus merupakan pembayaran Bonus kepada para  distributor  yang berada diluar negeri.

 

Penentuan atas distributor yang mana yang mendapatkan Bonus ini harus  diketahui  berdasarkan invoice Amway Corp USA yang bertindak sebagai paying agent untuk membayarkan  Bonus  distributor luar negeri tersebut., dan pada saat itu Pemohon baru melakukan   Pajak  Penghasilan Pasal  26.

 

Oleh karena   terdapat perbedaan   waktu  antara   penutupan buku   (31 Desember) dengan  diterimanya  invoice dari Amway Corp USA maka pada  akhir tahun, perkiraan Bonus   yang menjadi beban tahun buku tersebut dibukukan sebagai accrual.

 

Pembebanan  biaya   sehubungan  dengan  pembukuan accrual  pada akhir  tahun   buku tersebut bukan berarti sudah terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 karena untuk   menghitung Pajak Penghasilan Pasal 26 perlu diketahui siap-siapa penerima penghasilan   padahal  pada  akhir tahun buku tersebut nama-nama distributor yang mendapatkan   Bonus belum   dapat  diketahui.

 

Bila merujuk pada Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan, jelas-jelas disebutkan bahwa “atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam   bentuk apapun   yang dibayarkan…..”  dari kalimat  tersebut sebenarnya  Pajak  Penghasilan Pasal  26 tersebut  terutang atas  penghasilan bukan   atas  biaya  (konsep penghasilan).

 

Akru merupakan prinsip  akuntansi  matching cost againts revenue dalam   menentukan    penghasilan  perusahaan   dalam satu tahun   buku  dengan  memperhitungkan biaya yang telah    dapat dibebankan dalam perhitungan rugi-laba tetapi belum dapat ditagihkan atau dibayarkan   oleh perusahaan kepada  yang bersangkutan. Oleh  karena itu biaya yang diakru belum merupakan penghasilan bagi pihak  yang bersangkutan   tersebut karena  belum menambahkan kemampuan ekonomisnya. Dengan demikian  belum  terhutang  Pajak  Penghasilan   Pasal  26.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas General ledger diketahui bahwa jumlah  objek Pajak  Penghasilan Pasal  26  adalah  Rp485.967.806,00.

 

Berdasarkan pemeriksaan  Majelis atas  SPT  Masa  tahun 1999 diperoleh petunjuk bahwaPemohon melaporkan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.450.232.458,00.

 

Berdasarkan  perbandingan kedua hal tersebut diatas  maka terdapat koreksi  objek Pajak Penghasilan Pasal  26 sebesar Rp. 35.733.348,00 yang merupakan International Leadership Bonus.

 

Perbedaan  tersebut terjadi karena  terdapat objek Pajak  Penghasilan Pasal  26  yang sudah ditahun 1998 namun Pajak Penghasilan Pasal  26 dipotong/disetor ditahun  1999.

 

Berdasarkan pemeriksaan  Majelis  atas  sistem pembukuan  Pemohon  diketahui bahwa sistem pembukuan Pemohon  menganut  sistem  akrual.

 

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994 menyatakan “pemotongan  Pajak Penghasilan  atas  penghasilan  sebagaimana  dimaksud  Pasal 26 ayat (1) dan  ayat (2) Undang-undang  No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dubahterakhir  dengan  Undang-undang No. 10  tahun  1994,  terutang  pada  akhir  bulan  dilakukannya  pembayaran atau  terutangnya  penghasilan yang bersangkutan".

 

Selanjutnya penjelasan Pasal6 ayat (4) Peraturan Pemerintah   No. 47 Tahun  1994 tanggal 27 Desember  1994 menyatakan “…..Dalam ketentuan ini diatur mengenai saat   terutangnya pemotongan dan pemungutan pajak, yaitu dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya  penghasilan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya  penghasilan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh Pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan  yang dianutnya.

 

Berdasarkan ketentuan diatas  karena biaya International Leadership Bonus tersebut sudah dibebankan ditahun 1999 sesuai dengan sistem pembukuan pemohon yang menganut  sistem akrual, maka Majelis berpendapat bahwa  saat terutangnya International Leadership Bonus adalah saat dibebankan sebagai biaya di pembukuan Pemohon yaitu tahun pada 1999.

 

Karenanya  Majelis  berpendapat bahwa  koreksi Terbanding  atas International  Leadership  Bonus sebesar Rp. 35.733.348,00 sudah benar dan tetap dipertahankan.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3091 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :