Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01479/PP/M.VII/13/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01479/PP/M.VII/13/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

 

Tahun Pajak

:

1999

 

 

 

 

Pokok Sengketa

:

1.

Koreksi biaya rabat pembelian yang dianggap sebagai pembayaran royalti sebesar Rp16.142.158.090,00.

 

 

2.

Koreksi biaya sub-license sebesar Rp6.648.411.105,00.

 

 

 

 

 

 

1.

Koreksi biaya rabat pembelian yang dianggap sebagai pembayaran royalti sebesar Rp16.142.158.090,00

 

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan dengan membandingkan perjanjian kerjasama antara Pemohon dengan Thomson USA, dimana terdapat pola produksi yang sama antara Pemohon dengan TVPP dan dengan Thomson USA.

 

Dengan pola kerja sama yang sama, kepada Thomson Pemohon membayar royalti, sudah barang tentu kepada TVPP Pemohon juga membayar royalti.

 

Kepada Thomson dalam tahun 1999, Pemohon membayar royalti sebesar Rp13.398.673.652,00 sehingga pembayaran kepada TVPP sebesar Rp16.142.158.090,00 juga adalah royalti.

 

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Biaya ini merupakan biaya pemberian rabat (potongan harga beli karena membeli barang dalam jumlah tertentu) sebesar US$ 2.40 per produk yang Pemohon jual Kepada Toshiba Video Products, Ltd Singapore (TVPP), karena telah membeli Video Cassette Recorder dengan jumlah melebihi 300.000 unit selama periode yang ditentukan dalam perjanjian rabat.

 

Apabila pembelian oleh TVPP tidak mencapai jumlah 300.000 unit selama periode tersebut, potongan rabat ini tidak akan Pemohon berikan Kepada TVPP, jadi potongan harga ini baru akan Pemohon berikan jika pembelian selama periode tersebut melampaui jumlah minimum pembelian (300.000 unit).

 

Dengan demikian, biaya ini bukan merupakan pembayaran royalti yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

Meskipun reimbursement atas rabat potongan pembelian tersebut Pemohon bukukan di perkiraan royalti, namun mengingat bahwa Hukum Pajak menganut konsep “substance over the form” maka walaupun dibukukan di perkiraan royalti, tetapi apabila substansinya bukan royalti, maka seharusnya Terbanding tidak mengoreksi biaya tersebut sebagai objek PPh Pasal 26 atas royalti, dimana sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Singapura rabat potongan pembelian bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Majelis membandingkan perjanjian antara Pemohon dengan TVPP dan perjanjian antara Pemohon dengan Thomson USA, dimana terdapat dua Agreement dengan Thomson USA, yaitu :

 

  1. -              Nomor : L/VTR/INE/960508/LS tanggal 1 Januari 1996 dengan RCA Thomson Lincensing Corporation, alamat Two Independence Way, Princeton, New Jersey, USA dengan PT Samsung Metrodata Electronics alamat Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka Raya Blok F 29-33, Cikarang, Bekasi, Indonesia.

 

  1. -              Tanpa Nomor tanggal 1 Agustus 1999 dengan Thomson Consumer Electronics dengan alamat 10330 North Meridian Street, Indianapolis, Indiana, USA dengan PT Samsung Electronics Indonesia alamat Jl. Jababeka Raya Blok F 29-33, Cikarang, Bekasi, Indonesia.

 

Setelah mempelajari pasal-pasal perjanjian tersebut, Majelis menyimpulkan pula bahwa perjanjian antara Pemohon dengan TVPP tidak sama dengan perjanjian Pemohon dengan RCA Thomson karena perjanjian dengan RCA Thomson adalah perjanjian lisensi yang secara tegas menyebutkan kewajiban Pemohon untuk membayar royalti.

 

Bahwa yang sama adalah perjanjian antara Pemohon dengan TVPP dengan perjanjian antara Pemohon dengan TCE dan atas pengiriman reimbursement kepada TCE juga tidak dianggap sebagai royalti oleh Terbanding karena tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26.

 

Berdasarkan hal tersebut, koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Biaya Rabat Pembelian sebesar harus dibatalkan.

 

 

 

 

 

 

2.

Koreksi biaya sub-license sebesar Rp6.648.411.105,00.

 

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan berdasarkan hasil rekonsiliasi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 dan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 pada Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak Penghasilan Badan.

 

Menurut Notes to Financial Statement dalam audit report terdapat biaya sub-lisence sebesar Rp85.654.518.105,00 dan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dan pada audit report Akuntan Pu-blik dijelaskan bahwa biaya sub-lisence agreement tahun 1999 adalah sebesar Rp85.654.518.105,00 bukan sebesar Rp79.006.107.000,00 yang dilaporkan Pemohon pada Surat Pemberitahuan Tahunan 23/26.

 

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Menurut Pemohon Sebagian biaya sebesar Rp.6.648.411.105,00 tersebut merupakan biaya tahun 1998 (objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 1998).

           

Auditor dari kantor akuntan publik ternyata keliru/salah dalam mencantumkan jumlah biaya ini dalam penjelasan audit report (notes to financial statement), dimana biaya sub-license agreement yang menjadi beban dalam perkiraan rugi laba tahun 1999 adalah sebesar Rp.79.006.107.000,00 bukan sebesar Rp.85.654.518.105,00.

 

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Koreksi Terbanding didasarkan atas penjelasan Laporan keuangan (Notes to Financial Statement), bukan atas Laporan Keuangan dan atas kesalahan penjelasan Laporan Keuangan dalam Audit Report tersebut telah dilakukan pembetulan/ralat oleh Akuntan Publik.

 

Oleh karena penjelasan Laporan Keuangan tersebut telah dibetulkan oleh Akuntan Publik, maka koreksi seharusnya sudah dibatalkan, namun Majelis masih merasa perlu untuk menguji kebenaran penjelasan Pemohon tersebut.

 

Oleh karenanya Majelis meminta kepada Pemohon dan Terbanding untuk memeriksa kembali Laporan Keuangan dan melakukan pencocokan atas data-data/dokumen-dokumen pendukung Laporan Keuangan.

Dari hasil pemeriksaan dan pencocokan data tersebut, Terbanding menyatakan telah menerima penjelasan Pemohon dan menyakini bahwa biaya Sub-License sebesar Rp6.648.411.105,00 telah dibebankan Pemohon pada tahun 1998 dan biaya Sub-License tahun 1999 adalah sebesar Rp79.006.107.000,00.

 

Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 1998 Nomor : 00028/504/98/407/00 tanggal 17 Januari 2000 mencantumkan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun 1998 adalah sebesar Rp53.197.843.735,00 dengan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dan telah dibayar sebesar Rp6.382.983.873,00 termasuk di dalamnya biaya sub-license sebesar Rp6.648.411.105,00.

 

Berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa pembayaran sub-lincese fee sebesar Rp79.006.107.000,00 yang dilaporkan Pemohon sudah benar, sehingga koreksi Terbanding harus dibatalkan.

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2402 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :