Rabu, 17 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01314/BPSP/M.VIII/13/2000

A A A 

Putusan  Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01314/BPSP/M.VIII/13/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

 

Tahun Pajak

:

2000

 

 

 

 

Pokok Sengketa

:

1.

Koreksi atas pembayaran kepada Sedgman & Associates karena sebagian pekerjaan dilakukan di luar negeri

 

 

2.

Koreksi atas accrued interest 

 

 

 

 

 

 

1.

Koreksi atas pembayaran kepada Sedgman & Associates karena sebagian pekerjaan dilakukan di luar negeri

 

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan perjanjian antara Pemohon dengan Sedgman & Associates Pty Ltd, kontrak kerja yang dilakukan meliputi design, supply, construct dan commission sehubungan dengan pembangunan Dense Medium Washplant di Kalimantan Timur .

 

Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pekerjaan design dan konstruksi dilakukan di Australia, sebagian pekerjaan dilakukan di Indonesia yaitu untuk instalasi kabel listrik dan supervisi untuk perakitan akhir Dense Medium Washplant.

 

Meskipun porsi pekerjaan yang dilakukan di Indonesia hanya sebagian kecil dari proyek tersebut, namun pekerjaan tersebut tetap merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan yang dilakukan di luar negeri (turn key project).

 

Dengan demikian atas pembayaran yang dilakukan Pemohon kepada Sedgman & Associates merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pembayaran kepada Sedgman & Associates adalah untuk pembelian/impor peralatan washplant (washplant equipment) yang didukung oleh dokumen impor sebagaimana mestinya  yaitu : PIUD, SSP untuk PPN dan PPh Pasal 22 Impor, Surveyor’s Inspection Report, Bill of Lading serta seluruhnya sesuai dengan master list yang telah disetujui oleh BKPM, pembayaran untuk pembelian tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

Turn-key project adalah untuk pembangunan suatu pabrik dimana termasuk bahan-bahan (material), peralatan (machineries and equipments), instalasi dan pemasangan serta jaminan bahwa pabrik (plant) yang dimaksud dapat berfungsi seperti yang diharapkan dan sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak No. S.95/PJ.433/1991 tanggal 8 Maret 1991, yang menyatakan bahwa pembayaran untuk suatu turn key project bukan merupakan pembayaran atas jasa tetapi pembelian pabrik (plant) yang merupakan aktiva berwujud.

 

Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983  tidak mencakup penghasilan atas penjualan aktiva berwujud tetapi atas penghasilan dari jasa yang dilakukan di Indonesia.

 

Kontrak Pemohon dengan Sedgman & Associates jelas bukan untuk suatu jasa tetapi  pembelian aktiva berwujud yang tentunya harus dipasang oleh tim ahli dari penjual, dengan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa hanya karena adanya  pekerjaan pemasangan/perakitan di Indonesia, maka Sedgman & Associates dianggap menjual jasa bukan aktiva berwujud.

 

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan penelitian Majelis atas bukti pendukung berupa Dokumen Kontrak  antara Pemohon dengan Sedgman & Associates Pty Ltd No. : PCP-01 : Dense Medium Washplant yang disampaikan Kuasa Pemohon dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa kontrak kerja meliputi kegiatan design, supply, construct dan commission yang merupakan kontrak pembangunan pabrik dimana termasuk pengadaan bahan-bahan (material), peralatan (machineries and equipments), instalasi dan pemasangan serta jaminan bahwa pabrik (plant) telah  berfungsi.

 

Adanya sebagian pekerjaan yang dilakukan di Indonesia yaitu pekerjaan instalasi kabel listrik dan supervisi untuk perakitan akhir Dense Medium Washplant dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa adanya sebagian pekerjaan dilakukan di Indonesia tidak berarti bahwa seluruh pembayaran kontrak pembangunan pabrik termasuk pengadaan barang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

Dalam Surat Direktur Jenderal  Pajak No. S.95/PJ.433/1991 tanggal 8 Maret 1991 yang ditujukan kepada Pimpinan Hanadi Sudjendro & Rekan menyangkut masalah yang sama dinyatakan : pembangunan pabrik polyethelyne antara PT. Petrokimia Nusantara Interindo (PENI) dengan UBE Industries Ltd. adalah meliputi pembuatan design, procurement, site preparation, fabrication, konstruksi dan instalasi, precommisioning dan jaminan bahwa pabrik tersebut berfungsi seperti yang diinginkan. Pemberian jasa-jasa dalam pembangunan pabrik dimaksud merupakan bagian dari keseluruhan kontrak, oleh karena itu tidak terhutang PPh Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pembuatan design, procurement, site preparation, fabrication, konstruksi dan instalasi, precommisioning dan jaminan bahwa pabrik tersebut berfungsi seperti yang diinginkan tersebut bukan merupakan jasa yang terpisah, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan kontrak, sehingga  bukan merupakan objek  Pajak Penghasilan Pasal 23.

 

Berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan terdapat bukti yang cukup dapat menyakinkan Majelis bahwa sejalan dengan Surat Direktur Jenderal  Pajak No. S.95/PJ.433/1991 tanggal 8 Maret 1991, pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Sedgman & Associates Pty Ltd. merupakan pembayaran atas kegiatan design, supply, construct dan commission tersebut bukan merupakan jasa yang dimaksud dalam ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 26, sehingga koreksi Terbanding atas pembayaran kepada Sedgman & Associates tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

 

2.

Koreksi atas accrued interest 

 

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 Nopember 1992 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak disebutkan bahwa Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah mendapat persetujuan DPR dan Presiden berlaku sama/dipersamakan dengan Undang-undang (berlaku secara khusus/lex specialis).

 

Perjanjian/kontrak karya yang dilakukan antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan Pemohon tahun 1981 dalam Pasal 11.2 (ii) huruf a menyebutkan Witholding taxes on : a. Dividends, Interest and Royalties on patents paid by Contractor at a rate of ten percent (10%) .

 

Kata paid by dalam kontrak tersebut berarti dapat dibayar atau terhutang.

 

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pasal 11.2 (ii) dari perjanjian bagi hasil yang merupakan dokumen lex specialist mencantumkan kewajiban memotong pajak atas bunga yang telah dibayar (paid). Dalam hal dibayar juga dimaksudkan sebagai terhutang, maka akan secara jelas dinyatakan seperti dalam  Pasal VI dan X dari annexure D yang menyebut dibayar atau terhutang (paid or accrued), karena Pemohon belum melakukan pembayaran bunga, maka belum ada Pajak Penghasilan Pasal 26 atas  bunga yang harus dibayar.

 

Perjanjian batubara telah ditandatangani pada tahun 1981 dimana Undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah Undang-undang PBDR 1970 dan sesuai dengan penjelasan pelaksanaan Undang-undang PBDR 1970 yang diuraikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.222/1980 tanggal 14 April 1980, kewajiban pemotongan pajak atas bunga timbul apabila bunga tersebut sudah dibayar/disediakan untuk dibayar, bukan saat dicatat sebagai hutang.

 

Kewajiban pemotongan pajak seperti yang disebutkan dalam perjanjian batubara didasarkan pada Undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku yang pada saat penandatanganannya adalah Undang-undang PBDR 1970, sehingga harus mengacu kepada Pasal 11.2 (ii) (a) dari perjanjian batubara yang menyatakan pada saat bunga dibayar atau Undang-undang PBDR 1970 yaitu pada saat disediakan untuk dibayar.

 

Berdasarkan  perjanjian pinjaman, bunga atas pinjaman tersebut tidak harus dibayar atau jatuh tempo pada tahun 1993, dengan demikian Pajak Penghasilan Pasal 26 tidak terhutang atas pencatatan biaya bunga karena tidak memenuhi Pasal 11.2 dari perjanjian maupun Undang-undang PBDR 1970.

 

Terbanding menyimpulkan bahwa  kata paid by diterjemahkan sebagai  dibayar atau terhutang, jelas hal ini tidak benar karena kata dibayar atau terhutang didalam bahasa Inggeris adalah paid or accrued sebagaimana dicantumkan dalam Pasal VI dan X Annexure D dari Kontrak Karya, namun  Pemohon tidak dapat menyetujui terjemahan Terbanding tersebut, oleh karena itu PBDR akan terhutang apabila interest dibayarkan.

 

Kuasa Pemohon yang hadir dalam persidangan menjelaskan bahwa belum ada pembayaran bunga dan kewajiban pemotongan pajak atas bunga timbul apabila bunga tersebut sudah dibayar/disediakan untuk dibayar dan untuk memperkuat keterangannya Kuasa Pemohon menyampaikan bukti pendukung berupa  Surat Perjanjian antara PT. Utah Indonesia (Pemohon)  dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara No. J2/Ji.DU/46/81 2 Nopember 1981 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.222/1980 tanggal 14 April 1980 serta Financial Statement, 31 Desember 1993 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Drs.Santoso Harsokusumo & Rekan.

 

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta penjelasan kedua pihak dalam persidangan, diperoleh petunjuk bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penafsiran kata paid by, dimana Terbanding menafsirkan dengan dibayar atau terhutang sehingga Accrued interest terutang Pajak Penghasilan Pasal 26, sedangkan menurut Pemohon  istilah dibayar atau terhutang didalam bahasa Inggeris adalah paid or accrued sebagaimana dicantumkan dalam Pasal VI dan X Annexure D dari Kontrak Karya.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang PBDR 1970 menyebutkan : Pajak terhutang oleh badan yang memberikan hasil-hasil pada saat dibayarkan atau pada saat disediakan untuk dibayarkan.

 

Selanjutnya sesuai penjelasan pelaksanaan Undang-undang PBDR 1970 yang diuraikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.222/1980 tanggal 14 April 1980, kewajiban pemotongan pajak atas bunga timbul apabila bunga tersebut sudah dibayar/disediakan untuk dibayar, bukan saat dicatat sebagai hutang.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut kewajiban pemotongan pajak atas bunga timbul apabila bunga tersebut sudah dibayar/disediakan untuk dibayar.

 

Berdasarkan Financial Statement, 31 Desember 1993 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Drs.Santoso Harsokusumo & Rekan terdapat keterangan bahwa pembayaran bunga dimulai pada tahun 1995,  dengan demikian Accrued interest yang dicatat dalam laporan keuangan Pemohon tahun 1993 belum dibayarkan dalam tahun 1993 karenanya belum terutang Pajak Penghasilan Pasal 26, dengan demikian  koreksi positif Terbanding atas accrued interest tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2960 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :