Rabu, 17 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00350/PP/A/M.II/16/2002

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00350/PP/A/M.II/16/2002

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Masa Pajak

:

April 1996 s.d. Maret 1997

 

 

 

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Pajak Keluaran

 

 

2. Koreksi Pajak Pertambahan Nilai atas Retur Penjualan

 

 

3. Koreksi Positif atas Pajak Keluaran ex Keppres Nomor 56 Tahun 1988

 

 

4. Koreksi Pajak Masukan karena Tidak Ada Bukti 

 

 

 

 

 

1. Koreksi Pajak Keluaran

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi tersebut karena equalisasi antara omzet Pajak Penghasilan Badan dengan dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

 

Mengakibatkan adanya peredaran usaha kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

 

Pemohon tidak dapat memberikan data atau keterangan lainnya atas adanya selisih omzet yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

 

Oleh karena itu Terbanding tidak meyakini kebenaran besarnya penyerahan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pada waktu pemeriksaan pajak dan pengajuan keberatan, Pemohon sudah menyampaikan dan melaporkan tentang rusaknya arsip-arsip perusahaan, khususnya dokumen pajak.

 

Kerusakan tersebut disebabkan terjadinya gempa bumi yang disertai badai dan angin yang sangat kencang sehingga air laut menerjang masuk ke kantor/pabrik, yang mengakibatkan selain rusaknya harta benda juga telah merusakkan semua arsip perusahaan termasuk arsip perpajakan yang ikut terendam air laut.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa Pemohon tidak memperhitungkan penjualan akhir tahun yang merupakan unsur perbedaan antara omzet Pajak Pertambahan Nilai dan omzet Pajak Penghasilan Badan.

 

Oleh karena itu Terbanding berkesimpulan dengan tidak adanya perhitungan penjualan akhir tahun tersebut, maka omzet Pajak Penghasilan Badan harus sama dengan omzet Pajak Pertambahan Nilai.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Keuangan Pemohon, dalam hal Value Added Tax – Overall Reconciliation, Pemohon telah memperhitungkan penjualan akhir tahun untuk rekonsiliasi omzet Pajak Penghasilan Badan dengan omzet Pajak Pertambahan Nilai.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan uraian di atas, Majelis berkesimpulan tidak terdapat alasan yang cukup untuk mempertahankan koreksi Terbanding.

 

 

 

 

 

2. Koreksi Pajak Pertambahan Nilai atas Retur Penjualan

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan karena  tidak didukung dengan nota retur.

 

Alasan Pemohon yang menyatakan tidak adanya bukti karena  rusak terkena badai banjir (force majeur), menurut Terbanding  tidak dapat dijadikan alasan, karena Pemohon dapat membuat dokumen/data pengganti.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pada waktu pemeriksaan pajak dan pengajuan keberatan, Pemohon sudah menyampaikan dan melaporkan tentang rusaknya arsip-arsip perusahaan, khususnya dokumen pajak, sehingga Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti-bukti yang diminta Terbanding.

 

Kerusakan tersebut disebabkan terjadinya gempa bumi yang disertai badai dan angin yang sangat kencang sehingga air laut menerjang masuk ke kantor/pabrik, yang mengakibatkan selain rusaknya harta benda juga telah merusakkan semua arsip perusahaan termasuk arsip perpajakan yang ikut terendam air laut.

 

Pada tanggal 10 Mei 2000, Pemohon menyampaikan surat Nomor : 158/AD/050  tentang “Permohonan permintaan fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Januari sampai dengan Maret 1997 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 untuk masa April 1996 sampai dengan Maret 1997”, kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II, namun Pemohon tidak menerima jawaban atas surat Pemohon  tersebut.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Laporan keuangan Pemohon telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini “present fairly”.

 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-18/PJ.33/1998 tanggal 19 Oktober 1998 tentang pelayanan kepada Wajib Pajak yang dokumen/data perpajakannya musnah/terbakar, dinyatakan bahwa Wajib Pajak/PKP dapat meminta fotokopi/salinan dokumen perpajakan yang telah dilaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan dokumen musnah/terbakar tersebut.

 

Pemohon sudah menyampaikan surat Nomor: 158/AD/050 tentang “Permohonan permintaan fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Januari sampai dengan Maret 1997 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 untuk masa April 1996 sampai dengan Maret 1997”, kepada Kantor Pelayanan Pajak.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti penerimaan surat Nomor: S-026/WPJ.06/ 0506/PPN/2000 terbukti bahwa surat Pemohon tersebut telah diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II pada tanggal 10 Mei 2000.

 

Permohonan Pemohon tersebut tidak dijawab oleh Terbanding.

 

Seharusnya Terbanding melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak terkait berkaitan dengan koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan.

 

Berdasarkan Memori Penjelasan Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dijelaskan bahwa “Penerbitan sesuatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena  ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Pemohon  dalam pengisian SPT.

 

Pemohon telah memasukkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan dan tepat waktu.

 

Berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan sebesar Rp 1.502.845,00 tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

3. Koreksi Positif atas Pajak Keluaran ex Keppres Nomor 56 Tahun 1988

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Menurut Terbanding, alasan koreksi pajak keluaran ex Keppres Nomor 56 Tahun 1988 karena tidak didukung dengan bukti-bukti.

 

Alasan Pemohon yang menyatakan tidak adanya bukti karena  rusak terkena badai banjir (force majeur), menurut Terbanding  tidak dapat dijadikan alasan, karena Pemohon dapat membuat dokumen/data pengganti.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pada waktu pemeriksaan pajak dan pengajuan keberatan, Pemohon sudah menyampaikan dan melaporkan tentang rusaknya arsip-arsip perusahaan, khususnya dokumen pajak, sehingga Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti-bukti yang diminta Terbanding.

 

Kerusakan tersebut disebabkan terjadinya gempa bumi yang disertai badai dan angin yang sangat kencang sehingga air laut menerjang masuk ke kantor/pabrik, yang mengakibatkan selain rusaknya harta benda juga telah merusakkan semua arsip perusahaan termasuk arsip perpajakan yang ikut terendam air laut.

 

Pada tanggal 10 Mei 2000, Pemohon menyampaikan surat Nomor: 158/AD/050  tentang “Permohonan permintaan fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Januari sampai dengan Maret 1997 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 untuk masa April 1996 sampai dengan Maret 1997”, kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II, namun Pemohon tidak menerima jawaban atas surat Pemohon tersebut.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Laporan keuangan Pemohon telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini “present fairly”.

 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-18/PJ.33/1998 tanggal 19 Oktober 1998 tentang pelayanan kepada Wajib Pajak yang dokumen/data perpajakannya musnah/terbakar, dinyatakan bahwa Wajib Pajak/PKP dapat meminta fotokopi/salinan dokumen perpajakan yang telah dilaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan dokumen musnah/terbakar tersebut.

 

Pemohon sudah menyampaikan surat Nomor: 158/AD/050 tentang “Permohonan Permintaan Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Januari sampai dengan Maret 1997 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 untuk masa April 1996 sampai dengan Maret 1997”, kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti penerimaan surat Nomor: S-1026/WPJ.06/0506/PPN/2000 terbukti bahwa surat Pemohon tersebut telah diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II pada tanggal 10 Mei 2000.

 

Permohonan Pemohon tersebut tidak dijawab oleh Terbanding.

 

Seharusnya Terbanding melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak terkait berkaitan dengan koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan.

 

Berdasarkan Memori Penjelasan Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dijelaskan bahwa “Penerbitan sesuatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena  ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Pemohon dalam pengisian SPT.

 

Pemohon telah memasukkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan dan tepat waktu.

 

Berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Keluaran ex Keppres No. 56 Tahun 1988 sebesar Rp 15.271.933,00 tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

4. Koreksi Pajak Masukan karena Tidak Ada Bukti

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi pajak masukan tersebut karena Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti berupa faktur pajak sebesar Rp 85.187.223,00.

 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-18/PJ.33/1998 tanggal 19 Oktober 1998 tentang pelayanan kepada Wajib Pajak yang dokumen/data perpajakannya musnah/terbakar, dinyatakan bahwa Wajib Pajak/PKP dapat meminta fotokopi/salinan dokumen perpajakan yang telah dilaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan dokumen musnah/terbakar tersebut.

 

Dalam Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 dinyatakan “Atas Faktur Pajak Standar yang hilang, rusak, cacat, atau salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, PKP Penjual dapat membetulkan faktur pajak standar tersebut dengan menerbitkan faktur pajak standar pengganti dan tata caranya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini”.

 

Berdasarkan uraian tersebut seharusnya Pemohon  meminta faktur pajak standar pengganti kepada PKP penjual atas faktur pajak yang hilang/rusak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Pemohon dapat memberikan bukti/data yang diminta oleh Terbanding.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pada waktu pemeriksaan pajak dan pengajuan keberatan, Pemohon sudah menyampaikan dan melaporkan tentang rusaknya arsip-arsip perusahaan, khususnya dokumen pajak, sehingga Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti berupa faktur pajak sebesar.

 

Kerusakan tersebut disebabkan terjadinya gempa bumi yang disertai badai dan angin yang sangat kencang sehingga air laut menerjang masuk ke kantor/pabrik, yang mengakibatkan selain rusaknya harta benda juga telah merusakkan semua arsip perusahaan termasuk arsip perpajakan yang ikut terendam air laut.

 

Pada tanggal 10 Mei 2000, Pemohon menyampaikan surat Nomor: 158/AD/050  tentang “Permohonan permintaan fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Januari sampai dengan Maret 1997 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 untuk masa April 1996 sampai dengan Maret 1997”, kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II, namun Pemohon tidak menerima jawaban atas surat Pemohon tersebut.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Laporan keuangan Pemohon telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini “present fairly”.

 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-18/PJ.33/1998 tanggal 19 Oktober 1998 tentang pelayanan kepada Wajib Pajak yang dokumen/data perpajakannya musnah/terbakar, dinyatakan bahwa Wajib Pajak/PKP dapat meminta fotokopi/salinan dokumen perpajakan yang telah dilaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan dokumen musnah/terbakar tersebut.

 

Pemohon sudah menyampaikan surat Nomor: 158/AD/050 tentang “Permohonan Permintaan Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Januari sampai dengan Maret 1997 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 untuk masa April 1996 sampai dengan Maret 1997”, kepada Kantor Pelayanan Pajak.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti penerimaan surat Nomor: S-1026/WPJ.06 /0506/PPN/2000 terbukti bahwa surat Pemohon tersebut telah diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II pada tanggal 10 Mei 2000.

 

Permohonan Pemohon tersebut tidak dijawab oleh Terbanding.

 

Seharusnya Terbanding melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak terkait berkaitan dengan koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan.

 

Berdasarkan Memori Penjelasan Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dijelaskan bahwa “Penerbitan sesuatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena  ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Pemohon dalam pengisian SPT.

 

Pemohon telah memasukkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan dan tepat waktu.

 

Berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas pajak masukan sebesar tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2472 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :