PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

Pertambangan Migas/Non Migas


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 178/PMK.011/2007
28 Des 2007 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
2 127/PMK.03/2007
11 Okt 2007 TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
3 SE - 20/PJ./2007
26 Apr 2007 TINDAK LANJUT PENGENAAN, ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN PBB ASSET PT PERTAMINA (PERSERO) DARI KEGIATAN USAHA HILIR
4 S - 54/PJ.43/2006
28 Mar 2006 PENEGASAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 MIGAS
5 78/PMK.010/2005
6 Sep 2005 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI
6 370/KMK.04/2005
3 Ags 2005 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 AGUSTUS 2005 SAMPAI DENGAN 4 SEPTEMBER 2005
7 S - 156/PJ./2005
11 Jul 2005 PERLAKUAN PAJAK PERSEROAN ATAU PAJAK PENGHASILAN ATAS UPLIFT
8 S - 535/PJ.313/2005
30 Jun 2005 PERMOHONAN PENEGASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 (WITHOLDING TAX)
9 S - 592/PJ.51/2005
29 Jun 2005 PEMUNGUT PPN DAN PPnBM
10 S - 562/PJ.51/2005
21 Jun 2005 TANGGAPAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 11/PMK.03/2005
11 S - 563/PJ.51/2005
21 Jun 2005 PERLAKUAN KMK NO. 563/KMK.03/2003 TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PEMEGANG PKP2B GENERASI III
12 S - 508/PJ.52/2005
7 Jun 2005 PEMBAHASAN PENGATURAN FASILITAS KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR BERDASARKAN KONTRAK KARYA
13 S - 479/PJ.53/2005
1 Jun 2005 PERMOHONAN KONFIRMASI DAN PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS TERMINATION PENALTY FEES
14 S - 429/PJ.322/2005
18 Mei 2005 TANGGAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
15 S - 348/PJ.322/2005
19 Apr 2005 PERMOHONAN PENJELASAN PMK NOMOR 11/PMK.03/2005
16 21/PMK.010/2005
8 Mar 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI
17 20/PMK.010/2005
3 Mar 2005 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
18 11/PMK.03/2005
31 Jan 2005 PENUNJUKAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
19 SE - 02/PJ.51/2005
31 Jan 2005 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 173/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
20 06/PMK.010/2005
28 Jan 2005 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
21 07/PMK.010/2005
28 Jan 2005 PENURUNAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
22 S - 1051/PJ.51/2004
28 Des 2004 TUNGGAKAN PAJAK BADAN PENGELOLA KOMPLEK ABC
23 S - 942/PJ.53/2004
5 Nop 2004 PPN ATAS JASA PERTAMBANGAN
24 S - 722/PJ.51/2004
18 Ags 2004 PPN ATAS PENYERAHAN NON-BBM, RETENSI (FEE), BONUS, UPAH PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DAN PENYERAHAN AVTUR OLEH PT PERTAMINA (PERSERO)
25 S - 826/PJ.312/2004
13 Ags 2004 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PT BSP
26 S - 630/PJ.322/2004
20 Jul 2004 STATUS WAJIB PUNGUT PPN (WAPU PPN)
27 S - 363/PJ.313/2004
21 Jun 2004 PENEGASAN TARIF PPh PASAL 23 ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA
28 S - 353/PJ.322/2004
31 Mei 2004 PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR DAN SSP
29 S - 290/PJ.52/2004
5 Mei 2004 PENEGASAN TENTANG PELAKSANAAN KMK NOMOR : 563/KMK.03/2003
30 S - 103/PJ.53/2004
25 Feb 2004 PERLAKUAN PPN ATAS JASA YANG DISERAHKAN OLEH SUB KONTRAKTOR
31 S - 12/PJ.313/2004
12 Jan 2004 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA DRILLING YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA TETAP
32 S - 1082/PJ.51/2003
6 Nop 2003 PENEGASAN UNDANG-UNDANG PPN YANG BERLAKU BAGI WAJIB PAJAK KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN GENERASI VI
33 S - 336/PJ.43/2003
28 Ags 2003 PAJAK PENGHASILAN ATAS BONUS AGEN PELUMAS PERTAMINA
34 S - 817/PJ.53/2003
12 Ags 2003 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK PERUSAHAAN DI BIDANG JASA SERTIFIKASI PIPA PENYALUR MINYAK, INSPEKSI TEKNIK DAN JASA PENUNJANG
35 S - 488/PJ.312/2003
24 Jul 2003 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PENGEBORAN MINYAK (DRILLING) YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA TETAP
36 S - 133/PJ.43/2003
17 Apr 2003 PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK ATAS DBK PKPS-BBM BIDANG PLS-P
37 S - 135/PJ.42/2003
14 Mar 2003 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG UNTUK BUT YANG BERGERAK DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK
38 S - 127/PJ.322/2003
26 Feb 2003 TANGGAPAN ATAS RUU PANAS BUMI
39 S - 895/PJ.311/2002
13 Nop 2002 FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA KONTRAK KARYA
40 S - 755/PJ.32/2002
26 Sep 2002 SAAT DIMULAINYA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENYEDIAAN JALAN TOL
41 S - 646/PJ.31/2002
29 Ags 2002 KONSEP STANDAR KONTRAK KARYA GENERASI VIII
42 S - 832/PJ.532/2002
14 Ags 2002 PERMOHONAN PENEGASAN PPN
43 S - 794/PJ.51/2002
7 Ags 2002 FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS IMPOR BARANG MODAL DAN BARANG LAINNYA OLEH PERUSAHAAN KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN
44 S - 753/PJ.51/2002
29 Jul 2002 PPN ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK PENERBANGAN DAN PELAYARAN LUAR NEGERI
45 S - 700/PJ.51/2002
17 Jul 2002 TANGGAPAN ATAS USULAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-1288/LK/2000 - KEP-68/PJ/2000
46 S - 504/PJ.51/2002
31 Mei 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BATUBARA
47 S - 283/PJ.51/2002
28 Mar 2002 PERLAKUAN PPN ATAS KONTRAKTOR PKP2B GENERASI III
48 9 TAHUN 2002
16 Jan 2002 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
49 S - 37/PJ.51/2002
10 Jan 2002 PPN ATAS BARANG HASIL PERTAMBANGAN
50 S - 09/PJ.51/2002
7 Jan 2002 PERMASALAHAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
51 S - 1450/PJ.51/2001
18 Des 2001 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PPN ATAS BATUBARA
52 S - 1433/PJ.51/2001
11 Des 2001 HAK DAN KEWAJIBAN PKP PERTAMBANGAN BATUBARA SEBELUM PENCABUTAN NPPKP
53 S - 1293/PJ.53/2001
5 Nop 2001 DPP ATAS KONTRAK JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS
54 S - 868/PJ.53/2001
13 Jul 2001 KONFIRMASI PERLAKUAN PPN ATAS TAGIHAN REIMBURSEMENT
55 S - 707/PJ.51/2001
5 Jun 2001 FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PERUSAHAAN KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN BATUBARA
56 S - 682/PJ.51/2001
30 Mei 2001 FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS IMPOR MESIN, BARANG, DAN BAHAN DALAM RANGKA JASA DI BIDANG MIGAS
57 45 TAHUN 2001
29 Mar 2001 HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
58 S - 03/PJ.53/2001
8 Jan 2001 PENEGASAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS JASA PENCARIAN SUMBER DAN PEMBORAN ENERGI PANAS BUMI
59 S - 2271/PJ.531/2000
22 Nop 2000 PENERBITAN FAKTUR PAJAK STANDAR DENGAN METODE QQ
60 S - 2015/PJ.531/2000
23 Okt 2000 PPN ATAS PENYERAHAN JASA KATERING SEBAGAI BAGIAN DARI PENYERAHAN JASA DRILLING KEPADA PERUSAHAAN MINYAK ASING (PSC COMPANY)
61 S - 1288/PJ.531/2000
14 Ags 2000 PPN ATAS PENYERAHAN JASA KATERING SEBAGAI BAGIAN DARI PENYERAHAN JASA DRILLING KEPADA PERUSAHAAN MINYAK ASING (PSC)
62 S - 1275/PJ.531/2000
11 Ags 2000 FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN JASA-JASA PENUNJANG MIGAS BAGI KPS MASA EKSPLORASI
63 S - 400/PJ.532/2000
20 Mar 2000 PPN ATAS JASA ANGKUTAN BBM
64 S - 252/PJ.532/2000
18 Feb 2000 PPN ATAS PENYERAHAN JASA KATERING SEBAGAI BAGIAN DARI PENYERAHAN JASA PENGEBORAN MINYAK
65 S - 10/PJ.32/2000
13 Jan 2000 TANGGAPAN ATAS KONSEP KEPUTUSAN BERSAMA DJLK DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENGENAI PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYAR OLEH PENGUSAHA SUMBERDAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
66 SE - 20/PJ.531/1999
1 Des 1999 FORMULIR LP2P TAHUN 1999
67 SE - 68/PJ.6/1999
29 Nop 1999 PENEGASAN KESATUAN PENETAPAN DAN PENERIMAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN PT INALUM
68 SE - 24/PJ.6/1999
23 Apr 1999 TATA CARA PEMROSESAN PEMBERITAHUAN/PERMOHONAN WAJIB PAJAK YANG WAJIB DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI ATAU 1 (SATU) BULAN
69 SE - 26/PJ.6/1999
23 Apr 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PARTAI POLITIK
70 SE - 27/PJ.6/1999
23 Apr 1999 PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA/AGUNAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
71 83/KMK.04/1999
25 Feb 1999 PENYUSUTAN ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KONTRAK BAGI HASIL DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR
72 SE - 49/PJ.6/1998
8 Des 1998 DATA TUNGGAKAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (NON MIGAS)
73 S - 269/PJ.3/1998
6 Nop 1998 RUU TENTANG PERTAMBANGAN
74 S - 2180/PJ.532/1998
5 Okt 1998 PPN ATAS JASA ANGKUTAN BBM
75 S - 1684/PJ.532/1998
29 Jul 1998 PPN ATAS JASA ANGKUTAN BBM
76 S - 87/PJ.44/1998
16 Jul 1998 TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
77 S - 1136/PJ.531/1998
14 Mei 1998 PPN ATAS PENYERAHAN JASA PENGEBORAN (DRILLING)
78 S - 1076/PJ.532/1998
7 Mei 1998 PPN ATAS JASA ANGKUTAN BBM
79 SE - 07/PJ.6/1998
8 Apr 1998 PENYESUAIAN SE-05/PJ.24/1998 TANGGAL 9 APRIL 1998
80 S - 88/PJ.532/1998
12 Jan 1998 KONFIRMASI HASIL KONSULTASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 611/KMK.04/1994
81 SE - 38/PJ.6/1997
17 Des 1997 PETUNJUK PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PBB PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
82 451/KMK.04/1997
28 Ags 1997 PENATAUSAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA
83 S - 2471/PJ.531/1997
28 Ags 1997 PPN ATAS JASA DRILLING
84 S - 2653/PJ.531/1996
10 Okt 1996 PPN ATAS JASA DRILLING
85 S - 1571/PJ.51/1996
3 Jul 1996 IJIN BAGI PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL UNTUK MENERBITKAN FAKTUR PAJAK ATAS NAMA PERTAMINA/KBH
86 S - 1200/PJ.531/1996
24 Mei 1996 PPN ATAS JASA DRILLING
87 SE - 01/PJ.6/1996
4 Jan 1996 PENAMBAHAN NAMA DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P 3 B RI - AUSTRALIA
88 S - 199/PJ.311/1995
15 Des 1995 KENIKMATAN YANG DIBAYARKAN OLEH PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR (PERUSAHAAN DRILLING NASIONAL) KEPADA PARA EXPATRIATE
89 S - 2695/PJ.53/1995
12 Des 1995 PPN ATAS JASA ANGKUTAN BBM
90 S - 167/PJ.32/1995
3 Nop 1995 PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN KEPADA HIMPURNA CALIFORNIA ENERGY Ltd DAN PATUHA POWER Ltd
91 S - 1738/PJ.53/1995
31 Ags 1995 PPN ATAS JASA DRILLING
92 SE - 41/PJ.4/1995
14 Ags 1995 SURAT SETORAN PAJAK "FINAL" UNTUK PENYETORAN PPh PASAL 22 YANG DIPUNGUT OLEH BULOG, PERTAMINA, DAN BADAN USAHA YANG BERGERAK DIBIDANG PREMIX (SERI PPh PASAL 22 NO. 3)
93 S - 108/PJ.32/1995
31 Jul 1995 PENEGASAN ATAS KETENTUAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1991 JO KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 766/KMK.04/1992
94 S - 93/PJ.31/1995
17 Jul 1995 PERLAKUAN PPH ATAS IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG DIBEBANKAN PADA BIAYA OPERASI OLEH KONTRAKTOR KONTRAK BAGI HASIL (KBH) DI BIDANG MIGAS
95 SE - 32/PJ.6/1995
29 Mei 1995 PENGALIHAN HARTA DENGAN MENGGUNAKAN NILAI BUKU DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA. (SERI PPh UMUM NOMOR - 13)
96 S - 699/PJ.53/1995
11 Mei 1995 PPN ATAS PROYEK PIPANISASI PKS PERTAMINA
97 SE - 26/PJ.41/1995
26 Apr 1995 PERUBAHAN KODE NOTA UNTUK PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
98 SE - 19/PJ.41/1995
25 Apr 1995 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
99 S - 551/PJ.54/1995
20 Apr 1995 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA
100 SE - 14/PJ.41/1995
7 Mar 1995 PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NOMOR 5)
101 SE - 11/PJ.41/1995
28 Feb 1995 TATA CARA PENGISIAN DAN PROSEDUR PENERBITAN STP DAN SKP DALAM MASA TRANSISI
102 SE - 02/PJ.41/1995
8 Feb 1995 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - ITALIA
103 SE - 22/PJ.41/1994
29 Des 1994 PPh PASAL 25 YANG BELUM/KURANG DIBAYAR OLEH SPBU, AGEN/ DEALER SESUAI KETENTUAN PERJANJIAN KERJASAMA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS
104 SE - 21/PJ.41/1994
7 Des 1994 PENEGASAN TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI ATAU PEMERIKSAAN TERHADAP SPBU, AGEN DEALER PERTAMINA YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS
105 75 TAHUN 1994
16 Nop 1994 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION NATUNA INC. YANG MELAKUKAN PENGEBORAN DAN PENGOLAHAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DI KEPULAUAN NATUNA DAN LAUT SEKITARNYA
106 SE - 19/PJ.41/1994
7 Nop 1994 BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENYALURAN PRODUK PERTAMINA OLEH BANK PERSEPSI
107 SE - 18/PJ.41/1994
28 Okt 1994 PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1993
108 SE - 17/PJ.43/1994
16 Sep 1994 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 433/KMK.04/1994 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY
109 SE - 59/PJ.6/1994
13 Sep 1994 PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERTAMBANGAN PANAS BUMI
110 433/KMK.04/1994
26 Ags 1994 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
111 SE - 16/PJ.41/1994
5 Ags 1994 PENEGASAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS
112 SE - 39/PJ.6/1994
28 Jun 1994 PETUNJUK PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PBB PERTAMBANGAN MIGAS/PANAS BUMI
113 S - 1011/PJ.51/1993
18 Mei 1993 PPN ATAS BONUS MINYAK PELUMAS
114 SE - 10/PJ.51/1993
3 Apr 1993 PENELITIAN KELENGKAPAN PENGISIAN LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721-C)
115 SE - 01/PJ./1993
23 Jan 1993 PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG ASING BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA DAN KONTRAK BAGI HASIL
116 SE - 22/PJ.5/1992
5 Des 1992 SURAT KETERANGAN DOMISILI/RESIDENSI WAJIB PAJAK SWISS
117 S - 1740/PJ.51/1992
8 Okt 1992 PPN ATAS SEWA CHARTER LNG/LPG TANKERS
118 SE - 12/PJ.31/1992
14 Mei 1992 TAMBAHAN PENJELASAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR : SE-20/PJ.31/1991 DAN SE-21/PJ.31/1991
119 SE - 20/PJ.31/1991
31 Des 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 627/KMK.04/1991 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY
120 SE - 21/PJ.31/1991
31 Des 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 628/KMK.04/1991 MENGENAI NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETTO DAN PPh PASAL 25 FOREIGN DRILLING COMPANY
121 SE - 91/PJ.6/1991
26 Des 1991 PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN PERTAMBANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
122 SE - 90/PJ.6/1991
23 Des 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
123 SE - 18/PJ.31/1991
18 Des 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 628/KMK.04/1991 BAGI PERUSAHAAN DRILLING NASIONAL
124 SE - 85/PJ.6/1991
25 Nop 1991 PERMINTAAN USUL PERHITUNGAN PBB TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 1991
125 49 TAHUN 1991
12 Nop 1991 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA TERHADAP PELAKSANAAN KUASA DAN IJIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
126 KEP - 250/PJ.52/1991
22 Jul 1991 JASA-JASA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI DAN PANAS BUMI YANG MENDAPAT PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 572/KMK.01/1989
127 S - 882/PJ.52/1991
9 Jul 1991 MEKANISME PENGKREDITAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA BAGI PERUSAHAAN JASA PENGEBORAN MIGAS
128 627/KMK.04/1991
26 Jun 1991 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
129 628/KMK.04/1991
26 Jun 1991 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
130 S - 145/PJ.321/1991
19 Jun 1991 PENGENAAN PPN ATAS BATUBARA
131 SE - 50/PJ.6/1991
7 Jun 1991 LARANGAN PENGGUNAAN KONSULTAN PAJAK SWASTA OLEH BUMN
132 SE - 22/PJ.6/1991
9 Mar 1991 JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DAN JASA TENAGA KERJA (SERI PPN -177)
133 SE - 06/PJ.51/1991
8 Feb 1991 PPN ATAS PENYERAHAN BBM OLEH AGEN RESMI PERTAMINA (SERI PPN - 174)
134 SE - 02/PJ.32/1991
17 Jan 1991 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DI BIDANG USAHA PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS (SERI PPN - 172)
135 1447/KMK.013/1990
12 Nop 1990 PERLAKUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU TERHADAP KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM USAHA PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI
136 SE - 30/PJ.313/1990
2 Okt 1990 PPh PASAL 23 ATAS "DRILLING MUD ENGINEERING SERVICES"
137 409a/KMK.04/1990
31 Mar 1990 TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK, BUKAN BAHAN BAKAR MINYAK, PRODUK LAIN DAN PELAYANAN JASA OLEH PERTAMINA
138 S - 1003/PJ.5/1989
15 Jul 1989 PPN ATAS PENYERAHAN BATUBARA YANG DIHASILKAN OLEH PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
139 SE - 49/PJ.6/1989
22 Jun 1989 PPN ATAS LATEKS PEKAT (ROOM/CREAM LATEX) DAN CONTRIFUGED LATEX (SERI PPN - 159)
140 572/KMK.01/1989
25 Mei 1989 PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI DAN PANAS BUMI KEPADA PARA KONTRAKTOR YANG BELUM BERPRODUKSI
141 22 TAHUN 1989
24 Mei 1989 PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI BAGI PARA KONTRAKTOR YANG BELUM BERPRODUKSI
142 S - 176/PJ.3/1989
31 Jan 1989 PENGENAAN PPN ATAS BATUBARA
143 S - 1679/PJ.32/1988
17 Nop 1988 PPN ATAS JASA ANGKUTAN BBM
144 S - 1653/PJ.32/1988
3 Nop 1988 PPN ATAS PENYERAHAN KAPAL TUA/BEKAS MILIK PERTAMINA
145 S - 1606/PJ.32/1988
18 Okt 1988 PPN ATAS PROYEK PEMBANGUNAN PARAXYLENE PLANT CILACAP MILIK PERTAMINA YANG PEMBIAYAANNYA BERSIFAT "NON RECOURSE"
146 S - 552/PJ.32/1988
22 Apr 1988 MASALAH PPT MIGAS DI CEPU
147 399/KMK.00/1988
16 Apr 1988 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI
148 398/KMK.00/1988
16 Apr 1988 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
149 S - 503/PJ.3/1988
14 Apr 1988 PPN ATAS PROYEK LPG ARUN/BONTANG
150 S - 505/PJ.3/1988
14 Apr 1988 PPN ATAS DRILL-SITE PREPARATION SERVICE
151 S - 637/PJ.3/1987
16 Mar 1987 PENGENAAN PPN ATAS BATUBARA
152 355/KMK.04/1986
10 Mei 1986 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
153 120/KMK.012/1986
5 Mar 1986 PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.: 457/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984
154 84/KMK.04/1986
14 Feb 1986 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
155 SE - 64/PJ.3/1985
6 Nop 1985 KEGIATAN DRILLING SEBAGAI KEGIATAN NON KONSTRUKSI (SERI PPN - 65)
156 S - 235/PJ.62/1985
5 Nop 1985 PPh PASAL 23 ATAS JASA GIRO YANG DITERIMA KONTRAKTOR MINYAK ASING
157 SE - 34/PJ.24/1985
3 Okt 1985 IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN OPERASI PERMINYAKAN. (SERI PPh PASAL 22-15)
158 815/KMK.012/1985
27 Sep 1985 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 458/KMK.012/1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
159 S - 1105/MK.012/1985
27 Sep 1985 BONUS-BONUS YANG DIBAYAR OLEH KONTRAKTOR KEPADA PERTAMINA
160 672/KMK.04/1985
25 Jul 1985 TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK SUPER DAN PREMIUM KEPADA KEDUTAAN/KONSULAT NEGARA ASING DAN LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL TERTENTU
161 SE - 46/PJ.3/1985
5 Jun 1985 KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 (SERI PPh 21 - 21)
162 S - 1525/PJ.3/1985
27 Mei 1985 PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BBM DAN BUKAN BBM
163 SE - 34/PJ.3/1985
22 Apr 1985 IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN OPERASI PERMINYAKAN. (SERI PPh PASAL 22-15)
164 S - 629/PJ.3/1985
29 Mar 1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BIDANG MIGAS
165 S - 986/PJ.24/1985
27 Mar 1985 PPh PASAL 22 IMPOR BARANG KEPERLUAN OPERASI PERMINYAKAN
166 206/KMK.01/1985
25 Feb 1985 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BAHAN BAKAR MINYAK BUMI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI
167 S - 1217/PJ.241/1984
26 Nop 1984 PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS IMPOR BBM OLEH PERTAMINA
168 714/KMK.04/1984
25 Jul 1984 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
169 S - 430/PJ.241/1984
26 Jun 1984 PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OPERASI PERMINYAKAN
170 458/KMK.012/1984
1 Jun 1984 TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
171 456/KMK.012/1984
21 Mei 1984 TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYETORAN KEWAJIBAN PERTAMINA KEPADA PEMERINTAH ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI
172 457/KMK.012/1984
21 Mei 1984 PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN BAGI KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EXPLORASI DAN EXPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) YANG DITANDA TANGANI SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1985
173 458/KMK.012/1984
21 Mei 1984 TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
174 S - 12/PJ.531/1984
7 Apr 1984 PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 OLEH KONTRAKTOR DAN PERTAMINA. (SERI PPh PASAL 23 - 06)
175 S - 87/PJ.24/1984
14 Feb 1984 PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OPERASI PERMINYAKAN (GOLONGAN "A") (SERI PPh PASAL 22-08)