PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

Semua PBB - Surat Edaran Dirjen Pajak


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 SE-93/PJ/2011
21 Des 2011
2 SE - 66/PJ/2011
24 Ags 2011
3 SE-48/PJ/2011
3 Ags 2011 TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C
4 SE-31/PJ/2011
4 Apr 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2011 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
5 SE-23/PJ/2011
21 Mar 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
6 SE-149/PJ/2010
27 Des 2010
7 SE-140/PJ/2010
17 Des 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-60/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
8 SE-115/PJ/2010
5 Nop 2010 PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT,STTS, DAN DHKP PBB
9 SE-72/PJ./2010
10 Jun 2010 TATA CARA PEMBERIAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN AKIBAT PEMBENTUKAN (PEMEKARAN DAN ATAU PENGGABUNGAN) WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BARU
10 SE-71/PJ./2010
10 Jun 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK DAN SISA DENDA ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
11 SE-64/PJ./2010
14 Mei 2010 PERSIAPAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNGAN KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
12 SE-51/PJ./2010
8 Apr 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK WAJIB PAJAK VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA, ATAU JANDA/DUDANYA DAN UNTUK WAJIB PAJAK PENSIUNAN SERTA, KARENA KENAIKAN NILAI JUAL KENA PAJAK
13 SE-38/PJ./2010
10 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 12/PJ/2010 TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
14 SE-30/PJ/2010
9 Mar 2010 DAFTAR BANK DAN NOMOR REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN ENERGI PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010
15 SE-25/PJ./2010
1 Mar 2010 PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
16 SE-15/PJ./2010
4 Feb 2010 RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2010
17 SE-110/PJ./2009
19 Nop 2009 PERSIAPAN PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 59/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
18 SE-104/PJ./2009
30 Okt 2009 PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT, STTS, DAN DHKP PBB TAHUN 2010
19 SE-101/PJ./2009
13 Okt 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENUNJUKKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
20 SE-98/PJ./2009
12 Okt 2009 PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
21 SE-99/PJ./2009
12 Okt 2009 PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
22 SE-91/PJ./2009
24 Sep 2009 PERMINTAAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK
23 SE-61/PJ./2009
23 Jun 2009 PENANDATANGANAN SPPT PBB
24 SE-45/PJ./2009
21 Apr 2009 PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN
25 SE-32/PJ./2009
16 Mar 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
26 SE-69/PJ./2008
12 Des 2008 USULAN BANK PERSEPSI/BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
27 SE - 36/PJ/2008
8 Ags 2008 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
28 SE - 27/PJ/2008
19 Mei 2008 STANDAR WAKTU PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN PENERBITAN SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
29 SE - 26/PJ/2008
2 Mei 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 6/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
30 SE - 22/PJ/2008
15 Apr 2008 PEMINDAHAN KEWENANGAN PENGADMINISTRASIAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
31 SE - 18/PJ./2008
25 Mar 2008 PROGRAM AUDIT DAN EVALUASI LAPORAN HASIL AUDIT
32 SE - 03/PJ.01/2008
14 Mar 2008 PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2008
33 SE - 12/PJ/2008
3 Mar 2008 TINDAK LANJUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-06/PJ./2008 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2008
34 SE - 10/PJ/2008
28 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
35 SE - 01/PJ.01/2008
21 Jan 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
36 SE - 01/PJ./2008
9 Jan 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
37 SE - 64/PJ./2007
19 Des 2007 RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB T.A. 2008
38 SE - 55/PJ./2007
1 Nop 2007 PROSEDUR PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 149/PJ/2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2007 SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
39 SE - 53/PJ./2007
25 Okt 2007 USULAN PERUBAHAN BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
40 SE - 50/PJ./2007
9 Okt 2007 PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2008
41 SE - 51/PJ./2007
9 Okt 2007 PENCANTUMAN KODE KPPBB/KPP PRATAMA DALAM SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)
42 SE - 46/PJ/2007
8 Okt 2007 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
43 SE - 48/PJ./2007
8 Okt 2007 PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2008
44 SE - 47/PJ./2007
8 Okt 2007 PENETAPAN NPOPTKP BPHTB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2006
45 SE - 44/PJ/2007
5 Okt 2007 PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DAN STRUK SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
46 SE - 40/PJ/2007
13 Sep 2007 STANDAR WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU DAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
47 SE - 35/PJ/2007
23 Jul 2007 EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2006
48 SE - 21/PJ./2006
1 Sep 2006 APLIKASI KEY PERFORMANCE INDICATOR
49 SE - 03/PJ.1/2005
1 Apr 2005 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK
50 SE - 01/PJ.75/2005
3 Mar 2005 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
51 SE - 59/PJ.6/2004
27 Des 2004 PEMELIHARAAN HIGH SPEED PRINTER
52 SE - 57/PJ.6/2004
22 Des 2004 PENJELASAN LEBIH LANJUT PENGENAAN PBB TAHUN 2005
53 SE - 56/PJ.6/2004
17 Des 2004 IMPLEMENTASI BANK DATA NASIONAL DAN SINGLE IDENTIFICATION NUMBER
54 SE - 55/PJ.6/2004
13 Des 2004 RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2005
55 SE - 54/PJ.6/2004
1 Des 2004 PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2005
56 SE - 51/PJ.6/2004
29 Nop 2004 PENJELASAN TINDAK LANJUT CETAK MASSAL TAHUN 2005
57 SE - 48/PJ.6/2004
28 Okt 2004 PENGENAAN PBB DAN PENCETAKAN SPPT TAHUN 2005
58 SE - 47/PJ.6/2004
15 Okt 2004 PETUNJUK PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR DATA PERTANAHAN DAN PERPAJAKAN SERTA PEMANFAATAN BERSAMA
59 SE - 18/PJ/2004
25 Jun 2004 EVALUASI PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL
60 SE - 26/PJ.6/2004
18 Mei 2004 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
61 SE - 24/PJ.6/2004
10 Mei 2004 PEMANFAATAN GPS DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DATA DIGITAL SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
62 SE - 23/PJ.6/2004
26 Apr 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-134/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-105/PJ./2004 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-135/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-136/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-137/PJ/2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
63 SE - 21/PJ.6/2004
6 Apr 2004 PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SATU TEMPAT (PST)
64 SE - 17/PJ.6/2004
29 Mar 2004 PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT PBB DAN BPHTB DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BANK DATA PERPAJAKAN NASIONAL
65 SE - 14/PJ.6/2004
10 Mar 2004 TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
66 SE - 13/PJ.6/2004
5 Mar 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-73/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
67 SE - 12/PJ.6/2004
1 Mar 2004 IMPLEMENTASI APLIKASI SMART MAP
68 SE - 11/PJ.6/2004
27 Feb 2004 PENEGASAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003
69 SE - 04/PJ.6/2004
13 Jan 2004 IMPLEME NTASI APLIKASI CALL CENTER PBB
70 SE - 02/PJ.6/2004
12 Jan 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
71 SE - 56/PJ.6/2003
31 Des 2003 PEMELIHARAAN HIGH SPEED PRINTER
72 SE - 55/PJ.6/2003
31 Des 2003 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
73 SE - 52/PJ.6/2003
5 Des 2003 PENGENAAN PBB TAHUN 2004
74 SE - 48/PJ.6/2003
11 Nop 2003 PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2004
75 SE - 47/PJ.6/2003
11 Nop 2003 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
76 SE - 44/PJ.6/2003
9 Okt 2003 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-391/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA BAGI WAJIB PAJAK TAMBAHAN YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
77 SE - 43/PJ.6/2003
7 Okt 2003 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-390/PJ/2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TAMBAHAN YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ/2003 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TEMPAT TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
78 SE - 41/PJ.6/2003
30 Sep 2003 BUKU PANDUAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
79 SE - 40/PJ.6/2003
24 Sep 2003 PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2003
80 SE - 39/PJ.6/2003
23 Sep 2003 SOSIALISASI TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB MELALUI ATM BCA KE BANK PERSEPSI PBB ELEKTRONIK
81 SE - 37/PJ.6/2003
9 Sep 2003 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
82 SE - 38/PJ.6/2003
9 Sep 2003 LAYANAN INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI NATIONAL TOLL FREE NUMBER AUTOMATIC VOICES, FAX RESPONSE SERVICES DAN NATIONAL SMS SERVICES
83 SE - 32/PJ.6/2003
7 Ags 2003 LAPORAN PENUNGGAK PBB DAN BPHTB TP 100 JUTA KE ATAS
84 SE - 30/PJ.6/2003
22 Jul 2003 PETUNJUK TEKNIS PASCA PENILAIAN INDIVIDUAL
85 SE - 29/PJ.6/2003
22 Jul 2003 PENEGASAN MENGENAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KHUSUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-194/PJ./2003
86 SE - 28/PJ.6/2003
21 Jul 2003 PEMBAYARAN PBB ONLINE NASIONAL
87 SE - 27/PJ.6/2003
4 Jul 2003 PEMBEBASAN BIAYA TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN ATM BCA
88 SE - 23/PJ.6/2003
6 Jun 2003 REKRUTMENT PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
89 SE - 16/PJ./2003
6 Jun 2003 PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-381/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
90 SE - 22/PJ.6/2003
3 Jun 2003 PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
91 SE - 18/PJ.6/2003
26 Mei 2003 PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE BIASA (EDI BIASA) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
92 SE - 19/PJ.6/2003
26 Mei 2003 PENYAMPAIAN KETENTUAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN
93 SE - 17/PJ.6/2003
23 Mei 2003 TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK KE MAHKAMAH AGUNG
94 SE - 16/PJ.6/2003
13 Mei 2003 PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-381/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
95 SE - 15/PJ.6/2003
12 Mei 2003 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PRESEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA
96 SE - 09/PJ.6/2003
1 Apr 2003 BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003
97 SE - 07/PJ.6/2003
21 Mar 2003 PENYAMPAIAN LAMPIRAN SPT MASA DALAM MEDIA ELEKTRONIK
98 SE - 05/PJ.1/2003
20 Mar 2003 PENGANTAR RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
99 SE - 01/PJ.6/2003
15 Jan 2003 KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN
100 SE - 45/PJ.6/2002
30 Des 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 387/PJ./2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN
101 SE - 43/PJ.6/2002
3 Des 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-382/PJ/2002 TANGGAL 13 AGUSTUS 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN
102 SE - 40/PJ.6/2002
22 Nop 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN/KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SERTA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELALUI INTRANET
103 SE - 36/PJ.6/2002
6 Nop 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ONLINE
104 SE - 34/PJ.6/2002
27 Sep 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 TENTANG BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002
105 SE - 33/PJ.6/2002
23 Sep 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 342/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
106 SE - 31/PJ.6/2002
17 Sep 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-334/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
107 SE - 32/PJ.6/2002
17 Sep 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-335/PJ./2002 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
108 SE - 30/PJ.6/2002
28 Ags 2002 STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK
109 SE - 28/PJ.6/2002
15 Ags 2002 PENYAMPAIAN NAMA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PENGESAHAN TERHADAP BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM
110 SE - 25/PJ.6/2002
14 Ags 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK-251/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KMK-567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
111 SE - 24/PJ.6/2002
5 Ags 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 252/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 553/KMK.03/2000 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
112 SE - 17/PJ.6/2002
31 Mei 2002 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-337/PJ/2002 TANGGAL 2 JULI 2002
113 SE - 15/PJ.6/2002
17 Mei 2002 PEMANFAATAN DATA EKSPOR/IMPOR DI INTRANET DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
114 SE - 13/PJ.6/2002
23 Apr 2002 PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
115 SE - 09/PJ.6/2002
6 Mar 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
116 SE - 07/PJ.6/2002
27 Feb 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
117 SE - 05/PJ.6/2002
11 Feb 2002 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002
118 SE - 02/PJ.6/2002
28 Jan 2002 TINDAKAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
119 SE - 04/PJ.6/2002
28 Jan 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
120 SE - 01/PJ.6/2002
28 Jan 2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
121 SE - 34/PJ.6/2001
13 Des 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-563/PJ./2001 TENTANG SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
122 SE - 29/PJ.6/2001
13 Nop 2001 PENGAWASAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh FINAL ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI
123 SE - 23/PJ.6/2001
13 Ags 2001 TATACARA PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
124 SE - 22/PJ.6/2001
10 Ags 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-417/PJ/2001 TANGGAL 27 JUNI 2001 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
125 SE - 20/PJ.6/2001
27 Jul 2001 PENYAMPAIAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR SE- 85/A.6/2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPN BM OLEH KPKN DAN BENDAHARAWAN
126 SE - 17/PJ.6/2001
12 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-401/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI
127 SE - 16/PJ.6/2001
11 Jul 2001 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN DI LUAR NEGERI
128 SE - 11/PJ.6/2001
10 Mei 2001 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 281/KMK.03/2001 TANGGAL 8 MEI 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TANGGAL 20 MARET 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
129 SE - 12/PJ.6/2001
10 Mei 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-511/PJ./2001 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
130 SE - 05/PJ.6/2001
7 Feb 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-338/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN
131 SE - 03/PJ.6/2001
6 Feb 2001 PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM FISKAL LUAR NEGERI
132 SE - 60/PJ./2001
25 Jan 2001 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP
133 SE - 02/PJ.6/2001
24 Jan 2001 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-VENEZUELA
134 SE - 01/PJ.6/2001
2 Jan 2001 P3B INDONESIA - FINLANDIA
135 SE - 48/PJ.6/2000
1 Des 2000 TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PBB DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PBB DAN BPHTB
136 SE - 38/PJ.6/2000
24 Ags 2000 PENERUSAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2000
137 SE - 25/PJ.6/2000
13 Jun 2000 PERUBAHAN LAMPIRAN SE-05/PJ.43/2000 TANGGAL 22 MARET 2000
138 SE - 17/PJ.6/2000
7 Apr 2000 KEWAJIBAN MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG TERUTANG UNTUK SETIAP BULAN TAKWIM
139 SE - 15/PJ.6/2000
3 Apr 2000 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA
140 SE - 14/PJ.6/2000
27 Mar 2000 BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
141 SE - 18/PJ./2000
24 Mar 2000 PENGATURAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB
142 SE - 78/PJ./2000
24 Mar 2000 PENGATURAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB
143 SE - 13/PJ.6/2000
24 Mar 2000 KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG ASING
144 SE - 12/PJ.6/2000
23 Mar 2000 KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN
145 SE - 03/PJ.75/2000
21 Mar 2000 PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
146 SE - 10/PJ.6/2000
8 Mar 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA (SERI P3B Nomor 29)
147 SE - 08/PJ.6/2000
29 Feb 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SEYCHELLES (SERI P3B NO. 27)
148 SE - 06/PJ.6/2000
23 Feb 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-MONGOLIA (SERI P3B No. 25)
149 SE - 01/PJ.75/2000
4 Feb 2000 OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
150 SE - 03/PJ.6/2000
1 Feb 2000 PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
151 SE - 01/PJ.6/2000
4 Jan 2000 OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
152 SE - 74/PJ.6/1999
28 Des 1999 PENETAPAN ANGKA KREDIT ASISTEN PENILAI PBB MUDA
153 SE - 73/PJ.6/1999
16 Des 1999 TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR KEHUTANAN
154 SE - 69/PJ.6/1999
3 Des 1999 TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN SPPT-PBB TAHUN 2000
155 SE - 67/PJ.6/1999
26 Nop 1999 BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN PBB/BPHTB TAHUN ANGGARAN 2000/2001
156 SE - 66/PJ.6/1999
2 Nop 1999 EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1999/2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (9 APRIL S/D SEPTEMBER 1999)
157 SE - 61/PJ.6/1999
11 Okt 1999 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPH
158 SE - 59/PJ.6/1999
4 Okt 1999 PEMBETULAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1999/2000 KANWIL III DAN VII DJP
159 SE - 56/PJ.6/1999
2 Sep 1999 PERLAKUAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBERIAN HADIAH SAHAM KEPADA PEGAWAI
160 SE - 55/PJ.6/1999
31 Ags 1999 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (REV 003/00)
161 SE - 52/PJ.6/1999
25 Ags 1999 PENILAIAN PERSEDIAAN BAGI WAJIB PAJAK PEDAGANG VALUTA ASING
162 SE - 53/PJ.6/1999
25 Ags 1999 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
163 SE - 51/PJ.6/1999
15 Ags 1999 PEMANFAATAN HOMEPAGE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
164 SE - 50/PJ.6/1999
11 Ags 1999 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.43/1998 TANGGAL 4 JUNI 1998 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
165 SE - 49/PJ.6/1999
10 Ags 1999 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI ANAK-ANAK YANG BERUSIA TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) TAHUN
166 SE - 47/PJ.6/1999
29 Jul 1999 PENERUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 450/KMK.04/1999 TANGGAL 9 SEPTEMBER 1999
167 SE - 48/PJ.6/1999
29 Jul 1999 PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN BAGI WAJIB PAJAK YANG BERUSAHA DALAM BIDANG PENAMBANGAN UMUM DALAM RANGKA KONTRAK KARYA YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASARKAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
168 SE - 46/PJ.6/1999
27 Jul 1999 PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD
169 SE - 45/PJ.6/1999
20 Jul 1999 PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH
170 SE - 44/PJ.6/1999
16 Jul 1999 PENJELASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-24/PJ.42/1999 TANGGAL 31 MARET 1999
171 SE - 43/PJ.6/1999
13 Jul 1999 PENGECUALIAN DARI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
172 SE - 40/PJ.6/1999
23 Jun 1999 KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21
173 SE - 39/PJ.6/1999
21 Jun 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING
174 SE - 36/PJ.6/1999
3 Jun 1999 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
175 SE - 35/PJ.6/1999
2 Jun 1999 PENEGASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN CARA MEMBELI ANUITAS SEUMUR HIDUP
176 SE - 30/PJ.6/1999
17 Mei 1999 PENEGASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK YANG HARUS DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN SE-21/PJ.42/1999 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA
177 SE - 29/PJ.6/1999
14 Mei 1999 MASA BERLAKUNYA SURAT KETERANGAN FISKAL
178 SE - 21/PJ.6/1999
23 Apr 1999 PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
179 SE - 22/PJ.6/1999
23 Apr 1999 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI
180 SE - 23/PJ.6/1999
23 Apr 1999 BUKU PANDUAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
181 SE - 25/PJ.6/1999
23 Apr 1999 PENETAPAN BENTUK STANDAR SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
182 SE - 18/PJ.6/1999
6 Apr 1999 PENEGASAN TENTANG PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.33/1998 TANGGAL 30 APRIL 1998 DAN SE-10/PJ.24/1998 TANGGAL 1 JULI 1998 
183 SE - 16/PJ.6/1999
10 Mar 1999 PENGIRIMAN SALINAN RESMI PUTUSAN BPSP
184 SE - 15/PJ.6/1999
8 Mar 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK
185 SE - 09/PJ.6/1999
12 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SURIAH (SERI P3B NO. 14)
186 SE - 07/PJ.6/1999
11 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AFRIKA SELATAN (SERI P3B NO. 12)
187 SE - 08/PJ.6/1999
11 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL YANG MENGUBAH PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-KANADA (SERI P3B NO. 13)
188 SE - 06/PJ.6/1999
5 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – YORDANIA (SERI P3B NO. 11)
189 SE - 05/PJ.6/1999
28 Jan 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – KUWAIT (SERI P3B NO. 10)
190 SE - 56/PJ.6/1998
31 Des 1998 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ.6/1998
191 SE - 52/PJ.6/1998
15 Des 1998 PELAKSANAAN PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN PAJAK 1999
192 SE - 51/PJ.6/1998
15 Des 1998 RALAT EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998
193 SE - 50/PJ.6/1998
10 Des 1998 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-49/PJ./1998 TANGGAL 16 MARET 1998
194 SE - 46/PJ.6/1998
20 Nop 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING
195 SE - 47/PJ.6/1998
20 Nop 1998 PENEGASAN TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
196 SE - 44/PJ.6/1998
11 Nop 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-273/PJ./1998 TANGGAL 11 DESEMBER 1998
197 SE - 40/PJ.6/1998
9 Okt 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-208/PJ./1998 TANGGAL 6 OKTOBER 1998
198 SE - 39/PJ.6/1998
8 Okt 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-12/PJ.42/1998 TANGGAL 30 MARET 1998
199 SE - 38/PJ.6/1998
18 Sep 1998 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
200 SE - 37/PJ.6/1998
16 Sep 1998 PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN
201 SE - 35/PJ.6/1998
4 Sep 1998 PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
202 SE - 33/PJ.6/1998
28 Ags 1998 PENCABUTAN BUTIR 11 HURUF A DALAM SE-42/PJ.4/1996 TANGGAL 31 DESEMBER 1996
203 SE - 31/PJ.6/1998
27 Ags 1998 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
204 SE - 26/PJ.6/1998
12 Ags 1998 PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
205 SE - 25/PJ.6/1998
10 Ags 1998 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.4/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996
206 SE - 25/PJ.42/1998
6 Ags 1998 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.4/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996
207 SE - 20/PJ.6/1998
16 Jul 1998 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-279/PJ./1998 TANGGAL 17 DESEMBER 1998
208 SE - 19/PJ.6/1998
15 Jul 1998 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN SEBAGAI BARANG DAGANGAN OLEH WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DALAM BIDANG PROPERTI
209 SE - 18/PJ.6/1998
14 Jul 1998 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DOKUMEN/DATA-DATA PERPAJAKANNYA MUSNAH/TERBAKAR
210 SE - 16/PJ.6/1998
30 Jun 1998 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
211 SE - 13/PJ.6/1998
15 Jun 1998 PERUBAHAN KLU WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN
212 SE - 14/PJ.6/1998
15 Jun 1998 PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI
213 SE - 11/PJ.6/1998
14 Mei 1998 PENGGALIAN POTENSI FISKAL DARI FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH
214 SE - 09/PJ.6/1998
5 Mei 1998 PENGUASAAN WILAYAH DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
215 SE - 08/PJ.6/1998
27 Apr 1998 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh DAN SURAT-SURAT DINAS
216 SE - 06/PJ.6/1998
2 Apr 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
217 SE - 05/PJ.6/1998
25 Mar 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
218 SE - 02/PJ.6/1998
13 Jan 1998 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA P3B RI-CEKO SERI P3B NOMOR 04
219 SE - 01/PJ.6/1998
9 Jan 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
220 SE - 37/PJ.6/1997
15 Des 1997 PEMBERIAN PENGURANGAN PBB UNTUK ANGGOTA VETERAN RI
221 SE - 36/PJ.6/1997
8 Des 1997 PETUNJUK PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI
222 SE - 28/PJ.6/1997
14 Okt 1997 PENUNJUKAN DIT.JEN ANGGARAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN ATAS PENYERAHAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI.(PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 39-95)
223 SE - 27/PJ.6/1997
2 Okt 1997 PPN ATAS JASA BENGKEL (SERI PPN 40 -95)
224 SE - 26/PJ.6/1997
23 Sep 1997 RALAT ATAS LAMPIRAN 1 SE DIRJEN PAJAK No. SE-18/PJ.6/1997 PERIHAL PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL
225 SE - 25/PJ.6/1997
19 Sep 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH DELAPAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-19 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
226 SE - 22/PJ.6/1997
12 Sep 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-16 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
227 SE - 20/PJ.6/1997
1 Sep 1997 BATASAN RUMAH MURAH YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95)
228 SE - 19/PJ.6/1997
19 Ags 1997 PENINGKATAN KEPATUHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PPN DAN PPn BM (PENYEMPURNAAN KE-1 SE SERI PPN 38-95)
229 SE - 18/PJ.6/1997
11 Ags 1997 CARA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP SELISIH PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) AKTIVA TETAP
230 SE - 17/PJ.6/1997
5 Ags 1997 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARING)
231 SE - 15/PJ.6/1997
29 Jul 1997 PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SE 06/PJ.4/1997 TANGGAL 20 JUNI 1997 DAN SE-09/PJ.24/1997 TANGGAL 25 JULI 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI (SERI PPh UMUM NOMOR 50)
232 SE - 14/PJ.6/1997
8 Jul 1997 JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-6 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95)
233 SE - 12/PJ.6/1997
6 Jun 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 48)
234 SE - 10/PJ.6/1997
5 Jun 1997 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TRIWULAN II TAHUN 1996/1997
235 SE - 11/PJ.6/1997
5 Jun 1997 JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 09)
236 SE - 07/PJ.6/1997
8 Apr 1997 PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-03/PJ.24/1997 TANGGAL 7 FEBRUARI 1997
237 SE - 06/PJ.6/1997
19 Mar 1997 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
238 SE - 04/PJ.2/1997
28 Feb 1997 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DENGAN PEMANFAATAN DATA PBB
239 SE - 04/PJ.6/1997
5 Feb 1997 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DENGAN PEMANFAATAN DATA PBB
240 SE - 01/PJ.6/1997
14 Jan 1997 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)
241 SE - 41/PJ.6/1996
12 Ags 1996 PELAKSANAAN LEBIH LANJUT PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 42)
242 SE - 40/PJ.6/1996
12 Ags 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 41)
243 SE - 39/PJ.6/1996
2 Ags 1996 FORMULIR SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1996 DAN BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
244 SE - 36/PJ.6/1996
1 Ags 1996 LAPORAN KPL.KPP.4.1-96 DAN KPL.KPP.4.2-96
245 SE - 37/PJ.6/1996
31 Jul 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU TERBITAN DEPARTEMEN AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-6 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
246 SE - 35/PJ.6/1996
30 Jul 1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DIBIDANG USAHA PENERBANGAN DALAM NEGERI (SERI PPh UMUM - 40)
247 SE - 30/PJ.6/1996
26 Jun 1996 TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 36)
248 SE - 29/PJ.6/1996
25 Jun 1996 PPh TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 35)
249 SE - 24/PJ.6/1996
6 Jun 1996 FORMULIR LP2P TAHUN 1996
250 SE - 18/PJ.6/1996
21 Mei 1996 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
251 SE - 19/PJ.6/1996
21 Mei 1996 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING. (SERI PPh UMUM NOMOR 31)
252 SE - 17/PJ.6/1996
10 Mei 1996 BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
253 SE - 16/PJ.6/1996
1 Mei 1996 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
254 SE - 13/PJ.6/1996
15 Mar 1996 BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO.28)
255 SE - 07/PJ.6/1996
25 Jan 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
256 SE - 06/PJ.6/1996
23 Jan 1996 PEMBERITAHUAN NASKAH KONSOLIDASI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - BELANDA (SERI P3B NOMOR 3)
257 SE - 04/PJ.6/1996
17 Jan 1996 TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
258 SE - 03/PJ.6/1996
5 Jan 1996 PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
259 SE - 52/PJ.6/1995
3 Okt 1995 PENJELASAN PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR
260 SE - 18/PJ.6/1995
6 Apr 1995 PPN/PPn BM DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
261 SE - 12/PJ.6/1995
15 Mar 1995 PERLAKUAN PPh BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL. (SERI PPh UMUM - 4)
262 SE - 14/PJ.6/1995
15 Mar 1995 PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NOMOR 5)
263 SE - 10/PJ.6/1995
24 Feb 1995 PEMASUKAN ATAU PENYERAHAN BKP KE PULAU BATAM
264 SE - 11/PJ.6/1995
24 Feb 1995 TATA CARA PENGISIAN DAN PROSEDUR PENERBITAN STP DAN SKP DALAM MASA TRANSISI
265 SE - 07/PJ.6/1995
10 Feb 1995 TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK
266 SE - 08/PJ.6/1995
10 Feb 1995 PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
267 SE - 06/PJ.6/1995
3 Feb 1995 TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
268 SE - 05/PJ.6/1995
31 Jan 1995 PENEGASAN KETENTUAN PASAL 25 DAN PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994
269 SE - 74/PJ.6/1994
5 Des 1994 PETUNJUK LEBIH LANJUT SE DJP NO. : SE-09/PJ.6/1993 TANGGAL 23 PEBRUARI 1993
270 SE - 69/PJ.6/1994
2 Nop 1994 PELUNASAN HUTANG PBB SEKTOR PERHUTANAN
271 SE - 66/PJ.6/1994
20 Okt 1994 PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL
272 SE - 65/PJ.6/1994
10 Okt 1994 RALAT SE-56/PJ.6/1994
273 SE - 63/PJ.6/1994
7 Okt 1994 KLASIFIKASI NJOP BUMI
274 SE - 64/PJ.6/1994
30 Sep 1994 SALINAN LAMPIRAN SK.KAKANWIL TENTANG DBKB PER-DATI II
275 SE - 62/PJ.6/1994
27 Sep 1994 EVALUASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SISMIOP DI 83 KOTA
276 SE - 61/PJ.6/1994
23 Sep 1994 RALAT SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO.: S-1355/PJ.6/1994
277 SE - 60/PJ.6/1994
22 Sep 1994 DAFTAR KLASIFIKASI NJOP BUMI TERTINGGI DAN TERENDAH
278 SE - 56/PJ.6/1994
31 Ags 1994 PENYALURAN PBB ASAL IHH TAHUN 1994/1995
279 SE - 54/PJ.6/1994
22 Ags 1994 KELENGKAPAN DATA NOMOR PENDUDUK (NOMOR KTP ATAU NOMOR K.K)
280 SE - 51/PJ.6/1994
13 Ags 1994 PENENTUAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PENGENAAN PBB
281 SE - 50/PJ.6/1994
30 Jul 1994 RALAT ATAS SE DIRJEN PAJAK NOMOR SE-49/PJ.6/1994 TANGGAL 22 JULI 1994
282 SE - 49/PJ.6/1994
22 Jul 1994 PENGENAAN PBB TAHUN 1994 UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN
283 SE - 47/PJ.6/1994
20 Jul 1994 PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP, PELATIHAN DAN INSTALASI SISMIOP R-2
284 SE - 45/PJ.6/1994
11 Jul 1994 REKAPITULASI LAPORAN PENYELESAIAN SPPT (KPL. KW 6.6) TAHUN 1993 DAN LAPORAN TAHUNAN KETETAPAN PBB (KPL. KW 6.7) TAHUN 1993
285 SE - 44/PJ.6/1994
6 Jul 1994 PEMECAHAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
286 SE - 35/PJ.6/1994
20 Jun 1994 KETERANGAN NJOP PBB UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN
287 SE - 32/PJ.6/1994
8 Jun 1994 KEP.MENKEU NOMOR : 196/KMK.04/1994
288 SE - 33/PJ.6/1994
8 Jun 1994 ALOKASI SEMENTARA PEMBAGIAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA MASING-MASING DAERAH TINGKAT II
289 SE - 31/PJ.6/1994
3 Jun 1994 PENGENAAN PBB TAHUN 1994 ATAS PERUM KERETA API
290 SE - 30/PJ.6/1994
31 Mei 1994 EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1993/1994
291 SE - 28/PJ.6/1994
26 Mei 1994 RALAT RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1994/1995
292 SE - 27/PJ.6/1994
18 Mei 1994 PENANGGUHAN PENGENAAN PBB ATAS OBYEK MESIN
293 SE - 26/PJ.6/1994
17 Mei 1994 PERMINTAAN USULAN PERHITUNGAN PBB TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 1994 TERHADAP ASSET PERTAMINA
294 SE - 23/PJ.6/1994
10 Mei 1994 PPnBM ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN DALAM KEADAAN CKD
295 SE - 19/PJ.6/1994
15 Apr 1994 BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENYALURAN PRODUK PERTAMINA OLEH BANK PERSEPSI
296 SE - 18/PJ.6/1994
2 Apr 1994 PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1993
297 SE - 16/PJ.6/1994
31 Mar 1994 PENEGASAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS
298 SE - 17/PJ.6/1994
31 Mar 1994 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 433/KMK.04/1994 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY
299 SE - 15/PJ.6/1994
25 Mar 1994 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NJKP
300 SE - 13/PJ.6/1994
4 Mar 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN GARAM BERIODIUM
301 SE - 11/PJ.6/1994
1 Mar 1994 PEMANFAATAN DATA PENGURUS/KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAN PENERIMA DEVIDEN, BONUS, TANTIEM DAN GRATIFIKASI (SERI PEMANFAATAN DATA-26)
302 SE - 10/PJ.6/1994
21 Feb 1994 PERLAKUAN PPh DAN PPN TERHADAP PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI YANG BERAKHIR MENJADI LEBIH SINGKAT DARI MASA SEWA GUNA USAHA YANG DISYARATKAN DALAM PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 1169/KMK.01/1991
303 SE - 09/PJ.6/1994
17 Feb 1994 RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PPPB
304 SE - 08/PJ.6/1994
15 Feb 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - KERAJAAN INGGRIS DAN IRLANDIA UTARA
305 SE - 07/PJ.6/1994
9 Feb 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - LUXEMBOURGH
306 SE - 06/PJ.6/1994
1 Feb 1994 PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN
307 SE - 04/PJ.6/1994
20 Jan 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - FINLANDIA
308 SE - 03/PJ.6/1994
12 Jan 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - HONGARIA
309 SE - 02/PJ.6/1994
8 Jan 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - POLANDIA
310 SE - 69/PJ.6/1993
24 Des 1993 1. KEP. MENKEU. NOMOR : 796/KMK.04/1993 2. KEP. DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-31/PJ.6/1993
311 SE - 66/PJ.6/1993
15 Des 1993 RALAT SE-40/PJ.6/1993
312 SE - 56/PJ.6/1993
20 Okt 1993 PENJELASAN SE-40/PJ.6/1993 DAN SE-52/PJ.6/1993
313 SE - 55/PJ.6/1993
8 Okt 1993 PEDOMAN PENILAIAN MESIN
314 SE - 53/PJ.6/1993
29 Sep 1993 PERMINTAAN BACK UP TABLE DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN KONVERSI APLIKASI
315 SE - 54/PJ.6/1993
29 Sep 1993 DATA JUMLAH DAN NILAI TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN PER DATI II
316 SE - 40/PJ.6/1993
21 Jul 1993 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
317 SE - 36/PJ.6/1993
30 Jun 1993 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH LIMA IKAPI)
318 SE - 34/PJ.6/1993
16 Jun 1993 PENYEMPURNAAN SE-23/PJ.312/1993 SEHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993
319 SE - 32/PJ.6/1993
10 Jun 1993 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993
320 SE - 15/PJ.6/1993
27 Mar 1993 PENGUMUMAN DIRJEN PAJAK NOMOR : PENG-12/PJ./1993 TANGGAL 25 MEI 1993
321 SE - 11/PJ.6/1993
11 Mar 1993 PERLAKUAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU BAGIAN KEUNTUNGAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
322 SE - 10/PJ.6/1993
9 Mar 1993 PENELITIAN KELENGKAPAN PENGISIAN LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721-C)
323 SE - 09/PJ.6/1993
23 Feb 1993 PENERBITAN KARTU NPWP DAN NOMOR PENGUKUHAN PKP SEHUBUNGAN SE-07/PJ.24/1993 TANGGAL 7 JULI 1993
324 SE - 56/PJ.6/1992
16 Nop 1992 DALUWARSA PENETAPAN DAN PENAGIHAN PBB
325 SE - 18/PJ.6/1992
25 Apr 1992 PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PEMINDAHTANGANAN HARTA
326 SE - 16/PJ.6/1992
23 Mar 1992 PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM
327 SE - 14/PJ.6/1992
17 Mar 1992 PENGERTIAN "BADAN-BADAN LAIN" SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22
328 SE - 13/PJ.6/1992
16 Mar 1992 PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA TEKNIK/JASA MANAJEMEN YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARAWAN
329 SE - 10/PJ.6/1992
4 Mar 1992 HUBUNGAN PPh PASAL 23/26 DENGAN BIAYA PERUSAHAAN
330 SE - 09/PJ.6/1992
14 Feb 1992 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - SINGAPURA
331 SE - 05/PJ.6/1992
5 Feb 1992 PELAKSANAAN KEP.MEN.KEH. NO. M01-HL 03-10 TAHUN 1991 TANGGAL 13 APRIL 1991
332 SE - 03/PJ.6/1992
23 Jan 1992 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR YANG MELEWATI JANGKA WAKTU 12 BULAN
333 SE - 02/PJ.6/1992
22 Jan 1992 KEBIJAKSANAAN BARU DI BIDANG PPn.BM (SERI PPN - 176.A)
334 SE - 01/PJ.6/1992
7 Jan 1992 PERLAKUAN PPh TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI
335 SE - 88/PJ.6/1991
11 Des 1991 PENERAPAN HASIL PENILAIAN UNTUK PENETAPAN PBB TAHUN 1992
336 SE - 86/PJ.6/1991
2 Des 1991 TATA CARA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI NJOP ATAS BUMI/TANAH
337 SE - 82/PJ.6/1991
5 Nop 1991 PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PBB
338 SE - 79/PJ.6/1991
1 Nop 1991 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENAGIHAN AKTIF
339 SE - 80/PJ.6/1991
1 Nop 1991 PERSIAPAN PENCETAKAN SPPT, BI, STTS 1992
340 SE - 77/PJ.6/1991
17 Okt 1991 DANA UNTUK PELAKSANAAN SISTEP DARI B.O.
341 SE - 76/PJ.6/1991
16 Okt 1991 REALISASI PEMBAYARAN PBB ASAL IHH BERDASARKAN ANGKA TERTIMBANG TAHUN 1990/1991
342 SE - 74/PJ.6/1991
20 Sep 1991 RALAT SE-44/PJ.6/1991 TENTANG REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1990/1991
343 SE - 72/PJ.6/1991
31 Ags 1991 TATACARA USUL PENGHAPUSAN TUNGGAKAN IPEDA
344 SE - 71/PJ.6/1991
20 Ags 1991 PELAKSANAAN PENDATAAN OBYEK PBB DAN PEMBUKUAN KEUANGAN B.O.
345 SE - 69/PJ.6/1991
5 Ags 1991 PEMANFAATAN BERITA ACARA PEMBEBASAN TANAH UNTUK MUTASI OBYEK/SUBYEK PBB
346 SE - 67/PJ.6/1991
27 Jul 1991 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DITJEN PAJAK PADA KP.PBB
347 SE - 66/PJ.6/1991
20 Jul 1991 INVENTARISASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
348 SE - 63/PJ.6/1991
19 Jul 1991 TAMBAHAN PENJELASAN PEMBUATAN URAIAN BANDING PBB
349 SE - 64/PJ.6/1991
19 Jul 1991 PERKEMBANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN PBB
350 SE - 65/PJ.6/1991
19 Jul 1991 DAFTAR NAMA KONSULTAN PAJAK YANG MEMILIKI IJIN PRAKTEK
351 SE - 62/PJ.6/1991
17 Jul 1991 PENYAMPAIAN SALINAN BUKTI TRANSFER SSP/STS UNTUK PEMBAYARAN PBB ASAL IHH
352 SE - 61/PJ.6/1991
12 Jul 1991 PETUGAS PENILAI SWASTA UNTUK PELAKSANAAN PENILAIAN OBYEK PBB DI 30 KOTA
353 SE - 57/PJ.6/1991
27 Jun 1991 PENILAIAN ATAS OBYEK PAJAK SECARA INDIVIDUAL
354 SE - 58/PJ.6/1991
27 Jun 1991 DAFTAR PENJAGAAN STTS
355 SE - 56/PJ.6/1991
25 Jun 1991 PELAKSANAAN PENILAIAN OBYEK PBB DI 30 KOTA
356 SE - 55/PJ.6/1991
21 Jun 1991 PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL
357 SE - 53/PJ.6/1991
20 Jun 1991 TAMBAHAN TUNJANGAN OPERASIONAL BAGI KABID PBB DAN Ka KP.PBB.
358 SE - 54/PJ.6/1991
20 Jun 1991 PEREKAMAN DATA PBB DILUAR WILAYAH SISTEP OLEH PIHAK III
359 SE - 51/PJ.6/1991
10 Jun 1991 RALAT ATAS SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-27/PJ.6/1991 TANGGAL 9 MARET 1991
360 SE - 47/PJ.6/1991
6 Jun 1991 PELAKSANAAN DENDA ADMINISTRASI DI WILAYAH NON SISTEP
361 SE - 49/PJ.6/1991
6 Jun 1991 ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH DAERAH
362 SE - 45/PJ.6/1991
31 Mei 1991 PENYAMPAIAN SE DJA
363 SE - 44/PJ.6/1991
29 Mei 1991 REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1990/1991 (S/D TRIWULAN IV)
364 SE - 43/PJ.6/1991
17 Mei 1991 PERPANJANGAN WAKTU PESERTA SHORT VALUATION COURSE
365 SE - 42/PJ.6/1991
10 Mei 1991 PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK PEMBAYAR PBB TERBESAR UNTUK TAHUN 1990
366 SE - 40/PJ.6/1991
7 Mei 1991 KELENGKAPAN DATA UNTUK PENYESUAIAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
367 SE - 41/PJ.6/1991
7 Mei 1991 PENUGASAN KEMBALI PETUGAS YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PBBIP
368 SE - 37/PJ.6/1991
29 Apr 1991 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENDATAAN/PENILAIAN OBYEK PBB TAHUN 1991/1992
369 SE - 38/PJ.6/1991
29 Apr 1991 TATACARA PENYUSUNAN KLASIFIKASI NJOP ATAS BUMI/TANAH
370 SE - 36/PJ.6/1991
26 Apr 1991 PEMANFAATAN PERALATAN DAN TENAGA OPERATOR KOMPUTER PBB
371 SE - 32/PJ.6/1991
30 Mar 1991 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-26/PJ.11.3/1991
372 SE - 31/PJ.6/1991
22 Mar 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNJUKAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23. (KEP. DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-421/PJ.43/91)
373 SE - 30/PJ.6/1991
13 Mar 1991 PENJELASAN TAMBAHAN PEREKAMAN DATA PBB DI LUAR WILAYAH SISTEP OLEH PIHAK III
374 SE - 52/PJ.6/1991
4 Mar 1991 PETUNJUK PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN DALAM PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
375 SE - 26/PJ.6/1991
4 Mar 1991 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN YANG DIPINDAHKAN DARI SATU PERUSAHAAN KE PERUSAHAAN LAIN DALAM TAHUN BERJALAN DIMANA KEDUA PERUSAHAAN TERSEBUT ADALAH SATU GROUP (SERI PPh PASAL 21 - 43)
376 SE - 23/PJ.6/1991
26 Feb 1991 PPh DAN TATA LAKSANA IMPOR SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH
377 SE - 24/PJ.6/1991
26 Feb 1991 PPh PASAL 21 ATAS UANG KEHORMATAN DAN UANG LEMBUR KEPADA ANGGOTA/PELAKSANA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILU
378 SE - 12/PJ.6/1991
31 Jan 1991 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM IKAPI)
379 SE - 18/PJ.31/1990
18 Apr 1990 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA
380 SE - 15/PJ.6/1990
16 Mar 1990 PPN ATAS JASA PIALANG (BROKER)(SERI PPN - 168)
381 SE - 84/PJ.6/1989
11 Nop 1989 PENDATAAN OBYEK DAN SUBYEK PBB
382 SE - 83/PJ.6/1989
31 Okt 1989 PBB ATAS PENGUSAHA PETERNAKAN
383 SE - 73/PJ.6/1989
22 Sep 1989 BENTUK SPOP BARU
384 SE - 63/PJ.6/1989
17 Jul 1989 PETUNJUK PENGGUNAAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK HASIL PENILAIAN SECARA INDIVIDU
385 SE - 46/PJ.6/1989
15 Jun 1989 PENGUMPULAN DATA
386 SE - 40/PJ.6/1989
6 Jun 1989 KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
387 SE - 62/PJ.7/1988
15 Ags 1988 PENGGUNAAN NAMA (PENYEBUTAN) FORMULIR PEMBUKUAN
388 SE - 20/PJ.7/1988
16 Feb 1988 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
389 SE - 96/PJ.7/1987
19 Des 1987 TATA CARA PENDATAAN/PEMBAHARUAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN