Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.03396/PP/M.IV/13/2004

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.03396/PP/M.IV/13/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

2000

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi objek PPh Pasal 26 berupa pembayaran bunga luar negeri

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp64.407.003.100,00 karena Pemohon terbukti telah membebankan biaya bunga ke Chase Manhattan Bank Singapura dan belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 26.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemohon memperoleh pinjaman dari sindikasi bank luar negeri dan dalam negeri dengan Chase Manhattan Bank Luar Negeri sebagai agen fasilitas.

 

Dari jumlah koreksi bunga luar negeri tersebut sebenarnya sebesar Rp22.728.816.461,00 adalah merupakan bunga pinjaman bank dalam negeri dan sisanya sebesar Rp41.678.186.639,00 adalah bunga dari pinjaman luar negeri.

 

Karena krisis ekonomi, Pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank sindikasi baik pembayaran bunga maupun angsuran pokok (hutang perusahaan diklasifikasikan sebagai Non Performing Loan).

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon dan para kreditur melakukan restrukturisasi hutang untuk melakukan evaluasi serta analisa mengenai berapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, dan Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (Jakarta Intiative Task Force) telah bertindak sebagai mediator antara Pemohon dengan para kreditur.

 

Dalam periode restrukturisasi tersebut (Stand Still) tidak ada pembayaran bunga maupun angsuran pokok pinjaman.

 

Pada bulan September 2000, ditandatangani kesepakatan bersama (MOU) antara Pemohon dengan pihak bank sindikasi mengenai restrukturisasi pinjaman perusahaan, dan berdasarkan MOU tersebut, dilakukan penjadualan ulang atas pembayaran kewajiban Pemohon dan penghapusan bunga yang terutang.

 

Pada tahun 2000, Pemohon mencatat bunga atas pinjaman tersebut agar supaya dapat diketahui secara pasti berapa besar hutang seluruhnya yang sedang direstrukturisasi dengan pihak bank sindikasi.

 

Berdasarkan MOU di atas, Pemohon telah menghapusbukukan bunga tersebut dan dibukukan sebagai Extra Ordinary Gain from Restructuring sehingga dengan demikian berarti perusahaan telah melakukan koreksi atas pencatatan biaya bunga tersebut.

 

Terbanding beranggapan bahwa karena biaya-biaya sudah dicatat maka otomatis terutang PPh Pasal 26 dan Terbanding juga menyatakan bahwa Pemohon terbukti telah membebankan biaya bunga ke Chase Manhattan Bank Singapore sebesar Rp64.407.033.100,00.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa bunga bank  sebesar Rp22.728.816.461,25 berasal dari pinjaman Dalam Negeri, sehingga Majelis berkesimpulan biaya bunga bank sebesar Rp22.728.816.461,25 tidak terutang PPh Pasal 26.

 

Di samping itu, terdapat bunga yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp41.678.186.638,84 dan pada bulan September 2000 telah ditandatangani kesepakatan bersama (MOU) antara Pemohon dengan pihak Bank Sindikasi mengenai restrukrurisasi pinjaman tersebut, dan berdasarkan MOU tersebut, Pemohon telah menghapusbukukan biaya bunga luar negeri sebesar Rp41.678.186.638,84.

 

Walaupun Pemohon telah mencatat biaya tersebut, tetapi Pemohon telah melakukan koreksi atas pencatatan biaya bunga tersebut dan dibukukan sebagai Extra Ordinary Gain from Restructuring.

 

Status Kredit/Hutang Bank Pemohon adalah Non Performing Loan dan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 44/PJ.42/1998 tanggal 30 Desember 1998 dinyatakan bahwa untuk Non Performing Loan, PPh atas biaya bunga baru terutang pada saat biaya bunga tersebut dibayarkan.

 

Restrukturisasi hutang Pemohon adalah melalui mediasi Satuan Tugas Prakarsa Jakarta, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2001 tanggal 14 Februari 2001 mengenai “Pemberian keringanan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui Lembaga Khusus yang di bentuk Pemerintah” di dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan sebagai berikut:

 

(1) “Atas utang bunga yang diberikan pembebasan tidak terutang pajak penghasilan oleh kreditur”.

 

Oleh karena biaya bunga luar negeri sebesar Rp41.678.183.639,00 tersebut telah dihapusbukukan maka biaya bunga tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26.

 

Berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 26 berupa koreksi bunga luar negeri sebesar Rp64.407.003.100,00 yang terdiri dari bunga dalam negeri sebesar Rp22.728.816.461,25 dan  bunga luar negeri sebesar Rp41.678.186.638,84 tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2993 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :