PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

Pemeriksaan dan Penyidikan


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 SE-48/PJ/2012
1 Nop 2012
2 SE-49/PJ/2012
1 Nop 2012
3 PER-04/PJ/2012
3 Feb 2012
4 SE-04/PJ/2012
3 Feb 2012
5 PER-34/PJ/2011
8 Des 2011
6 PER-35/PJ/2011
15 Nop 2011
7 SE-85/PJ/2011
15 Nop 2011
8 82/PMK.03/2011
3 Mei 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
9 SE-29/PJ/2011
4 Apr 2011 RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2011
10 SE-120/PJ/2010
18 Nop 2010 PENJAMINAN KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
11 SE-112/PJ/2010
5 Nop 2010 PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA , DAN INFORMASI DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN
12 PER - 38/PJ/2010
7 Okt 2010 TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
13 SE-34/PJ./2010
9 Mar 2010 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ./2010 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
14 PER-9/PJ./2010
1 Mar 2010 STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
15 SE-116/PJ./209
21 Des 2009 KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN
16 PER-65/PJ./2009
17 Des 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMINAN DALAM BENTUK ESCROW ACCOUNT DAN PELUNASAN PAJAK BERIKUT SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
17 PER-47/PJ./2009
1 Sep 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
18 130/PMK.03/2009
18 Ags 2009 TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA
19 PER-16/PJ./2009
24 Feb 2009 PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR
20 SE-02/PJ.04/2009
24 Feb 2009 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI
21 PER-17/PJ./2009
24 Feb 2009 PETUNJUK PEIAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RISIKO SANGAT RENDAH
22 SE-11/PJ.04/2008
31 Des 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 5/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDEARL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
23 PER-54/PJ./2008
31 Des 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
24 SE-10/PJ.04/2008
31 Des 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
25 SE - 04/PJ.04/2008
23 Jun 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.03/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 517/KMK.04/2000 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
26 SE - 02/PJ.04/2008
5 Mei 2008 TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
27 PER - 19/PJ/2008
2 Mei 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
28 PER - 20/PJ/2008
2 Mei 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
29 PENG - 02/PJ.09/2008
24 Mar 2008 FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PENGHASILAN
30 19/PMK.03/2008
6 Feb 2008 TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
31 21/PMK.03/2008
6 Feb 2008 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
32 22/PMK.03/2008
6 Feb 2008 PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
33 23/PMK.03/2008
6 Feb 2008 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
34 SE - 01/PJ.04/2008
9 Jan 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
35 191/PMK.03/2007
28 Des 2007 PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
36 198/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
37 199/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
38 201/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
39 202/PMK.03/2007
28 Des 2007 TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
40 510/KMK.03/2007
28 Des 2007 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 JULI SAMPAI DENGAN 22 JULI 2007
41 SE - 52/PJ.02/2007
25 Okt 2007 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK
42 SE - 04/PJ.04/2007
25 Jul 2007 STANDAR BIAYA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI
43 S - 61/PJ.0413/2007
20 Jun 2007 PENEGASAN ATAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN KPP PRATAMA DIPULAU JAWA DAN BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT DAN KANWIL DJP JAKARTA SELATAN
44 SE - 02/PJ.04/2007
7 Mei 2007 PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
45 SE - 09/PJ.04/2007
7 Mei 2007 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP
46 SE - 15/PJ./2007
3 Apr 2007 PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
47 SE - 11/PJ./2007
16 Mar 2007 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPN, SPT MASA PPh DAN SPT TAHUNAN PPh
48 PER - 173/PJ./2006
19 Des 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-142/PJ./2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
49 PER - 176/PJ./2006
19 Des 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-123/PJ./2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
50 123/PMK.03/2006
7 Des 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 545/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
51 S - 1077/PJ.322/2006
17 Nop 2006 PEMINJAMAN BERKAS/DATA WAJIB PAJAK OLEH TIM AUDIT DITJEN-DEPKEU RI
52 S - 1049/PJ.332/2006
2 Nop 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN ATAS PEMBETULAN SPT MASA PPN WAJIB PAJAK PATUH
53 SE - 19/PJ./2006
12 Sep 2006 PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK
54 S - 786/PJ.344/2006
8 Sep 2006 PERMINTAAN INFORMASI ATAS PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK PT. ABC UNTUK TAHUN PAJAK 1998
55 PER - 124/PJ/2006
22 Ags 2006 PELAKSANAAN ANALISIS RESIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR
56 SE - 06/PJ.7/2006
22 Ags 2006 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ./2006
57 PER - 123/PJ/2006
15 Ags 2006 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
58 SE - 04/PJ.7/2006
15 Ags 2006 JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2005
59 S - 623/PJ.332/2006
28 Jul 2006 PENDAPAT ATAS SURAT PENGENDALI TEKNIS INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI TENTANG PEMINJAMAN BERKAS PAJAK
60 S - 476/PJ.33/2006
16 Jun 2006 PERLAKUAN PPN ATAS PEMBELIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN TEMPAT IBADAH
61 S - 472/PJ.332/2006
15 Jun 2006 PEMINJAMAN BERKAS LPP DAN KKP
62 SE - 3/PJ.7/2006
8 Jun 2006 PEMBUBUHAN TANDA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN
63 270/KMK.03/2006
7 Jun 2006 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG
64 269/KMK.03/2006
23 Mei 2006 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/KMK.03/2006 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
65 23/PMK.03/2006
15 Mei 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/KMK.03/2002 TENTANG TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
66 S - 89/PJ.713/2006
15 Mei 2006 PERMINTAAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITAS PENDUKUNG PEMERIKSAAN
67 SE - 06/PJ.51/2006
25 Apr 2006 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ./2006
68 S - 247/PJ.332/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN DATA SERTA INFORMASI TENTANG ASET ATAS NAMA PT. BRF (DALAM PAILIT)
69 23/PMK.03/2006
20 Mar 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/KMK.03/2002 TENTANG TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
70 SE - 01/PJ.7/2006
15 Mar 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
71 S - 39/PJ.53/2006
25 Jan 2006 PENEGASAN PAJAK PASAL 23
72 S - 41/PJ.332/2006
24 Jan 2006 PENCABUTAN PEMBLOKIRAN REKENING
73 SE - 10/PJ.7/2006
20 Jan 2006 SURAT KABAR NASIONAL TEMPAT PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
74 14/KMK.03/2006
13 Jan 2006 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 381/KMK.03/2005 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
75 SE - 13/PJ.7/2005
21 Des 2005 PENYAMPAIAN KETENTUAN PPN ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL
76 S - 1055/PJ.332/2005
15 Des 2005 PERLAKUAN PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
77 S - 522/PJ.7/2005
21 Nop 2005 PENENTUAN SALDO AWAL TUNGGAKAN SP3 TAHUN 2006 PADA SIMPP
78 S - 956/PJ.331/2005
14 Okt 2005 PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN PENERBITAN FAKTUR PAJAK DARI ANGGOTA JOINT OPERATION (JO) KEPADA JO DALAM RANGKA PERJANJIAN JO
79 SE - 10/PJ.7/2005
6 Sep 2005 TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI
80 S - 392/PJ.7/2005
1 Sep 2005 PEMERIKSAAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BEDAH WAJIB PAJAK DI PEMUKIMAN/DAERAH POTENSIAL DAN EXTRA EFFORT 2005
81 KEP - 142/PJ./2005
31 Ags 2005 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
82 S - 322/PJ.73/2005
29 Ags 2005 PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK
83 S - 707/PJ.332/2005
22 Ags 2005 TINDAK LANJUT SURAT DARI KEJAKSAAN AGUNG RI
84 S - 704/PJ.332/2005
16 Ags 2005 PERMINTAAN DATA TRANSAKSI PENJUALAN WAJIB PAJAK OLEH TIM BPKP PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
85 SE - 09/PJ.7/2005
12 Ags 2005 PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
86 S - 363/PJ.7/2005
9 Ags 2005 PERLAKUAN PENGENAAN PPN ATAS PENGALIHAN BARANG MODAL EKS MASTERLIST BKPM
87 SE - 08/PJ.7/2005
4 Ags 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-97/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ/2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
88 S - 577/PJ.33/2005
11 Jul 2005 PENJELASAN ATAS KETETAPAN PAJAK TAHUN 2001
89 S - 254/PJ.75/2005
29 Jun 2005 KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN KPU/KPUD
90 S - 514/PJ.332/2005
24 Jun 2005 PEMERIKSAAN SPT PPh BADAN TAHUN 2001 PT. ABC
91 SE - 07/PJ.7/2005
22 Jun 2005 PENGUMUMAN PENERBITAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005
92 S - 243/PJ.732/2005
22 Jun 2005 PELAKSANAAN SE-03/PJ.7/2005 DAN SE-06/PJ.7/2005 DALAM MASA TRANSISI
93 289/KMK.03/2005
21 Jun 2005 PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MENERBITKAN IZIN TERTULIS KEPADA PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN, MEMPERLIHATKAN BUKTI TERTULIS DARI ATAU TENTANG WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2005
94 S - 465/PJ.341/2005
2 Jun 2005 PERMINTAAN INFORMASI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK (XXX TANGGAL 16 OKTOBER 2003)
95 SE - 06/PJ.7/2005
31 Mei 2005 PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-425/PJ./2001
96 SE - 05/PJ.7/2005
23 Mei 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJELASAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR SE-22/PJ./2004 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-132/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
97 S - 205/PJ.732/2005
13 Mei 2005 TANGGAPAN ATAS MASALAH PERPAJAKAN DALAM WORKING GROUP ON TRADE, INDUSTRY, AND INVESTMENT (WGTII)
98 SE - 04/PJ.7/2005
29 Apr 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-59/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
99 SE - 03/PJ.7/2005
11 Apr 2005 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK
100 SE - 02/PJ.7/2005
31 Mar 2005 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 173/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
101 KEP - 40/PJ./2005
8 Feb 2005 PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA TIM PEMERIKSA PAJAK
102 SE - 10/PJ.7/2004
31 Des 2004 PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
103 SE - 09/PJ.7/2004
29 Des 2004 PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
104 S - 1057/PJ.52/2004
28 Des 2004 PENCABUTAN DARI DAFTAR DALAM LAMPIRAN SE-27/PJ.52/2003 jo SE-37/PJ.52/2003 jo SE-04/PJ.52/2004 jo SE-08/PJ.52/2004 jo
105 S - 1105/PJ.35/2004
17 Des 2004 PERMOHONAN DATA SPT PPh BADAN DAN SPT PPN
106 S - 1085/PJ.35/2004
10 Des 2004 PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SETORAN PPh PASAL 21 BENDAHARAWAN RUTIN DPRD PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
107 SE - 08/PJ.7/2004
6 Des 2004 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT
108 S - 327/PJ.75/2004
8 Nop 2004 TANGGUNG JAWAB PEMERIKSA DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
109 S - 1028/PJ.331/2004
5 Nop 2004 PENERBITAN KETETAPAN PAJAK MELALUI DATA EQUALISASI PAJAK
110 S - 904/PJ.53/2004
26 Okt 2004 PENJELASAN MENGENAI PENYELESAIAN PAJAK a.n. BUT SUMITOMO FORESTRY Co. Ltd
111 S - 976/PJ.313/2004
21 Okt 2004 MOHON PENEGASAN ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh YANG TERJADI DI LOKASI (CABANG)
112 SE - 07/PJ.7/2004
31 Ags 2004 PENYAMPAIAN SURAT SEKRETARIS JENDERAL NOMOR S-109/SJ/2004 HAL HIMBAUAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT) TAHUNAN PPh TAHUN 2003
113 SE - 06/PJ.7/2004
6 Ags 2004 PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003
114 S - 566/PJ.332/2004
9 Jul 2004 PENEGASAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
115 S - 560/PJ.332/2004
7 Jul 2004 PENEGASAN PASAL 7 KEP-741/PJ/2001 DAN KEP-722/PJ/2001
116 SE - 05/PJ.7/2004
16 Jun 2004 PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP-113/A/2003 DAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-392/PJ/2003 TENTANG DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
117 SE - 01/PJ.9/2004
10 Jun 2004 PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
118 SE - 04/PJ.7/2004
31 Mei 2004 IMPLEME NTASI APLIKASI CALL CENTER PBB
119 SE - 07/PJ.7/2003
16 Des 2003 PENYAMPAIAN LAMPIRAN SPT MASA DALAM MEDIA ELEKTRONIK
120 519/KMK.01/2003
2 Des 2003 PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 443/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN
121 S - 46/PJ.17/2003
1 Des 2003 PENGAWASAN PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21, PPh PASAL 22, PASAL 23 DAN PPN/PPnBM BENDAHARAWAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH
122 S - 1123/PJ.52/2003
21 Nop 2003 DUGAAN PENYELEWENGAN PAJAK YANG TELAH DISETORKAN OLEH PT. EBF
123 83 TAHUN 2003
4 Nop 2003 SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
124 SE - 06/PJ.7/2003
28 Okt 2003 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
125 449/KMK.01/2003
9 Okt 2003 TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK
126 SE - 05/PJ.7/2003
26 Sep 2003 PENGANTAR RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
127 SE - 04/PJ.7/2003
21 Ags 2003 PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR SE-309/PJ/2002 TANGGAL 12 JUNI 2002, SE-391/PJ/2002 TANGGAL 23 AGUSTUS 2002, SE-01/PJ/2003 TANGGAL 13 JANUARI 2003
128 SE - 03/PJ.7/2003
14 Ags 2003 LARANGAN MENERIMA SEORANG KUASA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
129 S - 456/PJ.731/2003
16 Jul 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBERIAN JASA MANAJEMEN DAN JASA TEKNIK OLEH PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
130 S - 457/PJ.35/2003
10 Jul 2003 PPN DAN PPn BM YANG TERLANJUR DIPUNGUT
131 S - 367/PJ.342/2003
5 Jun 2003 PERMINTAAN KETERANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK
132 S - 304/PJ.32/2003
4 Jun 2003 PEMERIKSAAN PAJAK A.N PT ABC
133 SE - 02/PJ.7/2003
30 Apr 2003 PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
134 SE - 01/PJ.7/2003
1 Apr 2003 KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN
135 KEP - 06/PJ/2003
6 Jan 2003 RALAT LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-17/PJ/2002 TANGGAL 9 JANUARI 2002 TENTANG BENTUK, JENIS DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT DAN DAFTAR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
136 SE - 10/PJ.7/2002
30 Des 2002 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.31/2002 TANGGAL 4 DESEMBER 2002
137 S - 1932/PJ.72/2002
27 Nop 2002 EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PROGRAM AUDIT RGTF
138 S - 849/PJ.342/2002
4 Nop 2002 PENGUMPULAN DATA A.N. : PT. CP NPWP : x.xxx.xxx.x-xxx
139 S - 324/PJ.7/2002
7 Ags 2002 ALOKASI DAFTAR PERSEDIAAN WAJIB PAJAK KRITERIA SELEKSI
140 SE - 05/PJ.33/2002
1 Ags 2002 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002
141 SE - 09/PJ.7/2002
1 Ags 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
142 S - 266/PJ.731/2002
19 Jul 2002 PENEGASAN SURAT NOMOR : S-3347/PJ.731/2001 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2001 HAL PEMERIKSAAN BPKP TERHADAP WAJIB PAJAK KPS DAN BUMN/D
143 SE - 08/PJ.75/2002
17 Jul 2002 PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK (DELINQUENCY AUDIT)
144 S - 302/PJ.7/2002
17 Jul 2002 REVIEW PEMERIKSAAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR
145 SE - 06/PJ.7/2002
15 Jul 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BRUNEI DARUSSALAM
146 SE - 07/PJ.7/2002
15 Jul 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
147 KEP - 343/PJ./2002
10 Jul 2002 TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
148 S - 390/PJ.35/2002
21 Mei 2002 LAPORAN ATAS PUTUSAN BPSP NOMOR PUT.05449/BPSP/M.IV/16/2002 TANGGAL 7 MARET 2002
149 KEP - 272/PJ/2002
17 Mei 2002 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
150 SE - 04/PJ.7/2002
16 Mei 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
151 S - 67/PJ.753/2002
30 Apr 2002 BENTUK LAPORAN PENCAIRAN TUNGGAKAN ATAS SKPKB HASIL PEMERIKSAAN KARIKPA
152 KEP - 232/PJ./2002
26 Apr 2002 SISTEM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK
153 SE - 03/PJ.7/2002
23 Apr 2002 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002
154 S - 254/PJ.312/2002
21 Mar 2002 PEMERIKSAAN PAJAK
155 S - 192/PJ.51/2002
28 Feb 2002 PEMBERITAHUAN
156 KEP - 17/PJ./2002
9 Jan 2002 BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN DAFTAR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
157 SE - 01/PJ.24/2002
9 Jan 2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
158 SE - 743/PJ/2001
12 Des 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-741/PJ./2001 TANGGAL 7 DESEMBER 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
159 KEP - 741/PJ./2001
7 Des 2001 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
160 SE - 739/PJ/2001
7 Des 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-722/PJ/2001 TANGGAL 26 NOPEMBER 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
161 KEP - 722/PJ./2001
26 Nop 2001 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
162 SE - 09/PJ.9/2001
21 Nop 2001 PENGIRIMAN LAPORAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK
163 S - 3347/PJ.731/2001
10 Sep 2001 PERIKSAAN BPKP TERHADAP WAJIB PAJAK KPS DAN BUMN/BUMD
164 S - 3187/PJ.722/2001
28 Ags 2001 PERMINTAAN DATA REALISASI JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK TAHUN 2001
165 SE - 32/PJ.43/2001
7 Ags 2001 PENGAWASAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
166 S - 2777/PJ.723/2001
30 Jul 2001 PEMERIKSAAN WP PINDAH
167 SE - 04/PJ.7/2001
11 Jul 2001 FORMULIR SPT
168 SE - 06/PJ.9/2001
11 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-356/PJ./2001 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
169 S - 2310/PJ.752/2001
2 Jul 2001 PENAGIHAN PAJAK TERHADAP SKPKB HASIL
170 SE - 02/PJ.7/2001
6 Jun 2001 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-VENEZUELA
171 SE - 03/PJ.7/2001
6 Jun 2001 PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM FISKAL LUAR NEGERI
172 S - 1755/PJ.700/2001
31 Mei 2001 KOMPARASI OMZET PPN DENGAN OMZET PPh
173 S - 1723/PJ.732/2001
28 Mei 2001 LAPORAN KEMAJUAN PEMERIKSAAN KLIEN KAP
174 KEP - 356/PJ./2001
22 Mei 2001 PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
175 SE - 06/PJ.24/2001
22 Mei 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-356/PJ./2001 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
176 SE - 04/PJ.9/2001
21 Mei 2001 FORMULIR SPT
177 263/KMK.01/2001
3 Mei 2001 PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA MENGENAI DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN PASAL, 25/29 ORANG PRIBADI
178 229/KMK.06/2001
30 Apr 2001 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN AUDIT PAJAK EKSPOR
179 545/KMK.04/2000
22 Des 2000 TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
180 SE - 10/PJ.7/2000
13 Okt 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA (SERI P3B Nomor 29)
181 SE - 128/PJ.1/UP.51/2000
18 Ags 2000 PENETAPAN HASIL PENATARAN PSK/PSL DAERAH LOKASI BALIKPAPAN, CIMAHI, SURABAYA DAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000
182 S - 1766/PJ.73/2000
24 Jul 2000 INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK
183 SE - 04/PJ.24/2000
21 Jul 2000 SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA
184 SE - 07/PJ.7/2000
17 Jul 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TURKI (SERI P3B No. 26)
185 S - 1464/PJ.731/2000
6 Jul 2000 PEMERIKSAAN OLEH BPKP
186 SE - 10/PJ.43/2000
19 Mei 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA (SERI P3B Nomor 29)
187 SE - 06/PJ.71/2000
25 Apr 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-MONGOLIA (SERI P3B No. 25)
188 SE - 04/PJ.7/2000
12 Apr 2000 SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA
189 SE - 02/PJ.75/2000
14 Mar 2000 PENEGASAN SE-05/PJ.64/1988 TANGGAL 23 JULI 1988 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AUSTRIA
190 SE - 04/PJ.43/2000
8 Mar 2000 SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA
191 KEP - 44/PJ./2000
21 Feb 2000 PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KHUSUS WAJIB PAJAK DANA PENSIUN
192 SE - 51/PJ.45/1999
4 Nop 1999 PEMANFAATAN HOMEPAGE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
193 SE - 46/PJ.41/1999
13 Okt 1999 PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD
194 S - 331/MK.04/1999
24 Ags 1999 PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD
195 SE - 06/PJ.7/1999
11 Ags 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – YORDANIA (SERI P3B NO. 11)
196 KEP - 137/PJ./1999
18 Jun 1999 SISTEM KRITERIA SPT UNTUK DIPERIKSA
197 SE - 03/PJ.7/1999
26 Apr 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA (SERI P3B NO. 8)
198 SE - 2/PJ.7/1999
18 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UZBEKISTAN (SERI P3B NO. 7)
199 SE - 16/PJ.24/1998
22 Des 1998 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
200 SE - 53/PJ.6/1998
17 Des 1998 TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL (APF)
201 S - 1275/PJ.114/1998
2 Des 1998 KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
202 SE - 12/PJ.13/1998
30 Nop 1998 BIAYA PEMERIKSAAN
203 SE - 13/PJ.21/1998
20 Okt 1998 PERUBAHAN KLU WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN
204 SE - 11/PJ.7/1998
19 Okt 1998 PENGGALIAN POTENSI FISKAL DARI FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH
205 SE - 219/PJ./1998
12 Okt 1998 PERLAKUAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN TIM PEMERIKSA BERSAMA DJP-DJBC ATAS PPh PASAL 22, PPN DAN PPn BM YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT IMPOR
206 S - 1428/PJ.75/1998
8 Sep 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BUKU-BUKU
207 SE - 242/PJ.1/1998
4 Sep 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT
208 SE - 09/PJ.7/1998
28 Ags 1998 PENGUASAAN WILAYAH DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
209 SE - 175/PJ./1998
21 Ags 1998 TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT
210 SE - 12/PJ.21/1998
6 Ags 1998 BIAYA PEMERIKSAAN
211 SE - 08/PJ.74/1998
5 Ags 1998 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh DAN SURAT-SURAT DINAS
212 SE - 07/PJ.7/1998
28 Jul 1998 PENYESUAIAN SE-05/PJ.24/1998 TANGGAL 9 APRIL 1998
213 SE - 21/PJ.6/1998
20 Jul 1998 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARANCE)
214 SE - 06/PJ.7/1998
3 Jul 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
215 S - 961/PJ.75/1998
3 Jul 1998 INVENTARISASI WAJIB PAJAK AKIBAT PEMBEKUAN OPERASI BANK
216 SE - 09/PJ.23/1998
1 Jul 1998 PENGUASAAN WILAYAH DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
217 SE - 10/PJ.24/1998
1 Jul 1998 PENGUSULAN PEMBEBASAN/PENGANGKATAN BENDAHARAWAN
218 SE - 04/PJ.7/1998
15 Jun 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
219 SE - 18/PJ.41/1998
9 Jun 1998 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DOKUMEN/DATA-DATA PERPAJAKANNYA MUSNAH/TERBAKAR
220 SE - 03/PJ.7/1998
3 Jun 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)
221 SE - 06/PJ.31/1998
8 Mei 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
222 S - 304/PJ.753/1998
22 Apr 1998 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DJP-BPKP DAN KARIKPA
223 SE - 01/PJ.7/1998
30 Mar 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
224 SE - 02/PJ.7/1998
30 Mar 1998 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA P3B RI-CEKO SERI P3B NOMOR 04
225 KEP - 54/PJ./1998
25 Mar 1998 PENYEMPURNAAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
226 SE - 04/PJ.6/1998
19 Mar 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
227 93/KMK.04/1998
25 Feb 1998 BESARNYA TUNJANGAN DAN LAIN-LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
228 SE - 03/PJ.24/1998
16 Feb 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)
229 KEP - 03/PJ./1998
12 Jan 1998 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NO. KEP-148/PJ./1997 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
230 SE - 01/PJ.43/1998
9 Jan 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
231 52 TAHUN 1997
31 Des 1997 SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
232 SE - 13/PJ.7/1997
24 Des 1997 PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 10)
233 KEP - 194/PJ./1997
24 Okt 1997 PENUNJUKAN TENAGA AKUNTAN DAN PEMERIKSA PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
234 S - 2181/PJ.73/1997
14 Okt 1997 INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP NOTARIS
235 37 TAHUN 1997
7 Okt 1997 PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, ATAU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA HAK-HAKNYA
236 41 TAHUN 1997
7 Okt 1997 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
237 SE - 11/PJ.7/1997
3 Sep 1997 JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 09)
238 KEP - 149/PJ./1997
1 Sep 1997 SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENELAAH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
239 S - 2612/PJ.7/1997
12 Ags 1997 PENEGASAN MENGENAI PELAKSANAAN PSL PPN DAN PPn BM OLEH AKUNTAN PUBLIK
240 SE - 09/PJ.7/1997
1 Ags 1997 TATA CARA PENYETORAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI
241 S - 824/PJ.72/1997
12 Mei 1997 DAFTAR RENCANA PEMERIKSAAN SEDERHANA
242 SE - 04/PJ.7/1997
5 Mei 1997 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DENGAN PEMANFAATAN DATA PBB
243 SE - 02/PJ.7/1997
7 Feb 1997 PENGGALIAN POTENSI PAJAK DI BIDANG KEGIATAN JASA SERTIFIKASI
244 SE - 01/PJ.7/1997
28 Jan 1997 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)
245 KEP - 18/PJ./1997
27 Jan 1997 PENYEMPURNAAN DAFTAR SUSUNAN PENASEHAT, PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PEMERIKSAAN PAJAK OLEH TIM GABUNGAN DJP-BPKP TAHUN 1996/1997
246 SE - 10/PJ./1997
15 Jan 1997 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TRIWULAN II TAHUN 1996/1997
247 KEP - 07/PJ./1997
13 Jan 1997 SUSUNAN TIM PENELAAH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
248 KEP - 08/PJ./1997
13 Jan 1997 PENUNJUKAN TENAGA PEMERIKSA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA GABUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN
249 SE - 01/PJ.23/1997
13 Jan 1997 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)
250 KEP - 138/PJ./1996
30 Des 1996 PENUNJUKAN TENAGA AKUNTAN DAN PEMERIKSA PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
251 SE - 20/PJ.7/1996
13 Des 1996 PELAKSANAAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 EX.PASAL 3 AYAT (1) HURUF B DAN HURUF C KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 599/KMK.04/1994. (SERI PPh PASAL 22 NO. 6)
252 KEP - 112/PJ./1996
5 Des 1996 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
253 KEP - 111/PJ./1996
25 Nop 1996 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-97/PJ./1996 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
254 KEP - 97/PJ./1996
4 Nop 1996 SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
255 SE - 18/PJ.23/1996
4 Nop 1996 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
256 SE - 18/PJ.7/1996
24 Okt 1996 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
257 S - 3270/PJ.723/1996
30 Sep 1996 PELAKSANAAN SE-02/PJ.7/1996 (SERI PEMERIKSAAN 01-96)
258 SE - 16/PJ.24/1996
23 Sep 1996 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
259 KEP - 98/PJ.1/1996
10 Sep 1996 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN PAJAK
260 SE - 15/PJ.7/1996
6 Sep 1996 PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN
261 SE - 33/PJ.52/1996
15 Ags 1996 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BEA SISWA DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA) (SERI PPh UMUM NO. 38)
262 SE - 13/PJ.7/1996
22 Jul 1996 BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO.28)
263 SE - 12/PJ.7/1996
15 Jul 1996 RALAT KE 2 KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
264 SE - 25/PJ.43/1996
26 Jun 1996 BENTUK STANDAR LAPORAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN UNTUK PEMUSATAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21. (SERI PPh PASAL 21 - 13)
265 SE - 10/PJ.7/1996
14 Jun 1996 RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN DAN KEP-17/PJ.24/1995 TANGGAL 1 MEI 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI SISTEM DAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) I DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) II, SERTA SE-07/PJ.24/1996 TANGGAL 10 JUNI 1996 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
266 SE - 08/PJ.7/1996
15 Mei 1996 RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-64/PJ.1/1996 TANGGAL 20 JUNI 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ.24/1994 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAN PENAMBAHAN KODE/MAP & SETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 416/KMK.04/1996) DAN JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 417/KMK.04/1996)
267 SE - 07/PJ.7/1996
6 Mei 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
268 SE - 15/PJ.45/1996
22 Apr 1996 PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN
269 SE - 05/PJ.7/1996
11 Apr 1996 PENYEMPURNAAN DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA. (SERI P3B NO.2)
270 S - 778/PJ.72/1996
11 Apr 1996 PENYEMPURNAAN LAMPIRAN 1 DAN LAMPIRAN 3 SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR : SE-03/PJ.7/1996  (SERI PEMERIKSAAN 02-1996)
271 S - 620/PJ.72/1996
22 Mar 1996 RALAT ATAS LAMPIRAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR : SE-03/PJ.7/1996 (SERI PEMERIKSAAN 02-1996)
272 SE - 21/PJ.111/1996
15 Mar 1996 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996
273 SE - 22/PJ.111/1996
15 Mar 1996 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996
274 SE - 04/PJ.7/1996
12 Mar 1996 TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
275 SE - 03/PJ.7/1996
7 Mar 1996 PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
276 SE - 02/PJ.7/1996
14 Feb 1996 PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION (SEK)
277 SE - 03/PJ.112/1996
25 Jan 1996 PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
278 SE - 23/PJ.72/1995
26 Des 1995 PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26. (SERI PPh PASAL 21 NO. 4)
279 SE - 586/PJ.114/1995
13 Des 1995 PENYELESAIAN TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL
280 SE - 21/PJ.7/1995
15 Nop 1995 SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (SERI PPh UMUM NOMOR 9)
281 S - 2395/PJ.51/1995
10 Nop 1995 PERMINTAAN DATA NILAI CIF KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN
282 SE - 19/PJ.72/1995
17 Okt 1995 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
283 SE - 18/PJ.7/1995
29 Sep 1995 PPN/PPn BM DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
284 SE - 17/PJ.7/1995
26 Sep 1995 PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
285 SE - 15/PJ.7/1995
7 Sep 1995 PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE L.N. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 3)
286 SE - 43/PJ.111/1995
4 Sep 1995 PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UJI COBA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR DAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
287 S - 1714/PJ.722/1995
29 Ags 1995 PENEGASAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK INTI PEMERIKSAAN KETERKAITAN TAHUN PAJAK 1994
288 SE - 14/PJ.7/1995
15 Ags 1995 PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NOMOR 5)
289 SE - 22/PJ.21/1995
7 Ags 1995 HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 1994/1995
290 S - 42/PJ./1995
25 Jul 1995 PENUNDAAN PEMBERLAKUAN SE-07/PJ.7/1995 TANGGAL 31 MARET 1995
291 SE - 12/PJ.7/1995
26 Jun 1995 PERLAKUAN PPh BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL. (SERI PPh UMUM - 4)
292 SE - 10/PJ.7/1995
26 Mei 1995 PEMASUKAN ATAU PENYERAHAN BKP KE PULAU BATAM
293 SE - 07/PJ.7/1995
31 Mar 1995 TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK
294 KEP - 18/PJ/1995
23 Feb 1995 TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
295 SE - 02/PJ.7/1995
1 Feb 1995 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - ITALIA
296 625/KMK.04/1994
27 Des 1994 TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
297 43 TAHUN 1994
23 Des 1994 PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1983 TENTANG PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN, DAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
298 SE - 13/PJ.7/1994
22 Sep 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN GARAM BERIODIUM
299 SE - 12/PJ.7/1994
14 Sep 1994 DAFTAR ISIAN UNTUK PENGKREDITAN FLN
300 SE - 11/PJ.7/1994
19 Ags 1994 PEMANFAATAN DATA PENGURUS/KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAN PENERIMA DEVIDEN, BONUS, TANTIEM DAN GRATIFIKASI (SERI PEMANFAATAN DATA-26)
301 SE - 07/PJ.24/1994
6 Mei 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - LUXEMBOURGH
302 SE - 11/PJ.41/1994
3 Mei 1994 PEMANFAATAN DATA PENGURUS/KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAN PENERIMA DEVIDEN, BONUS, TANTIEM DAN GRATIFIKASI (SERI PEMANFAATAN DATA-26)
303 SE - 06/PJ.24/1994
7 Apr 1994 PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN
304 SE - 03/PJ.75/1994
29 Mar 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - HONGARIA
305 SE - 05/PJ.24/1994
17 Mar 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - TUNISIA
306 SE - 30/PJ.442/1993
4 Des 1993 RALAT ATAS KEP. DIR. JEN. PAJAK NO. : KEP-10/PJ.11/93 TGL. 4 OKTOBER 1993 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI LAPANGAN PPh
307 SE - 28/PJ.41/1993
3 Des 1993 LAPORAN PENGAWASAN PEMBAYARAN 100 WAJIB PAJAK BESAR
308 SE - 20/PJ.7/1993
3 Des 1993 DAFTAR PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG TELAH BERLAKU
309 SE - 16/PJ.24/1993
1 Des 1993 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-04/PJ/1993 TANGGAL 15 FEBRUARI 1993
310 SE - 26/PJ.45/1993
23 Nop 1993 PENATAUSAHAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI
311 SE - 33/PJ.54/1993
3 Nop 1993 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS COMMERCIAL PAPER
312 SE - 25/PJ.43/1993
7 Okt 1993 TOKO BEBAS BEA
313 KEP - 10/PJ.11/1993
4 Okt 1993 TATA CARA VERIFIKASI LAPANGAN PAJAK PENGHASILAN
314 SE - 10/PJ.73/1993
27 Sep 1993 PENELITIAN KELENGKAPAN PENGISIAN LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721-C)
315 SE - 21/PJ.313/1993
25 Ags 1993 PERBAIKAN KESALAHAN KETIK PADA SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-03/PJ.31/1993 TANGGAL 30 JANUARI 1993
316 SE - 07/PJ.73/1993
31 Jul 1993 SETORAN PPN/PPn BM EX KEPPRES 56/1988
317 SE - 10/PJ.43/1993
28 Jun 1993 PENELITIAN KELENGKAPAN PENGISIAN LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721-C)
318 KEP - 01/PJ.7/1993
9 Mar 1993 PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
319 SE - 04/PJ.7/1993
9 Mar 1993 PENERAPAN SANKSI KENAIKAN PASAL 14 AYAT (7) UU PPh 1984
320 S - 503/PJ.51/1993
8 Mar 1993 PENELITIAN LPS - E DALAM RANGKA RESTITUSI PPN/PPn BM
321 SE - 05/PJ.5/1993
3 Mar 1993 SKFLN SKBFLN
322 SE - 01/PJ.7/1993
13 Jan 1993 PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG ASING BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA DAN KONTRAK BAGI HASIL
323 S - 06/PJ.52/1993
6 Jan 1993 VERIFIKASI LAPANGAN
324 SE - 28/PJ.43/1992
18 Des 1992 PEMANFAATAN DATA PINJAMAN LUAR NEGERI (SERI PEMANFAATAN DATA-13)
325 SE - 20/PJ.5/1992
21 Okt 1992 DAFTAR COMPETENT AUTHORITY DARI NEGARA-NEGARA TREATY PARTNER
326 SE - 23/PJ.41/1992
22 Ags 1992 PEMANFAATAN DATA PERUSAHAAN YANG GO-PUBLIC
327 SE - 19/PJ.42/1992
7 Jul 1992 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - MALAYSIA
328 SE - 04/PJ.71/1992
20 Apr 1992 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR
329 1292/KMK.04/1991
31 Des 1991 PENUNJUKAN TENAGA AHLI TERTENTU UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
330 SE - 24/PJ.7/1991
30 Sep 1991 PPh PASAL 21 ATAS UANG KEHORMATAN DAN UANG LEMBUR KEPADA ANGGOTA/PELAKSANA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILU
331 SE - 20/PJ.71/1991
28 Ags 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 627/KMK.04/1991 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY
332 SE - 15/PJ.7/1991
23 Jul 1991 NOMOR SERI FAKTUR PAJAK. (SERI PPN - 175)
333 SE - 14/PJ.7/1991
22 Jul 1991 SAAT PEMINJAMAN BUKU-BUKU CATATAN-CATATAN, DAN DOKUMEN-DOKUMEN
334 SE - 12/PJ.7/1991
5 Jul 1991 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM IKAPI)
335 SE - 11/PJ.74/1991
18 Jun 1991 PPh PENGELOLA DANA PENSIUN
336 SE - 03/PJ.2/1991
12 Apr 1991 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI - AMERIKA SERIKAT
337 SE - 06/PJ.7/1991
14 Feb 1991 PPN ATAS PENYERAHAN BBM OLEH AGEN RESMI PERTAMINA (SERI PPN - 174)
338 SE - 02/PJ.5/1991
10 Jan 1991 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DI BIDANG USAHA PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS (SERI PPN - 172)
339 KEP - 02/PJ.7/1990
24 Des 1990 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
340 SE - 25/PJ.5.1/1990
24 Des 1990 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
341 SE - 33/PJ.71/1990
14 Des 1990 PENGERTIAN "DATA BARU" DAN "DATA YANG SEMULA BELUM TERUNGKAP"
342 SE - 31/PJ.7/1990
7 Des 1990 PEMERIKSAAN TERHADAP BANK (SEBAGAI WAJIB PAJAK)
343 SE - 29/PJ.71/1990
18 Okt 1990 BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK/CERUTU
344 SE - 26/PJ.42/1990
11 Sep 1990 PENGAWASAN 100 WAJIB PAJAK BESAR
345 SE - 23/PJ.7/1990
30 Ags 1990 PETUNJUK TEHNIS TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
346 SE - 21/PJ.71/1990
26 Jun 1990 CARA PENGISIAN FORMULIR KP.PPh.5.I ATAS BUNGA DEPOSITO
347 SE - 16/PJ.41/1990
14 Mei 1990 DPP PPN ATAS JASA BONGKAR MUAT (SERI PPN - 161)
348 SE - 15/PJ.711/1990
30 Apr 1990 PPN ATAS JASA PIALANG (BROKER)(SERI PPN - 168)
349 SE - 14/PJ.71/1990
16 Apr 1990 PENGUKUHAN PENGUSAHA AGEN SDSB SEBAGAI PKP (SERI PPN-167)
350 SE - 09/PJ.7/1990
6 Mar 1990 PENYELESAIAN RESTITUSI PPN/PPn BM EKS. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1988
351 SE - 02/PJ.74/1990
8 Jan 1990 DAFTAR NEGARA ASING YANG TIDAK MENGENAKAN PPN ATAS JASA PELAYANAN KAPAL
352 SE - 01/PJ.71/1990
4 Jan 1990 PEMERIKSAAN ULANG (SERI PEMERIKSAAN-66)
353 SE - 38/PJ.4/1989
9 Nop 1989 FAKTUR PAJAK GABUNGAN DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA (SERI PPN-153)
354 SE - 48/PJ.71/1989
1 Nop 1989 PEMERIKSAAN PPh PASAL 21/PASAL 26 (SERI PEMERIKSAAN-64)
355 SE - 40/PJ.71/1989
15 Sep 1989 KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
356 SE - 38/PJ.71/1989
7 Sep 1989 FAKTUR PAJAK GABUNGAN DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA (SERI PPN-153)
357 KEP - 38/PJ.7/1989
8 Ags 1989 BENTUK, JENIS, KODE FORMULIR LAPORAN DAN BUKU-BUKU SERTA PETUNJUK PENGISIANNYA DI BIDANG PEMERIKSAAN PADA UNIT PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
358 SE - 24/PJ.433/1989
8 Jun 1989 PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PKP (SERI PPN - 145)
359 SE - 09/PJ.54/1989
24 Feb 1989 PAJAK ATAS KEUNTUNGAN (CAPITAL GAIN)
360 SE - 08/PJ.22/1989
31 Jan 1989 PEMATRAPAN PPh PASAL 23/26 HASIL PENELITIAN SPT PPh
361 SE - 41/PJ.23/1988
31 Des 1988 PENIADAAN PENGUSUTAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN LAINNYA YANG TELAH DICAIRKAN
362 SE - 45/PJ.54/1988
24 Des 1988 INVENTARISASI LP2 SPT PPh 1986 (SE SERI PEMERIKSAAN - 50)
363 SE - 44/PJ.54/1988
23 Des 1988 INVENTARISASI PEGAWAI YANG MEMPUNYAI PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN ATAU PENDIDIKAN PEMERIKSA (SERI PEMERIKSAAN - 49)
364 SE - 43/PJ.54/1988
22 Des 1988 FASILITAS PELAYANAN PERPAJAKAN BAGI PESERTA SAYEMBARA LAPORAN TAHUNAN 1986. (SERI PEMERIKSAAN - 48)
365 SE - 38/PJ.23/1988
1 Des 1988 PEMERIKSAAN TERHADAP RUMAH SAKIT SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PPh PASAL 21
366 SE - 41/PJ.54/1988
30 Nop 1988 PENIADAAN PENGUSUTAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN LAINNYA YANG TELAH DICAIRKAN
367 SE - 39/PJ.5/1988
30 Nop 1988 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ.22/1985
368 SE - 20/PJ.54/1988
4 Nop 1988 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
369 SE - 32/PJ.54/1988
20 Okt 1988 RALAT PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987-1988
370 SE - 42/PJ.54/1988
12 Okt 1988 PENYELESAIAN ATAS LP2 SPT PPh 1986 LEBIH BAYAR KELOMPOK A WP PENANAMAN MODAL (SERI PEMERIKSAAN - 47)
371 SE - 30/PJ.54/1988
25 Ags 1988 SPT PPh 1986 LEBIH BAYAR YANG LP2-NYA MASIH BELUM DITERBITKAN OLEH KPDIP. (SERI PEMERIKSAAN - 43)
372 SE - 27/PJ.54/1988
30 Jul 1988 PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987 - 1988 (SERI PPh PASAL 21-37)
373 SE - 26/PJ.54/1988
28 Jul 1988 KRITERIA WP EFEKTIF DAN WP NON EFEKTIF
374 SE - 25/PJ.54/1988
16 Jul 1988 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN LEBIH BAYAR YANG DI SUMBANGKAN UNTUK NEGARA
375 SE - 19/PJ.54/1988
11 Apr 1988 KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN UNTUK TAHUN 1988/1989. (SERI PEMERIKSAAN - 37)
376 SE - 17/PJ.54/1988
6 Apr 1988 DEPOSITO BERJANGKA
377 SE - 18/PJ.54/1988
6 Apr 1988 DAFTAR INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (DIHP) (SERI PEMERIKSAAN - 36)
378 SE - 17/PJ.22/1988
14 Mar 1988 DEPOSITO BERJANGKA
379 SE - 15/PJ.54/1988
25 Feb 1988 SUSULAN RALAT KESALAHAN CETAK PADA FORMULIR DAN BUKU PETUNJUK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 1987
380 SE - 13/PJ.54/1988
12 Feb 1988 BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 AYAT (2) JO. PASAL 9 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 45 TAHUN 1986
381 SE - 12/PJ.54/1988
6 Feb 1988 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KMK.01/1988 (SERI PPN - 112)
382 SE - 11/PJ.54/1988
2 Feb 1988 KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN TRIWULAN IV 1987/1988 (SERI PEMERIKSAAN - 31)
383 SE - 08/PJ.54/1988
21 Jan 1988 PENEGASAN KEMBALI PENGELUARAN STP
384 SE - 03/PJ.56/1988
12 Jan 1988 PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MENDAPATKAN BUKTI PERMULAAN TENTANG TELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN. (SERI PEMERIKSAAN-28)
385 S - 11/PJ.54/1988
8 Jan 1988 PENEGASAN KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN - 27)
386 SE - 34/PJ.5/1987
26 Des 1987 PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 45 TAHUN 1986
387 SE - 32/PJ.5/1987
14 Des 1987 DAFTAR INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (DIHP) (SERI PEMERIKSAAN - 25)
388 SE - 29/PJ.5/1987
20 Nop 1987 PEMBERITAHUAN KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/KMK.07/1979 TANGGAL 27 MARET 1979
389 SE - 28/PJ.5/1987
16 Nop 1987 PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983, YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN
390 SE - 26/PJ.5/1987
9 Nop 1987 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS DASAR PESANAN/INDEN
391 SE - 27/PJ.5/1987
9 Nop 1987 PEMBERITAHUAN RALAT ATAS KESALAHAN TIK PADA LAMPIRAN SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-25/PJ.223/1987 TANGGAL 4 AGUSTUS 1987
392 SE - 25/PJ.5/1987
31 Okt 1987 PENGHITUNGAN PPh BAGI PERUSAHAAN ATAU WAJIB PAJAK YANG SEBAGIAN PENGHASILANNYA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI HASIL PEKERJAAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI
393 SE - 24/PJ.5/1987
20 Okt 1987 PENEGASAN PENGISIAN DKHP SPT PPh. 1985. (SERI PEMERIKSAAN -19)
394 SE - 23/PJ.5/1987
7 Okt 1987 PENGENAAN PPn.BM ATAS IMPOR BAHAN BAKU (RAW MATERIAL) OLEH PABRIKAN DALAM NEGERI (SERI PPN - 103)
395 S - 199/PJ.5/1987
23 Sep 1987 PENEGASAN MENGENAI KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN SPT PPh LEBIH BAYAR 1986 (SERI PEMERIKSAAN - 16)
396 SE - 48/PJ./1987
28 Ags 1987 PENUNJUKAN SEKSI PENETAPAN SEBAGAI UNIT PEMBANTU PELAKSANA PENELITIAN SPT PPh 1986 (SERI PEMERIKSAAN - 14)
397 SE - 19/PJ.5/1987
8 Ags 1987 PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 8 PP. NO. 45 TAHUN 1986
398 SE - 18/PJ.5/1987
4 Ags 1987 PENYELESAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK LEBIH BAYAR
399 SE - 17/PJ.5/1987
1 Ags 1987 PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN/PEMERIKSAAN BERDASARKAN INFORMASI, DATA, PENGADUAN DAN LAPORAN (SERI PEMERIKSAAN - 10)
400 SE - 10/PJ.5/1987
3 Jul 1987 PERMINTAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN (SERI PEMERIKSAAN - 07)
401 SE - 15/PJ.5/1987
6 Jun 1987 PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
402 SE - 16/PJ.5/1987
6 Jun 1987 PENGERTIAN "TERHUTANG" YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 23 DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 23/26 - 16)
403 SE - 17/PJ.2/1987
12 Mei 1987 PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN/PEMERIKSAAN BERDASARKAN INFORMASI, DATA, PENGADUAN DAN LAPORAN (SERI PEMERIKSAAN - 10)
404 SE - 11/PJ.BT5/1988
28 Feb 1987 PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
405 SE - 08/PJ.23/1987
21 Feb 1987 WEWENANG KIP DOMISILI DAN KIP LOKASI UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 34)
406 SE - 02/PJ.5/1987
27 Jan 1987 BEBERAPA PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA PERUSAHAAN
407 SE - 01/PJ.5/1987
15 Jan 1987 DAFTAR KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 06)
408 SE - 22/PJ.5/1986
19 Des 1986 BEA METERAI ATAS SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) (SERI BM-08)
409 SE - 18/PJ.5/1986
7 Okt 1986 PRINT OUT SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 04-02)
410 SE - 06/PJ.62/1986
19 Sep 1986 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
411 SE - 04/PJ.5/1986
25 Apr 1986 PENJELASAN TENTANG BUKTI PERMULAAN ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
412 SE - 103/PJ.BT4/1985
6 Des 1985 PEMERIKSAAN SMB WPPM
413 SE - 6/PJ.5/1985
20 Nop 1985 NILAI PKk RUMAH PRIBADI PEJABAT NEGARA YANG WAJIB MENEMPATI RUMAH DINAS KARENA JABATANNYA
414 KEP - 93/PJ.12/1985
12 Nop 1985 PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEPADA DIREKTUR PENGUSUTAN DAN PENGENDALIAN WILAYAH, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KEPALA INSPEKSI PAJAK
415 SE - 82/PJ.12/1985
9 Okt 1985 PERMINTAAN DATA-DATA/INFORMASI PERPAJAKAN OLEH INSTANSI LAIN
416 SE - 28/PJ.2/1985
6 Ags 1985 PERDAGANGAN KONSINYASI (SERI PPN-41)
417 SE - 09/PJ.12/1985
12 Feb 1985 RAHASIA JABATAN
418 S - 164/PJ.12/1985
12 Feb 1985 PEMERIKSAAN YANG BERKENAAN DENGAN "RAHASIA JABATAN"
419 KEP - 09/PJ.BT5/1985
28 Jan 1985 PEMBENTUKAN TEAM PENYUSUNAN SISTEM TATALAKSANA BERKAS WAJIB PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
420 S - 754/PJ.12/1984
2 Nop 1984 PEMERIKSAAN OLEH BPKP
421 S - 102/PJ.62/1984
29 Jun 1984 PERMINTAAN BERKAS WAJIB PAJAK ATAS NAMA SESEORANG/BADAN OLEH PEMERIKSA DARI BPKP
422 68 TAHUN 1983
31 Des 1983 PENIADAAN PENGUSUTAN PERPAJAKAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA DAN TABUNGAN-TABUNGAN LAINNYA