Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01406/PP/M.II/13/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01406/PP/M.II/13/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

2000

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas jasa teknik/Know How Fee sebesar Rp343.800.619,00.

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan karena merupakan biaya atas Know how fee yang dibayarkan kepada Teijin Seiki Co.Ltd.-Japan dan objek tersebut kurang dilaporkan oleh Pemohon dalam SPT Tahun 2000.

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-251/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 ditegaskan bahwa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, harus disetor selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

 

Dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa Waijb Pajak orang pribadi atau badan baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.

 

Sesuai dengan fotokopi SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Tahun 2000 (masa Januari – Desember 2000), jumlah imbalan jasa teknik yang dibebankan sebesar Rp411.720.000,00, sedangkan berdasarkan general ledger nomor account : 30312, terdapat jumlah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp755.520.619,00, dengan demikian, Pemohon masih memiliki kekurangan lapor atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp344.800.619,00.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Jasa teknik menurut Terbanding adalah sebesar Rp755.520.619,00, sedangkan yang dilaporkan dalam SPT menurut Terbanding adalah sebesar Rp411.720.000,00, sehingga masih ada yang kurang dilaporkan sebesar Rp343.800.619,00, sedangkan menurut Pemohon  yang dibebankan untuk tahun 2000 adalah sebesar Rp755.520.619,00 dan telah dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 26-nya sebesar Rp761.548.709,00, sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp6.028.090,00 yang menurut Pemohon  akibat selisih kurs.

 

Pada Pemohon, pembebanan dilakukan tiap bulan berdasarkan kontrak dengan cara melakukan estimasi pembebanan yang dilakukan secara sepihak tidak berdasarkan perjanjian, sedangkan yang menentukan kapan dilakukannya pembayaran adalah invoice dari Teijin Seiki yang dibuat berdasarkan perjanjian, selanjutnya baru dilakukan aktualisasi pembayaran.

 

Dengan demikian, pembebanan yang diakui sama antara Terbanding dengan Pemohon  dari nilai totalnya yaitu sebesar Rp755.520.619,00 (diuraikan untuk 3 bulan : Januari sampai dengan Maret dengan nilai ¥ 3,350,000) yang dilaporkan pada bulan Juni 2001 untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan jumlah yen sama tetapi berbeda jumlah rupiahnya.

 

Kurs yang digunakan pada saat pelaporan adalah kurs KMK tahun 2001 dengan kurs pajak 1 ¥ = 69.39.

 

Kuasa Pemohon dalam persidangan menegaskan bahwa yang dicatat pada tahun 1999 adalah estimasi pembebanan untuk masa pajak 1999 yang dibayar dan dilaporkan tahun 2000, sedangkan beban untuk tahun 2000 dilaporkan pada tahun 2001.

 

Dengan demikian terjadi keterlambatan pelaporan karena adanya beda waktu akibat sistem pencatatan accrual pada Pemohon, namun Pemohon  tidak pernah melakukan pelanggaran karena Pemohon  selalu melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Kuasa Pemohon , terbukti bahwa Pemohon  telah memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan daftar pembebanan dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 disebutkan bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh …dan seterusnya.

 

Pengertian dibayar atau terutang dicantumkan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan adalah sebagai berikut : “Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan”, dengan penjelasan antara lain “Dalam ketentuan ini diatur mengenai saat terutangnya pemotongan dan pemungutan pajak, yaitu dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya”.

 

Karena Pemohon terlambat memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 26, maka kepada Pemohon  dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

 

Berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas banding serta keterangan Kuasa Pemohon  dan Wakil Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon  terbukti telah memotong dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 26, sehingga koreksi Terbanding atas jasa teknik/know how fee sebesar Rp343.800.619,00 tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2189 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :